Analisis Dampak Tragedi Bom Terhadap Perekonomian Provinsi Bali

Abstract

Keadaan politik yang stabil akan berpengaruh positif terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah suatu negara. Peristiwa bom Bali tentunya memberikan dampak tersendiri terhadap perekonomian provinsi tersebut, baik dari sisi spasial maupun sisi sektoral. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, yang merupakan penyumbang terbesar dalam perekonomian Provinsi Bali, merupakan salah satu sektor yang mengalami penurunan laju pertumbuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak tragedi bom Bali 1 (Legian, 12 Oktober 2002) dan bom Bali 2 (Kuta dan Jimbaran, 1 Oktober 2005) terhadap pola dan posisi perekonomian kabupaten/kota serta pertumbuhan dan pergeseran pertumbuhan sektor perekonomian di Provinsi Bali. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, selama kurun waktu penelitian sebelum dan sesudah tragedi bom, terjadi perubahan posisi dan pola beberapa kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pada periode 2000-2001 (sebelum bom Bali 1), yang termasuk kategori daerah cepat maju dan cepat tumbuh hanya Kabupaten Badung. Di sisi lain, tidak ada satu pun kabupaten/kota yang masuk dalam kategori daerah yang maju tapi tertekan. Selanjutnya, yang termasuk dalam kategori daerah berkembang cepat, terdapat empat kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar. Sisanya, sebanyak tiga kabupaten, menempati posisi sebagai daerah relatif tertinggal, yaitu Kabupaten Bangli, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Karangasem. Periode berikutnya, yakni 2003-2004 (sesudah bom Bali 1 atau sebelum bom Bali 2), Kabupaten Badung dan Kota Denpasar termasuk daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Di sisi lain, tidak ada satupun kabupaten/kota yang merupakan daerah maju tapi tertekan. Sebanyak lima kabupaten berada pada klasifikasi daerah berkembang cepat, yaitu Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Karangasem. Sisanya, sebanyak dua kabupaten, menempati posisi daerah relatif tertinggal, yaitu Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung. Selanjutnya pada periode 2006-2007, yakni sesudah bom Bali 2, juga terjadi perubahan pola dan posisi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Terdapat satu kabupaten dan kota yang termasuk dalam daerah cepat maju dan cepat tumbuh, yaitu Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Sisanya, sebanyak tujuh kabupaten, menempati posisi sebagai daerah relatif tertinggal, yaitu Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng Kabupaten Bangli, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Karangasem. Di sisi lain, tidak ada satu pun kabupaten/kota yang masuk dalam kategori daerah yang maju tapi tertekan dan daerah berkembang cepat. ii Sementara itu, hasil analisis Shift Share menunjukkan bahwa selama kurun waktu penelitian sebelum dan sesudah tragedi bom terjadi pergeseran pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di Provinsi Bali. Pada periode 2000-2001 (sebelum bom Bali 1), sektor yang termasuk tumbuh cepat dan berdaya saing hanya sektor listrik, gas, dan air bersih. Sektor yang laju pertumbuhannya cepat tetapi tidak mampu bersaing adalah sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Sektor yang laju pertumbuhannya lambat dan tidak mampu bersaing hanya sektor pertambangan dan penggalian. Sisanya yang pertumbuhannya lambat tetapi mampu bersaing yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa-jasa. Periode berikutnya, yakni 2003-2004 (sesudah bom Bali 1 atau sebelum bom Bali 2), terjadi pergeseran pertumbuhan sektor-sektor perekonomian. Hanya sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan yang laju pertumbuhannya cepat dan berdaya saing. Sektor yang laju pertumbuhannya cepat tetapi tidak mampu bersaing yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa. Di sisi lain tidak ada sektor yang laju pertumbuhannya lambat dan tidak mampu bersaing. Sisanya, sebanyak dua sektor yang pertumbuhannya lambat tetapi mampu bersaing yaitu sektor pertanian dan pertambangan. Selanjutnya pada periode 2006-2007, yakni sesudah bom Bali 2, juga terjadi pergeseran pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di Provinsi Bali. Pada periode ini, tidak ada satu pun sektor yang memiliki laju pertumbuhan yang cepat dan berdaya saing. Di sisi lain, terdapat enam sektor yang laju pertumbuhannya cepat tetapi tidak mampu bersaing, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa. Hanya sektor pertanian yang laju pertumbuhannya lambat dan tidak mampu bersaing. Sisanya, sebanyak dua sektor yang pertumbuhannya lambat tetapi mampu bersaing yaitu sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan. Dengan demikian, maka diharapkan adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali maupun pemerintah pusat dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah dan antarsektor sesuai dengan isi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan yang mampu memberikan insentif terhadap investasi, sehingga akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten/kota, khususnya kabupaten yang masih tergolong relatif tertinggal yaitu Kabupaten Bangli dan Kabupaten Klungkung. Di samping itu, Pemerintah perlu menetapkan kebijakan pembangunan dan pengembangan sektoral perekonomian daerah. Kebijakan tersebut sebaiknya lebih memprioritaskan sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota, namun sektor lainnya tetap mendapat perhatian sesuai dengan potensi pengembangannya. Serta diperlukan sokongan-sokongan kebijakan dari pemerintah untuk mempertahankan leading sector di daerah-daerah utama. iii Selanjutnya, pemerintah daerah seyogyanya menciptakan suasana dunia usaha yang kondusif guna menarik perhatian investor swasta menanamkan modalnya. Hal ini dikarenakan investasi swasta, baik swasta asing maupun swasta dalam negeri, mutlak dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan jaminan keamanan sehingga dapat meyakinkan para investor yang pada akhirnya menciptakan suasana dunia usaha yang kondusif, mengingat sudah dua kali terjadi tragedi bom. Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi dapat mencapai level yang lebih baik lagi.