Studi kelayakan usaha peremajaan perkebunan kelapa sawit melalui koperasi dan mandiri (Kasus di Desa Harapan Makmur dan Desa Sekoci, Kabupaten Langkat)

Abstract

Kelapa sawit merupakan komoditi dengan jumlah produksi sekaligus pertumbuhan produksi terbesar di antara komoditi unggulan perkebunan di Indonesia (Direktorat Jendral Perkebunan, 2008). Perkembangan kelapa sawit di Indonesia terus meningkat seiring dengan luas areal kelapa sawit yang juga semakin bertambah hingga tahun 2009. Secara keseluruhan produktivitas kelapa sawit Indonesia tahun 2003 - 2009 naik sebesar 3,00 persen per tahun, dimana produktivitas tertinggi dicapai oleh perkebunan swasta sebesar 3,59 ton/ha dan posisi kedua di capai oleh perkebunan negara dengan rata-rata produktivitas sebesar 3,48 ton/ha. Produktivitas perkebunan rakyat merupakan yang paling rendah dengan rata-rata sebesar 2,97 ton/ha. Pada tahun 2005, 35 persen dari total area kelapa sawit Indonesia sebesar sekitar 5,5 juta ha merupakan perkebunan rakyat yang memiliki produksi paling rendah. Sumatera Utara merupakan daerah dengan luas areal kelapa sawit nomor dua terbesar sekaligus perkebunan kelapa sawit pertama dan tertua di Indonesia. Namun, Sumatera Utara termasuk provinsi yang mengalami penurunan produktivitas di Indonesia. Hal tersebut disebabkan luas perkebunan kelapa sawit rakyat yang luas yakni mencapai 39 persen. Langkat merupakan kabupaten dengan luas lahan perkebunan sawit rakyat terluas nomor dua di Sumatera Utara. (BPS, 2009). Pada Kabupaten ini terdapat perkebunan rakyat yang dijalankan secara mandiri maupun melalui pola inti anggota koperasi. Penelitian ini menganalisis kelayakan kedua jenis usaha tersebut baik melalui aspek finansial maupun nonfinansial. Secara non finansial aspek kelayakan usaha, baik yang dilakukan secara mandiri maupun dilakukan melalui koperasi, layak secara aspek pasar, teknis, manajemen dan hukum, serta sosial, ekonomi, dan budaya namun tidak layak secara lingkungan. Aspek finansial diukur dengan NPV, IRR, Net B/C, dan paybackperiod. Pada usaha perkebunan anggota koperasi nilai NPV usaha ini adalah sebesar Rp 213.286.172,11, IRR sebesar 26 %, Net B/C sebesar 2,98, dan payback period terjadi setelah 7 tahun 2 bulan. Pada usaha pekrkebunan mandiri nilai NPV sebesar Rp 197.253.503,19, IRR sebesar 23 %, Net B/C sebesar 2,36, dan payback period terjadi setelah 7 tahun 4 bulan. Pada aspek finansial dilakukan pula analisis switching value pada kenaikan harga pupuk sebesar 5,3 % dan penurunan harga jual TBS sebesar 27 %. Dalam penelitian ini, disarankan agar pelaksanaan pengusahaan perkebunan kelapa sawit melalui koperasi melakukan peningkatan transparansi dalam memberikan rincian laporan keuangan koperasi. Bagi petani mandiri, disarankan 4 untuk membentuk kelompok agar dapat menjual hasilnya langsung ke pabrik pengolahan tanpa melewati pedagang pengumpul lebih dahulu sehingga mendapat harga jual yan lebih baik. Petani mandiri sebaiknyasecara kolektif melakukan konsultasi seperti petani koperasi untuk mengetahui kondisi lahan sehingga penggunaan pupuknya sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan sehingga mengurangi biaya produksi dan pencemaran lingkungan.