Analisis kelembagaan dan dampak penerapan sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) terhadap petani hutan rakyat Kabupaten Wonogiri

Abstract

Pemenuhan kebutuhan kayu untuk industri yang berorientasi ekspor saat ini tidak bisa hanya mengandalkan pasokan dari hutan alam. Kecenderungan yang terjadi saat ini adalah pemenuhan kebutuhan kayu untuk industri terutama diperoleh dari hutan rakyat dan hutan tanaman industri (Departemen Perindustrian, 2009). Litbang Kehutanan (2009) menyatakan bahwa hutan tanaman, salah satunya hutan rakyat, akan menjadi sumber bahan baku industri perkayuan di masa depan karena potensi dan ketergantungan pada hutan alam semakin menurun. Hal ini menjadi peluang bagi hutan rakyat terutama yang tersertifikasi. Terkait dengan sertifikasi di sektor kehutanan, lembaga sertifikasi mencoba untuk mensertifikasi hutan rakyat sebagai bentuk penghargaan atas usaha melestarikan hutan dan menstimulasi daerah lain yang memiliki hutan rakyat untuk ikut serta dalam sertifikasi. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada sertifikasi dalam bentuk sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML). Penelitian dilakukan untuk melihat keuntungan dan kerugian dari adanya sertifikasi di hutan rakyat serta penting atau tidaknya melakukan sertifikasi di hutan rakyat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi keragaan kelembagaan; faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sertifikasi pada petani hutan; dan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari penerapan sertifikasi. Pengambilan data dilakukan pada bulan Maret-April 2012 di FKPS Selopuro, FKPS Sumberejo, dan PPHR Catur Giri Manunggal. Penting untuk diketahui bahwa ketiga unit manajemen hutan rakyat tersertifikasi ini memperoleh sertifikasi dengan bantuan dari lembaga donor sehingga tidak ada beban biaya yang harus ditanggung. Adanya sertifikasi berhasil membentuk kelembagaan unit manajemen hutan rakyat yang potensial dan didukung dengan keberadaan TPKS (Tempat Pemasaran Kayu Sertifikasi) sebagai sarana pemasaran khusus untuk kayu sertifikasi. Namun kelembagaan yang ada belum berjalan dengan optimal karena kekurangan modal, tidak adanya pembeli akhir-akhir ini, ketidakmampuan dari unit manajemen untuk memenuhi pasokan kayu yang diminta pembeli, dan tidak berjalannya mekanisme perdagangan kayu sertifikasi melalui TPKS sebagai perantara. Disamping itu, ditemukan adanya biaya transaksi dalam kelembagaan perdagangan hutan rakyat yakni dalam bentuk biaya surat izin penebangan kayu. Adanya biaya transaksi dan kemungkinan pembebanan sertifikasi dengan biaya sendiri berpotensi mengurangi keuntungan yang diperoleh petani dari pengusahaan hutan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keikutsertaan petani hutan didominasi oleh faktor kesadaran ingin menjaga lingkungan, harapan mendapatkan premium price, dan adanya bantuan dari institusi (lembaga donor). Meskipun faktor dominan yang menjadi alasan petani di ketiga unit manajemen adalah karena kesadaran menjaga lingkungan tetapi mereka tidak bersedia melakukan sertifikasi dengan biaya sendiri. Faktor kedua yang mendominasi adalah premium price dimana hal ini berkorelasi dengan tujuan fundamental iii sertifikasi yakni memberikan insentif atas usaha pelestarian lingkungan. Pada kenyataannya premium price ini pernah didapat tapi tidak ada keberlanjutannya sampai sekarang karena tidak ada pembeli yang mau membeli dengan harga di atas harga pasar.