Analisis Kebutuhan Program Kemitraan dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kota Depok

Abstract

Kemiskinan merupakan problem sosial yang hingga saat ini belum dapat terpecahkan. Angka kemiskinan di Indonesia bahkan cenderung mengalami kenaikan setiap periode. Tingginya angka kemiskinan mendorong permasalahanpermasalahan sosial antara lain; sulitnya masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, rendahnya tingkat pendidikan yang dapat diraih, meningkatnya angka kriminalitas, berkembangnya konflik-konflik sosial antar masyarakat dan makin rendahnya akses masyarakat terhadap kebutuhan hidup. Pemerintah telah melakukan berbagai program untuk penanggulangan kemiskinan, namun pada pelaksanaan berbagai program tersebut tidak disertai dengan koordinasi yang memadai lintas stakeholder sehingga sering terjadi tumpang tindih antar program. Kota Depok masih memiliki persoalan berat dengan tingginya angka kemiskinan yang mencapai 124.706 jiwa (Bapeda Depok, 2006). Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi karakteristik kemiskinan di tiga desa dan menganalisis kebutuhan program kemitraan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Depok. Penentuan faktor-faktor yang digunakan dalam penentuan program pola kemitraan, dan penentuan alternatif kebutuhan program dilakukan dengan menggunakan metode Interpretative Struktural Modelling. Alternatif kebutuhan program dapat dijadikan rekomendasi kebutuhan program penanggulangan kemiskinan di Kota Depok yang sesuai dan dapat membantu dalam mewujudkan visi dan misi Kota Depok. Faktor-faktor yang dikaji dalam penelitian ini adalah sektor masyarakat yang terpengaruh, kebutuhan program, kendala utama, perubahan yang dimungkinkan dan lembaga yang terlibat. Kota Depok kemiskinan mencapai 124.706 jiwa di 6 Kecamatan, dipilih 3 lokasi untuk penelitian yaitu; Desa Bedahan, Desa Leuwinanggung, dan Desa Pondok Jaya. Penduduk miskin di Desa Bedahan 92KK dengan pendapatan dibawah Rp. 500.000/KK/Bulan serta jumlah jiwa keluarga masyarakat miskin rata-rata adalah 4,7 jiwa artinya minimal dalam keluarga miskin ada 4 orang yang harus dibiayai/dihidupi. Desa Leuwinanggung 20KK dengan pendapatan dibawah Rp. 500.000/KK/Bulan serta jumlah jiwa keluarga masyarakat miskin rata-rata adalah 3,4 jiwa artinya minimal dalam keluarga miskin ada 3 orang yang harus dibiayai/dihidupi. Desa Pondok Jaya 25KK dengan pendapatan dibawah Rp. 500.000/KK/Bulan serta jumlah jiwa keluarga masyarakat miskin rata-rata adalah 4,6 jiwa artinya minimal dalam keluarga miskin ada 4 orang yang harus dibiayai/dihidupi. 2. Kebutuhan program kemitraan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Depok sektor yang paling terpengaruh dalam pengembangan pola kemitraan ini adalah pengusaha/UKM di sektor industri, pengusaha/UKM di sektor jasa, pengusaha/UKM di sektor informal, buruh pertanian, buruh industry dan bangunan, buruh jasa, kaum wanita serta pemuda dan pelajar. Sektor–sektor tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Sementara untuk kebutuhan program untuk penanggulangan kemiskinan adalah membagun sarana dan prasarana industri terkait, membangun sarana dan prasarana perdagangan terkait, membangun sarana dan prasarana jasa terkait, aplikasi tepat guna untuk industry UKM, meningkatkan lingkage produk yang ada dengan pasar (katalisator), menghubungkan UKM dengan lembaga keuangan, mengembangkan kebijakan yang mendukung iklim usaha, membina SDM UKM dan meningkatkan peran wanita. Kebutuhan ini terkait satu sama lain dan menyangkut semua unsur kelembagaan. Kendala utama dalam penerapan pola kemitraan ini juga sangat beragam, dan hal ini membutuhkan solusi yan tepat guna. Kendala-kendala tersebut adalah ketrampilan SDM yang terbatas, maraknya industry dan supermarket besar, pola hidup modern (hedonis, shopping), pola budaya kekerabatan yang sudah bergeser, sulitnya akses modal usaha, modal sosial yang lemah, pertumbuhan perumahan, dan anggapan yang salah mengenai kredit/bantuan. Perubahan yang dimungkinakan dalam penanggulangan kemiskinan yaitu pengendalian kemiskinan, membuka lowongan kerja, mengembangkan keterampilan, mengayomi penduduk miskin, mengusahakan ZIS dan mengusahakan akses pasar, sebagai faktor penentu atau harapan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Depok. Lembaga terkait yang menentukan adalah Bappeda berikut SOPD nya sebagai koordinasi kegiatan serta menciptakan iklim yang kondusif. Perguruan Tinggi mengadakan penelitian, pengembangan dan penyuluhan teknologi baru yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Penyuluh Lapangan sebagai pendamping usaha serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kemitraan. Lembaga Pendidikan dan Keterampilan (LPK) sebagai lembaga yang berperan untuk mengembangkan ketermpilan UKM/masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Perbankan dan lembaga penjaminan keuangan membantu penyediaan fasilitas permodalan. Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan koordinasi dalam pembinaan pengembangan usaha, pelayanaan, penyedia informasi bisnis, promosi peluang pasar dan peluang usaha yang akurat dan aktual pada setiap wilayah. Saran yang dapat diberikan untuk penelitian ini yaitu, (1) para lembaga yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Depok yaitu Bappeda dan SOPD serta stakeholder yang ada di Kota Depok seperti Perbankan, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan dan Keterampilan dan juga Penyuluh Lapangan dapat memberikan kontribusi pendanaan, wawasan serta keterampilan bagi masyarakat miskin (2) lembaga Pemerintah dan non-pemerintah berkerjasama dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Depok serta adanya koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih antar program pengentasan kemiskinan antar instansi. (3) penelitian ini dapat dilanjutkan dengan penelitian yang mengkaji tentang pengembangan program pola kemitraan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengentasan kemiskinan di Kota Depok.