Penggerombolan Desa di Kabupaten Bogor Berdasarkan Indikator Kese,iahteraan Rakyat Dengan Menggunakan Metode Ward dan Metode hError

Abstract

Gambaran kondisi sosial ekonomi diperlukan pemerintah untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kesej ahteraan rakyat. Gambaran tersebut dapat dilihat dari karakteristik desa hasil penggerombolan berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat. Data sosial ekonomi masyarakat yang dimiliki oleh pemerintah pada umumnya mernpakan data contoh. Menurnt Kumar & Patel (2005) penggerombolan data contoh dengan menggnnakan metode penggerombolan kIasik (Ward) memberikan hasil yang kurang memuaskan karena tidak mempertimbangkan adanya varians error, Untuk itu, dikembangkan metode penggerombolan data menggunakan varians error (hError). Metode ini mengasumsikan bahwa peubahnya saling bebas dan menyebar normal. Hasil penggerombolan tersebut ditentukan menggunakan kriteria kemungkinan maksimum. Penelitian ini bertujuan untuk menggerombolkan desa di kabupaten Bogor berdasarkan indikator kesej ahteraan rakyat dengan menggunakan metode hError dan metode Ward kemudian membandingkan hasil penggerombolan kedua metode tersebut. Hasil pada penelitian ini menunjukkan Penggerombolan desa di kabupaten Bogor menggunakan metode hError menghasilkan jumlah gerombol yang sama dengan metode Ward. Keragaman dalam gerombol kedua metode tersebut lebih kecil dibandingkan keragarnan antar geromboinya sehingga tujuan penggerombolan kedua metode tersebut tercapai. Metode hError mampu memisahkan desadesa yang terletak pada daerah pinggiran gerombol untuk membentuk gerombol sendiri atau dikasifikasikan ke gerombol lain. Hal ini dikarekan desa-desa tersebut memiliki varians error yang relatifbesar dibandingkan varians error gerombol asal. Gerombol 1 pada metode Ward atau gerombol 1 dan 2 pada metode IzError memiliki kesejahteraan rakyat relatif rendah. Pada gerombol ini perlu ditingkatkan penyediaan fasilitas buang air besar, air bersih (PAM), jaringan telepon/ HP, dan rental komputer. Selain itu, diperlukanjuga pemberian kredit usaha atau penyewaan lahan pertanian milik pemerintah untuk meningkatkan pendapatan per kapita rakyat. Akan tetapi, pada gerombol 2 tidak diperlukan penyewaan lahan pertanian karena persentase kepemilikan lahan pertanian sudah relatif tinggi.