Pengelolaan Kolaboratif Hutan Produksi Berbasis Masyarakat (Kasus Pengelolaan Hutan Negara di Wonosobo, Jawa Tengah)

Abstract

Krisis ekologi kehutanan yang terjadi di Indonesia, di mata dunia dituding sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang signiflkan. Laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia pada periode 1985-1997 telah mengakibatkan penurunan penutupan lahan seluas 1,8 juta ha, yang jumlahnya semakin meningkat menjadi 2,8 juta ha pada periode 1997-2000. Di Pulau Jawa, bila di paruh pertama abad 19 memiliki hutan alam sebesar 11,5 juta ha atau 85 persen dari luas Pulau Jawa, maka di tahun 2005, tinggal seluas 348.000 ha atau 2,8 persen dari luas Pulau Jawa. Bahkan luas lahan kritis di Pulau Jawa pada tahun 2002 sudah mencapai 2.2 juta hektar. Pcrubahan penutupan lahan yang dramatis ini membawa pengaruh besar pada daya dukung lingkungan Pulau Jawa. Implikasi kondisi ini ditunjukkan oleh semakin tingginya intensitas bencana kekeringan dan longsor dalam dekade terakhir yang berakibat luas infrastruktur produksi pertanian, kesehatan bahkan kematian penduduk. Krisis ekologi di lndonesia tidak dapat dipandang semata-mata sebagai akibat dari rendahnya pengetahuan, pendidikan, kesadaran lingkungan dan pendapatan masyarakat, serta masalah demografi. Pembelajaran dari kasus pengelolaan hutan negara di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah justru menunjukkan bahwa krisis ekologi kehutanan lebih banyak disebabkan oleh masalah-masalah struktural, kebijakan negara dalam memandang, memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam yang sangat kental diwarnai oleh berbagai kepentingan ekonomi, politik, dan militer negara yang bertumpang tindih sejak masa kolonial Belanda hingga era desentralisasi yang berlangsung saat ini.