Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk pada Sektor Tanaman Bahan Makanan di Kota Bogor terhadap Output, Pendapatan, dan Penyerapan Tenaga Kerja

Abstract

Sektor tanaman bahan makanan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kota Bogor karena menyangkut hajat hidup sebagian masyarakat yang secara langsung dan tidak langsung bergantung pada sektor tersebut. Oleh karena itu, diperlukannya intervensi kebijakan pemerintah, diantaranya melalui pemberian subsidi pupuk pada sektor tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menganalisis peran sektor tanaman bahan makanan terhadap perekonomian Kota Bogor dan (2) menganalisis dampak kebijakan subsidi pupuk pada sektor tanaman bahan makanan di Kota Bogor terhadap output, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis input-output dengan menggunakan basis data Tabel Input-Output (I-O) Kota Bogor tahun 2008 yang diagregasi ke dalam 12 sektor perekonomian. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontribusi sektor tanaman bahan makanan terhadap pembentukan nilai tambah bruto (NTB) wilayah relatif rendah yaitu sekitar 0.42 persen dibandingkan sektor lainnya seperti industri pengolahan dan jasa yang mencapai 16 persen dari total NTB wilayah. Namun demikian dari sisi pembentukan permintaan antara, permintaan akhir, dan permintaan total relatif cukup besar yaitu masing-masing sekitar 0.19 persen, 3.24 persen, dan 1.91 persen dari total permintaan wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tanaman bahan makanan memiliki peran dalam pembentukan struktur permintaan sektor lain meski nilai tambah tersebut relatif kecil. Output sektor tanaman bahan makanan memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lain. Produk dari sektor ini banyak digunakan oleh sektor lain sebagai input, dan sebaliknya sektor ini juga memerlukan input dari sektor lain untuk menghasilkan output . Hasil perhitungan diperoleh bahwa koefisisen penyebaran (backward lingkage) sektor tanaman bahan makanan sebesar 1.16 (>1) yang mengindikasikan bahwa sektor tanaman bahan makanan mampu mendorong pertumbuhan sektor hulunya. Sedangkan nilai kepekaan penyebaran (forward lingkages) sektor tanaman bahan makanan adalah sebesar 0.16 (< 1) yang menunjukkan bahwa sektor tanaman bahan makanan kurang mampu mendorong pertumbuhan sektor hilirnya. Nilai koefisien penyebaran lebih besar daripada nilai kepekaan penyebaran yang menjelaskan bahwa sektor ini lebih banyak dikonsumsi secara langsung daripada dipasarkan atau diolah menjadi produk lain. Sektor tanaman bahan makanan juga memiliki multiplier output (2.06), tenaga kerja (2.02) dan pendapatan (5.64) yang lebih besar dari 1 (> 1). Hal ini menjelaskan bahwa apabila terjadi kenaikan pada permintaan akhir sebesar satu juta rupiah pada sektor tanaman bahan makanan, maka akan meningkatkan output wilayah sebesar 2.06 juta, pendapatan sebesar 5.64 juta dan tenaga kerja sebesar 2.02 atau sekitar dua orang. Selanjutnya hasil simulasi menunjukkan bahwa jika kebijakan subsidi pupuk dilakukan pada sektor tanaman bahan makanan, maka akan memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian wilayah baik terhadap output, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja. Jika pemerintah daerah memberikan subsidi pupuk disektor tersebut sebesar Rp 772 juta maka output sektor tanaman bahan makanan meningkat sebesar 788.93 juta, pendapatan rumah tangga pada sektor tanaman bahan makanan menjadi sebesar Rp 754.88 juta dan mampu menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 135 orang. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pemberian subsidi pupuk memberikan dampak positif bagi perekonomian wilayah Kota Bogor, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala terutama terkait dengan masalah penggunaan dan distribusi. Berdasarkan hasil uraian diatas, maka saran dalam penelitian ini antara lain (1) tetap melanjutkan kebijakan pemberian subsidi pupuk pada sektor tanaman bahan makanan karena mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian wilayah, terutama pembentukan output, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan menciptakan lapangan kerja (2) agar dampak dari kebijakan subsidi pupuk dirasakan lebih efektif, maka permasalahan mengenai penggunaan dan distribusi harus diatasi dengan cara pemberian penyuluhan secara intensif mengenai penggunaan pupuk yang sesuai dengan dosis dan penegakan hukum untuk setiap penyalahgunaan distribusi pupuk.