Analisis Kinerja Fiskal dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketahanan Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Abstract

Pembangunan suatu negara banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari segi keamanan, politik maupun dari adanya isu ketahanan pangan. Masalah ketahanan pangan menjadi perhatian bagi setiap negara baik negara maju maupun negara yang masih berkembang. Keadaan ketahanan pangan amat erat kaitannya dengan kemiskinan. Ketahanan pangan dan kemiskinan merupakan dua sisi mata uang, dimana karena miskin maka tidak dapat mencapai keadaaan tahan pangan dan sebaliknya karena tidak tahan pangan maka menyebabkan kemiskinan. Indonesia dalam Millenium Development Goals (MDGs) berupaya dalam menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya dia bawah US$ 1 per hari dan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya pada tahun 2015 sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan. Pemberlakuan desentralisasi fiskal pada awal tahun 2001 membuat adanya perubahan dalam sistem yang dianut Indonesia dari sistem sentralistik menjadi sistem desentralistik. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan implementasi UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi UU No. 34 dan UU No 33 Tahun 2004 yang berada di daerah kabupaten/kota. Dalam pelaksanannya desentralisasi fiskal memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang terdapat di daerah asalnya. Perubahan pola anggaran yang diberikan dapat berpengaruh terhadap kinerja fiskal yang terjadi di suatu daerah. Kinerja fiskal dapat dilihat dari Derajat Otonomi Fiskal (DOF) dan posisi fiskal yang dihitung dari besarnya kapasitas fiskal terhadap kebutuhan fiskal. Selama periode 2003-2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan dalam transfer dana dari pusat maupun pengeluaran pemerintah daerah. Dengan adanya desentralisasi fiskal terjadi kebebasan oleh pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan dan peningkatan sarana publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, dengan penetapan desentralisasi fiskal yang berpengaruh dalam kinerja fiskal diharapkan juga dapat berpengaruh dalam upaya peningkatan ketahanan pangan. Penelitian ini mempunyai tiga tujuan. Pertama, mengkaji kinerja fiskal pasca penetapan otonomi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedua, mengkaji keterkaitan antara derajat otonomi fiskal dan ketahanan pangan yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketiga, mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan pangan pada penerapan otonomi daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder penggabungan data time series delapan tahun tahun 2003-2010 dan cross section 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dianalisis dalam model regresi data panel dengan metode Fixed Effect, dan uji korelasi antara derajat otonomi fiskal dengan ketahanan pangan dengan alat analisis yang digunakan adalah Eviews 6 dan Ms. Excel. Hasil penelitian menggunakan analisis deskriptif menunjukkan bahwa DOF dilihat dari rasio PAD terhadap total penerimaan daerah yang ada di setiap kabupaten/kota masih memiliki kriteria sangat kurang yaitu berkisar antara 0-10% di setiap kabupaten/kota. Sedangkan posisi fiskal menunjukkan terdapat beberapa daerah memiliki posisi fiskal yang kuat. Kota Kupang merupakan daerah dengan posisi fiskal paling kuat karena merupakn sentra perekonomian dan pemerintahan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Uji korelasi antara Derajat Otonomi Fiskal dengan ketahanan pangan menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa fiskal daerah yang semakin terdesentralisasi berkorelasi positif dengan penduduk yang tidak tahan pangan. Hasil penelitian dengan menggunakan metode regresi data panel menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan pangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan per kapita, luas lahan panen dan jumlah produksi padi. Namun dalam lima variabel tersebut terdapat dua variabel yang tidak sesuai dengan hipotesis awal yaitu DAU dan luas lahan panen. Ketidaksesuain DAU disebabkan pengalokasian DAU lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dibandingkan dengan belanja modal yang memiliki manfaat langsung untuk masyrakat. Sedangkan luas lahan panen dikarenakan banyaknya jumlah lahan kritis yang ada di NTT yang menyebabkan kurang berkembangnya sektor pertanian sehingga produktivitas pertanian semakin kecil yang berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat sebagai sektor utama mata pencaharian penduduk. Berlakunya desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan kinerja fiskal yang diikuti dengan peningkatan ketahanan pangan. Adanya hubungan yang positif antara derajat otonomi fiskal dan jumlah penduduk yang tidak tahan pangan membuat pemerintah harus mengkaji kebijakan-kebijakan yang berperan langsung dalam upaya peningkatan ketahanan pangan. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat mengalokasikan sumber penerimaan seperti DAU dan pengeluaran pemerintah kepada kebutuhan masyarakat langsung. Sehingga adanya peningkatan sumber penerimaan dari pemerintah pusat dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah dapat berupaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah, peningkatan pendapatan perkapita dan jumlah produksi padi dalam upaya peningkatan ketahanan pangan. Keterbatasan dalam penelitian yaitu ketahanan pangan yang diukur dengan jumlah penduduk tidak tahan pangan yang mengkonsumsi kalori dibawah 2100 kkal/kapita/hari dengan unit pengamatan dalam kabupaten dan kota.