Analisis Kelembagaan Masyarakat Adat Kasepuhan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan (Studi Kasus Masyarakat Adat Kasepuhan Cibedug Taman Nasional Gunung Halimun-Salak)

Abstract

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan yang wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya. Masyarakat adat Kasepuhan Cibedug adalah salah satu komunitas masyarakat hukum adat yang memanfaatkan sumberdaya hutan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Poerwanto (2000) menyebutkan masyarakat adat memiliki kearifan lokal dan pengetahuan tradisi yang bermanfaat bagi penetapan dan pengaturan fungsi hutan. Walau dalam pemanfaatan sumberdaya hutan (SDH) hanya untuk dimanfaatkan sehari-hari dan tidak diperjual belikan bukan berarti keberadaan mayarakat Kasepuhan Cibedug di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) tidak membahayakan kelestarian TNGHS. Penambahan jumlah penduduk di Kasepuhan Cibedug khususnya pendatang yang bukan asli masyarakat adat menyebabkan kebutuhan terhadap sumberdaya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup juga bertambah. Hal ini mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas pembukaan lahan kawasan hutan TNGHS untuk dijadikan lahan garapan serta pemukiman. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan informasi tentang kondisi masyarakat adat Kasepuhan Cibedug yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak terutama dalam pola pemanfaatan sumberdaya hutan kawasan TNGHS serta pengaruhnya pada kondisi sumberdaya hutan TNGHS tersebut. Tujuan khusus penelitian ini antara lain : (1) menganalisis peran Balai TNGHS serta stakeholder terkait dengan keberadaan masyarakat adat Kasepuhan Cibedug di dalam kawasan TNGHS, (2) melihat kesesuaian serta potensi dampak yang dihasilkan dari pemanfaatan sumberdaya hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat Kasepuhan Cibedug melalui perbandingan aturan adat Kasepuhan Cibedug dengan peraturan perundangan yang berlaku pada pengelolaan kawasan TNGHS, (3) mengevaluasi kegiatan co-management yang telah terbangun antara TNGHS dan Kasepuhan Cibedug di dalam pengelolaan kawasan TNGHS. Analisis kelembagaan dilakukan dengan metode deskriptif menggunakan Institutional Analysis and Development. Peraturan perundangan digunakan untuk menganalisis kesesuaian aturan adat Kasepuhan Cibedug dengan peraturan perundangan yang berlaku tentang pemanfaatan sumberdaya hutan. Aturan-aturan adat Kasepuhan Cibedug dalam hal pemanfaatan sumberdaya hutan di TNGHS memiliki banyak kesesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, masih terdapat ketidaksesuaian dalam aturan adat tersebut seperti alih fungsi lahan menjadi lahan petanian dan pemukiman serta pemanfaatan hasil hutan kayu oleh masyarakat Kasepuhan Cibedug. Walaupun ketidaksesuaian tersebut hanya sedikit namun bila tidak dikelola dengan baik dapat berpotensi mengancam kelestarian kawasan TNGHS. Melalui wawancara yang mendalam (depth interview) dengan teknik informan kunci (Key Informant Approach) dihasilkan bahwa masyarakat adat Kasepuhan Cibedug memiliki kearifan lokal terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan. Kearifan lokal tersebut antara lain pembagian ruang adat, aturan batasan dalam pemanfaatan sumberdaya hutan, aturan akses pemanfaatan sumberdaya hutan dan aturan sanksi terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan. Kasepuhan Cibedug juga memiliki struktur kelembagaan inti yang dipimpin oleh seorang Kepala Adat. Stakeholder yang terkait dengan keberadaan masyarakat Kasepuhan Cibedug antara lain TNGHS melalui Resort Cibedug, Pemerintah Desa Citorek Barat, dan lembaga swadaya masyarakat RMI. Antara Kasepuhan Cibedug dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak telah terbentuk Ko-manajemen secara informal dan telah mencapai tingkat konsultatif. Hal ini bisa dilihat dalam bentuk pertukaran informasi dan penentuan keputusan antara TNGHS dan Kasepuhan Cibedug berupa dijadikannya mandor dan tokoh masyarakat Cibedug sebagai perpanjangan tangan dari TNGHS melalui pihak resort untuk mengingatkan masyarakatnya agar tidak merusak hutan.