Alternative Policy Development of Spending Allocation by Thematic Approach in Bogor Regency.

Abstract

The results of analysis with the gap method (gap analysis) shows that there is no consistency between the policy of regional spending allocations agreed in the document KUA and PPAS with the realization of regional spending allocations which have been specified in the budget document (APBD). It was shown from the gap that tends to increase for the allocation of Indirect Cost (BTL) and the gap is likely to be reduced to Direct Cost (BL).

Hasil analisis dengan metode kesenjangan (gap analysis) menunjukkan bahwa tidak ada konsistensi antara kebijakan alokasi belanja daerah yang telah disepakati dalam dokumen KUA dan PPAS dengan realisasi alokasi belanja daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen APBD. Hal itu ditunjukan dari adanya kesenjangan yang cenderung bertambah untuk alokasi belanja daerah pada kelompok Belanja Tidak Langsung (BTL) dan kesenjangan yang cenderung berkurang untuk Belanja Langsung (BL). Selain itu, kesenjangan yang cenderung bertambah juga terjadi pada urusan pemerintahan/SKPD, yaitu Dinas Bina Marga dan Pengairan, Sekretariat DPRD dan Kecamatan, sedangkan SKPD lainnya kesenjangannya cenderung berkurang. Kondisi ini mengungkapkan bahwa kebijakan alokasi belanja daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor adalah cenderung untuk mendahulukan pemenuhan alokasi belanja daerah untuk BTL Nonpegawai yang menjadi urusan sisa (residu) daripada alokasi belanja daerah untuk komponen BL yang menjadi urusan wajib dan urusan pilihan serta menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor.