Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/56273
Title: | Registration Service Improvement Strategy for Population and Civil Registration in Bogor Regency Strategi Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bogor |
Authors: | Oktaviani, Rina Rusli, Said Syam, Ade Rakhmawati |
Keywords: | Population Registry Civil Registration Service Improvement Community Satisfaction |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
Abstract: | Basically, every resident is entitled to get legal protection, for which the state must register as detailed as possible any incidents experienced by its inhabitants. Therefore every time the state can monitor the population both in the presence or personal status. In 2006, the Government issued Law Number 23 Year 2006 concerning Population Administration. In practice, despite the publication of The Act provides a conducive atmosphere, its implementation is still encountered many problems, especially at the local level. Pada dasarnya setiap penduduk berhak mendapatkan perlindungan hukum, sementara itu dalam mewujudkan perlindungan terhadap penduduknya, Negara wajib mendata serinci mungkin setiap kejadian yang dialami penduduknya. Sehingga setiap saat negara dapat memantau penduduknya baik dari sisi keberadaan maupun personal status atau hak-hak sipil. Namun untuk mewujudkan hak-hak sipil itu secara baik, masih dijumpai banyak persoalan yang menghambat. Pada tahun 2006, Pemerintah mengarahkan pengelolaan administrasi kependudukan melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam prakteknya, meskipun terbitnya Undang-undang tersebut memberikan suasana yang kondusif dalam bidang administrasi kependudukan, implementasinya di lapangan masih ditemui banyak permasalahan, terutama di tingkat daerah. Mengingat kondisi demografis, sosial, ekonomi, politik dan tipologi setiap daerah yang berbeda - beda. Implementasi kebijakan administrasi kependudukan tersebut dipengaruhi oleh aspek landasan hukum, aspek kelembagaan dan sumber daya manusia, aspek penerapan teknologi dan sistem pelayanan, aspek registrasi, aspek demografis dan aspek pengolahan data penduduk. |
URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/56273 |
Appears in Collections: | MT - Professional Master |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.