System model development of indonesian illegal logging eradication policy and law: a study in Riau Province Rain Forest

Abstract

A high rate and massive illegal logging cases from the past until to date, and the low rate of law compliance in the sense of Indonesia law and policy implementation, awoke some issues that encourage Indonesia and Indonesian jurists to build a better system. Conducting the research from 2005-2007, and thoroughly observing its development until 2011, from as many as 23 Statutory Laws start from the umbrella of the Basic Law or UUD 45 (Undang Undang Dasar 1945), follow with Laws or UU (Undang Undang), Policies or Kebijakan as Government Regulation or PP (Peraturan Pemerintah), Presidential Decree or KEPPRES (Keputusan Presiden), and Presidential Instruction or INPRES (Instruksi Presiden), strive the researcher to scrutinize them prudently. The Content Analysis research conduction uses 10 criteria, as follow: (1) Hierarchy; (2) Indonesian Law System; (3) Regulation Number; (4) Article; (5) Main Topic; (6) Indicator; (7) Explicit; (8) Implicit; (9) Simila- understanding; (10) Multi-understanding. And 4 indicators, as follow: (1) Sustainable Development; (2) Illegal Logging (including Timber Theft); (3) Environmental Degradation; and (4) Sanction. Study of the 23 Indonesian law and policies or regulations, be divided based on its substances in 3 groups, as follow: (1) Natural Resources and Environment (SDALH), (2) Spatial Planning and Administration (TRA) dan (3) Culture and Behavior (BP). Produce statutory law associated with SDALH as much as 14 statutory laws (64%), TRA as much as 2 statutory laws (9%) and BP as much as 6 statutory laws (27%). The study of comprehensive statutory regulation results that the post reformation era with four times UUD 45 amendment, shows that all laws and regulations related with policy and law that stand to sustainable development especially sustainable forest management, up to 2011 tend to diminishing even hardly impartial. The research conduction aims to build a model system, which might contribute to the 2012 national acceleration anti-illegal logging movement in Indonesia region.

Maraknya pembalakan liar atau illegal logging terjadi sejak dulu hingga kini, diakibatkan oleh rendahnya rasa kepatuhan terhadap implementasi hukum dari seluruh peraturan perundangundangan yang ada, membangkitkan kesadaran bagi para pemerhati dan penegak hukum Indonesia untuk mencari serta membangun sebuah sistem yang lebih baik. Penelitian dilakukan dari tahun 2005-2007, serta meneruskan penelitian terdahulu secara terus-menerus secara hati-hati hingga tahun 2011, terhadap 23 peraturan perundangundangan mulai dari payung hukum yaitu UUD 45 (Undang Undang Dasar 1945), UU (Undang Undang), Kebijakan, hingga PP (Peraturan Pemerintah), KEPPRES (Keputusan Presiden), dan INPRES (Instruksi Presiden). Analisis Konten yang dilakukan dengan memakai 10 kriteria, yaitu: (1) Hierarki; (2) Sistem Hukum Indonesia; (3) Nomor Peraturan; (4) Pasal; (5) Topik Utama; (6) Indikator; (7) Eksplisit; (8) Implisit; (9) Pemahaman Sama; (10) Multi Tafsir. Dan 4 indikator, yaitu: (1) sustainable development; (2) Pembalakan Liar (Termasuk Pencurian Kayu); (3) Kerusakan Lingkungan; dan (4) Sanksi. Kajian dari seseluruhan 23 peraturan perundangundangan dibagi lagi berdasarkan kelompok substansinya dalam 3 kelompok: (1) Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (SDALH), (2) Tata Ruang dan Administrasi (TRA) dan (3) Budaya dan Perilaku (BP). Menghasilkan peraturan perundangundangan yang terkait dengan SDALH adalah sebanyak 14 buah (64%), TRA sebanyak 2 buah (9%) dan BP sebanyak 6 buah (27%). Hasil kajian menyeluruh terhadap Peraturan perundang-undangan yang dikaji maka hasil Analisis Konten untuk semua peraturan perundangundangan yang diteliti menunjukkan bahwa pasca reformasi dan empat kali amandemen UUD 45, terlihat bahwa seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan kebijakan yang berpihak kepada pembangunan berkelanjutan atau sustainable development khususnya sustainable forest management hingga tahun 2011 semakin berkurang bahkan nyaris tidak berpihak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi model sistem pemberantasan pembalakan liar atau illegal logging terhadap percepatannya di tahun 2012 ini untuk seluruh wilayah Indonesia.