Kebijakan Pengelolaan Rumpon Yang Berkelanjutan di Barat Daya Perairan Pelabuhanratu

Abstract

The management of Rumpon in south west waters of Pelabuhanratu have important role in supporting bussines catch fisheries, giving certainty of fishing ground, lessening of operating cost, and improving productivity of catch. The aim at this research are: (a) to analyse rumpon bu using integrated management dimension, and ( b) to formulate the alternative policies to support the management of rumpon sustainability in south west waters of Pelabuhanratu. Multidimensional Scaling (MDS) method with application by RAPFISH and that Analitical Hierarchy Process (AHP) are applied on this research. Result of analysis show the management status of rumpon in south west waters of Pelabuhanratu, its category "enough" by dimension integrited of ecology, economic, technology and social ( Ikb-Pengrumpon = 55,96 at scale 1 - 100). If seen to each of management dimension, hence the management status of rumpon have categories enough in ecology, good in economics, less in technological, and enough in social. Sensitive attribute from dimension integrated becoming key factor so that require to be managed better there are seven. There are investation mount to the rumpon business, zonation of the management of rumpon, earnings of rumpon fisherman (especially the small fisherman), conflict potencial, influence to covert fish, use oil for arrest in rumpon, and ratio of fishery catch with bases on rumpon. Alternative policy to manage key factor utilize to support support the management of rumpon sustainability in south west waters of Pelabuhanratu massaged from first priority to last priority (ratio inconsistency 0,05) are : (a) determinate zona of the management rumpon (RK = 0.460), (b) improvement of the cost mechanism of levying rumpon (RK = 0.291), (c) arrange the catching ship allocation and the fisherman allocation in each catching ship in rumpon (RK =0.149), (d) to ready of special oil to arrest of fish in rumpon ( RK = 0.100).

Berdasarkan statistik perikanan tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP, 2008), bahwa nelayan skala kecil mendominasi usaha perikanan tangkap di Indonesia yaitu sebesar 97,02%. Hal ini dibuktikan dari 555.950 UNIT jumlah kapal perikanan yang menangkap ikan di laut, 539.380 unit merupakan kapal yang berukuran < 10 GT (Gross Tonage). Nelayan skala kecil ini pada umumnya melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan dengan berbagai keterbatasan, antara lain: modal, ilmu pengetahuan, sarana dan ruang gerak. Hal ini berdampak pada rendahnya hasil tangkapan mereka yang berimbas pada pendapatannya yang rendah. Salah satu alternatif untuk menyelesaikan keterbatasan tersebut, telah dikembangkan penangkapan ikan berbasis rumpon yang disebut rumponisasi. Kegiatan penangkapan ikan berbasis rumpon, mempunyai kelebihan dibandingkan kegiatan penangkapan ikan lainnya, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan dan memudahkan nelayan dalam mencari ikan (Monintja, 2003). Menurut Imron dan Baskoro (2006) bahwa, dengan adanya rumpon maka operasi penangkapan ikan di laut tidak lagi bersifat memburu (hunter), tapi mempunyai keuntungan rumpon yaitu: (a) mengurangi biaya operasional penangkapan terutama bahan bakar minyak (BBM) yang merupakan komponen utama biaya operasional, (b) mempersingkat hari operasi penangkapan (fishing trip), (c) mempunyai kepastian daerah operasi penangkapan (fishing ground), dan (d) meningkatkan hasil tangkapan per satuan upaya penangkapan. Penggunaan rumpon atau Fish Aggregating Device (FADs) di perairan Pelabuhanratu sebagai alat bantu penangkapan ikan telah diteliti sejak tahun 1989, namun penggunaan dan pemanfaatannya oleh nelayan yang mempunyai armada penangkapan 10 GT kebawah untuk mendukung usaha perikanan tangkap sejak tahun 2005 dan sampai saat ini telah berkembang. Rumponisasi dilakukan di perairan Pelabuhanratu bertujuan agar produktifitas penangkapan ikan dapat meningkat sehingga pendapatan nelayan tersebut khususnya nelayan 2 skala kecil meningkat. Namun dilain pihak, keberadaan rumpon di perairan Pelabuhanratu telah menimbulkan masalah multidimensi seperti konflik antara nelayan pemanfatan rumpon dengan nelayan yang tidak memanfaatkan rumpon, lokasi pemasangan rumpon, jenis ikan dan alat tangkap yang digunakan karena kecemburuan sosial sehingga banyak rumpon yang telah dipasang menjadi hilang, rusak atau tidak bisa digunakan. Berdasarkan mufakat antar nelayan mka rumpon tersebutdi pindahkan lokasi pemasangannya jauh ke arah Barat Daya perairan Pelabuhanratu. Oleh karena itu agar rumpon yang telah dipasang dan dimanfaatkan serta pengembangannya lebih lanjut oleh nelayan yang mendaratkan hasil tangkapannya di Pelabuhan Perikanan Nasional Pelabuhanratu dapat berkelanjutan, maka perlu dikaji status keberlanjutan rumpon saat ini sebagai dasar penentuan kebijakan pengelolaan rumpon yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan pengelolaan rumpon yang berkelanjutan di Barat Daya perairan Pelabuhanratu dengan menganalisis status keberlanjutan pengelolaan rumpon dari empat dimensi keberlanjutan yaitu: dimensi ekologi, ekonomi, teknologi dan sosial. Penelitian dilakukan di Barat Daya perairan Pelabuhanratu Provinsi Jawa Barat yang telah dilakukan sejak bulan September 2008 – Januari 2009. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui berbagai cara seperti observasi lapang, wawancara, diskusi dan responden serta melalui penelusuran pustaka yang ada di berbagai institusi terkait. Responden analisis MDS dilakukan terhadap kelompok nelayan yang memanfaatkan 22 unit rumpon di Barat Daya perairan Pelabuhanratu. Sedangkan responden penentuan prioritas kebijakan dipilih secara purposive (sengaja) dari pihak-pihak/stakeholders yang berinteraksi langsung yang banyak mengetahui pengelolaan rumpon selama ini. Stakeholders/actors tersebut berasal dari pemerintah, pengusaha, ilmuan dan nelayan yang memanfaatkan rumpon. Sesuai dengan tujuan penelitian, untuk melihat keberlanjutan dari pengelolaan rumpon saat ini di Selatan perairan Pelabuhanratu, dilakukan analisis keberlanjutan menggunakan RAPFISH (The Rapid Appraisal of The Status Of Fisheries) (Kavanagh, 2001) dengan metode Multidimensional Scaling (MDS). Dalam analisis MDS , sekaligus dilakukan Laverage, analisis Monte 3 Carlo, penentuan nilai Stress, dan nilai Koefisien Determinasi (R2). Kemudian dilanjutkan dengan analisis antar atribut sensitive untuk menentukan atribut kunci sebagai dasar penentuan alternatif kebijakan. Untuk menghasilkan suatu prioritas dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pengelolaan rumpon, dilakukan analisis menggunakan Analitical Hierarchy Process (AHP). Berdasarkan hasil analisis MDS, maka nilai indeks keberlanjutan pengelolaan rumpon di Selatan perairan Pelabuhanratu (Ikl-PENGRUMPONPelabuhanratu) dari pertimbangan multidimensi secara terpadu (dimensi ekologi, ekonomi, teknologi, sosial) diketahui sebesar 55,96 pada skala keberlanjutan 1 – 100. Nilai indeks ini berada pada kisaran 51 – 75 sehingga status keberlanjutan pengelolaan rumpon di Selatan perairan Pelabuhan termasuk kategori ”cukup”. Berdasarkan uji terhadap koefisien diterminasi (R2) (≥ 95%) dan Stress (0,25), maka hasil MDS layak dan menyerupai kondisi sebenarnya kegiatan pengelolaan rumpon di Pelabuhanratu. Begitu juga hasil analisis MDS terkait dengan indeks keberlanjutan pengelolaan rumpon identik dengan hasil analisis Monte Carlo yang berarti nilai indeks keberlanjutan yang digunakan untuk menjelaskan kondisi pengelolaan rumpon di Pelabuhanratu dari dimensi ekologi, ekonomi, teknologi, dan lingkungan, serta keterpaduan semua dimensi tersebut layak untuk dipercaya (Kavanagh dan Pitcher, 2004) Berdasarkan analsis keberlanjutan dan keterkaitan atribut, terdapat 17 atribut sensitif dari 28 atribut pengelolaan rumpon di perairan Pelabuhanratu dan diperoleh 7 (tujuh) atributnya sebagai atribut kunci yang merupakan dasar dalam pengambilan kebijakan pengelolaan rumpon berkelanjutan di perairan Pelabuhanratu yaitu: tingkat investasi pengusahaan rumpon, zona/kawasan pengelolaan rumpon, dan pendapatan nelayan rumpon (terutama nelayan kecil), potensi konflik, pengaruh terhadap ikan-ikan yang dilindungi, penggunaan BBM untuk penangkapan di rumpon, dan rasio usaha perikanan tangkap yang bergantung pada rumpon. Berdasarkan Analitical Hierarchy Process (AHP) dan langkah-langkah penggunaan AHP (Maarif, 2004) dihasilkan alternatif kebijakan pengelolaan rumpon yang berkelanjutan di Barat Daya perairan Pelabuhanratu, Jawa Barat dengan prioritas: (1) Penetapan zona pengelolaan rumpon 4 (2) Perbaikan mekanisme pembiayaan pengadaan rumpon. (3) Pengaturan jumlah armada dan jumlah nelayan untuk tiap armada penangkapan di rumpon (4) Penyediaan BBM khusus untuk penangkapan ikan di rumpon