Evaluasi Kemampuan Lahan terhadap Penggunaan/ Penutupan Lahan dan RTRW (Studi Kasus Sub DAS Ciliwung Hulu)

Abstract

In Act No. 26 of 2007 on Spatial Planning, allocation of space utilization at regional Provincial and District/City Spatial Plan must consider the supportive and carrying capacity of the environment (Rustiadi et al., 2010). An increasing number of population has implications in the increasing land demand on the Puncak Area, Sub watershed Upstream Ciliwung to accommodate a variety of human activities. Therefore there are many conversion of land into a developed region. This study aims to evaluate the inconsistencies of existing land use against the allotment of land according to Bogor District Spatial Planning (RTRW) Year 2005-2025, to evaluate the incompatibility of existing land use against the land capability, and to evaluate the mismatch of allotment of land according to Bogor District Spatial Plan Year 2005-2025 against the land capability. In this study, the determination of land capability map is conducted using Boolean techniques which later overlayed according to the combination of parameters and analyzed descriptively. Area of land use that is inconsistent with allotment land of 3608.05 ha (24.70% of the total land area). The highest inconsistency on land allotment are in production forest area, while the land use which most inconsistent is shrubs. Area of land use that is not appropriate to land capability are in wide of 4863.18 ha (33.34% of the total land area). The widest incompatibility of land capability are on the land class III, while the use type with highest level of inconsistency to land capability are settlement and grass/bare land. Area of allotment land that is not appropriate to land capability are in wide of 3985 ha (27.32% of the total land area). Land capability class with highest level of inconsistency rate are the land classes II and III, while the allotment of land with highest rate of unsuitability is settlement area.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, alokasi pemanfaatan ruang pada rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan (Rustiadi et al., 2010). Peningkatan jumlah penduduk berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan pada Kawasan Puncak, Sub DAS Ciliwung Hulu untuk mewadahi berbagai aktivitas manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Di sisi lain, ketersediaan lahan relatif terbatas. Sehingga tidak mustahil jika banyak terjadi konversi lahan menjadi kawasan terbangun. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi inkonsistensi penggunaan lahan eksisting terhadap peruntukan lahan RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, mengevaluasi ketidaksesuaian penggunaan lahan eksisting terhadap kemampuan lahan wilayah, serta mengevaluasi ketidaksesuaian peruntukan lahan RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 terhadap kemampuan lahan wilayah. Dalam penelitian ini, penentuan peta kemampuan lahan dilakukan menggunakan teknik Boolean yang selanjutnya dioverlay sesuai kombinasi parameter dan dianalisis secara deskriptif. Luas penggunaan lahan yang inkonsisten terhadap peruntukan lahan sebesar 3608,05 Ha (24,70 % dari total luas wilayah). Inkonsistensi peruntukan lahan tertinggi pada hutan produksi, sedangkan penggunaan lahan yang inkonsisten tertinggi adalah semak belukar. Luas penggunaan lahan yang tidak sesuai terhadap kemampuan lahan sebesar 4863,18 Ha (33,34 % dari total luas wilayah). Ketidaksesuaian kemampuan lahan tertinggi pada lahan kelas III, sedangkan penggunaan lahan yang tidak sesuai tertinggi adalah pemukiman dan rumput/tanah kosong. Luas peruntukan lahan yang tidak sesuai terhadap kemampuan lahan sebesar 3985 Ha (27,32 % dari total luas wilayah). Ketidaksesuaian kemampuan lahan tertinggi pada lahan kelas II dan III, sedangkan peruntukan lahan yang tidak sesuai tertinggi terjadi untuk kawasan permukiman.