Analisis Gender dalam Rumahtangga Petani Repong Damar di Pemangku 3, Pekon Penengahan, Lampung Barat

Abstract

By using gender and development concepts, theories and approaches, and by referring to empirical studies on gender and development and repong damar, this study investigates gender analysis among repong damar farmer households in Pemangku 3 hamlet, Pekon Penengahan, West Lampung. The study found that patricarchy system significantly influences the land inheritance system among repong damar farmers, making access and control on repong damar activities for women lower compared to men. In terms of access, the higher the stage of the type of repong land, the lower the women’s access on repong damar management.With regard to total working hour in every stage of that type of repong land, women contributed about: one third in each darak and kebun tanaman muda stages, one forth of kebun campuran, one fifth in damar muda and about one tenth in poductive repong. The primogenitur system and the relatively strong of the sexual division labor on repong damar management cause the decision making pattern which done by husband is dominant, except on some activities of paddy and horticulture cultivations. The highest benefits or income obtained by repong damar farmers is derived from kebun tanaman muda (around Rp. 27,5 juta) and the lowest income is derived from darak (about Rp. 9,9 juta). By sex, the highest benefit received by women was derived from repong muda, while the lowest was derived from darak .

Relatif terbatasnya penelitian analisis gender dalam rumahtangga petani pengelola repong damar, serta adanya kebutuhan atas informasi tersebut untuk merespon kebijakan pemerintah tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan menjadi alasan pentingnya penelitian tentang analisis gender dalam rumahtangga petani repong damar di kalangan masyarakat Krui, Lampung Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) profil rumahtangga petani pengelola repong damar; (2) akses dan kontrol anggota rumahtangga, laki-laki dan perempuan, dalam pengelolaan repong damar; (3) partisipasi anggota rumahtangga, laki-laki dan perempuan, dalam beragam program pembangunan, baik dalam program pengelolaan SDA pada umumnya maupun repong damar pada khususnya; (4) manfaat yang diperoleh anggota rumahtangga, laki-laki dan perempuan, atas akses dan kontrol mereka terhadap pengelolaan repong damar; (5) faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika gender dalam rumahtangga petani pengelola repong damar, khususnya dari faktor-faktor fisik dan sumberdaya rumahtangga; dan (6) permasalahan yang dihadapi oleh anggota rumahtangga petani, laki-laki dan perempuan, khususnya dalam pengelolaan repong damar. Penelitian ini menggunakan konsep, teori dan pendekatan tentang gender dan pembangunan, serta merujuk pada hasil penelitian empiris gender dan pembangunan dan pengelolaan repong damar oleh masyarakat Krui, Lampung Barat. Penelitian dilakukan di Pekon Penengahan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Lampung Barat selama lima minggu (24 April- 1 Juni 2011). Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan metode survai rumahtangga dan observasi, serta menggunakan data sekunder yang bersumber dari monografi desa. Jumlah rumahtangga contoh penelitian sebanyak 40 rumahtangga yang dipilih secara sengaja, dari populasi contoh yang ada di Pemangku 3. Data primer diedit, dientry dan selanjutnya diolah ke dalam bentuk tabulasi frekuensi dan silang dengan menggunakan Program Microsoft Excel 2007. Luas wilayah Pekon Penengahan sekitar 1615 Ha, 78 % diantaranya berupa perkebunan atau repong damar milik penduduk. Kondisi ini berhubungan dengan temuan hasil penelitian, bahwa dari 40 rumahtangga petani pengelola repong damar yang disurvai diketahui bahwa: mayoritas (84 %) berupa pemilik repong dengan rata-rata kepemilikan seluas 3,1 Ha, 80 % berbentuk keluarga inti dengan rata-rata jumlah anggota rumahtangga enam orang, namun hanya 40 % rumahtangga yang memiliki anak balita. Dari total jumlah anggota rumahtangga yang disurvai (242 jiwa), 52 % terdiri dari laki-laki, serta dominan beranggotakan kelompok usia produktif (74 %). Dalam hal profil individunya, baik anggota rumahtangga laki-laki (ARL) maupun anggota rumahtangga perempuan (ARP) mayoritas berpendidikan tamat SD (53 %), dengan kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi persentase ARP yang menikmati pendidikan. Fakta bahwa mayoritas rumahtangga contoh terdiri dari pemilik repong, menjadikan mayoritas anggota rumahtangga repong bekerja di sektor pertanian dengan kecenderungan bahwa ARL dominan bekerja dengan status sebagai berusaha sendiri dan dibantu tenaga kerja keluarga (38 %), sementara ARP berstatus sebagai pekerja keluarga (24 %). Terdapat 72 % rumahtangga yang disurvai yang memiliki dua sampai tiga tenaga kerja perempuan, mayoritasnya (67 %) bekerja di sektor pertanian. iv Sistem sosial rumahtangga petani pengelola repong damar di Pekon Penengahan tergolong patriarkhi, ditunjukkan oleh sistem pewarisan lahan yang tergolong primogenitur. Kondisi ini secara umum berhubungan dengan lebih rendahnya akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang diperoleh ARP dibanding ARL. Dalam hal akses, semakin tinggi tahap fase produktif dan tipe lahan repong semakin menurun akses ARP dalam pengelolaan repong. Terhadap total jam kerja pada setiap tahapan tipe lahan repong, ARP mencurahkan waktu sekitar: sepertiga pada masing-masing total jam kerja dalam pengelolaan darak (1820 jam) dan kebun tanaman muda (1361 jam), seperempat pada kebun campuran (1119 jam), seperlima pada kebun damar muda (499 jam), dan sepersepuluhnya pada repong produktif (473 jam). Sistim pewarisan primogenitur dan tegasnya pembagian kerja menurut jenis kelamin dalam budidaya tanaman hortikultura dan perkebunan berhubungan dengan lebih dominannya pengambilan keputusan berpola suami sendiri serta suami dan isteri namun suami dominan pada hampir setiap fase produktif dan tipe lahan repong, kecuali pada beberapa kegiatan dalam budidaya padi dan hortikultura, dan kegiatan penjualan pada kebun tanaman muda yang pengambilan keputusannya berpola suami dan isteri, namunisteri dominan. Relatif langkanya program pembangunan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya alam, kecuali untuk budidaya padi di sawah, menyebabkan relatif tidak adanya partisipasi ARL dan ARP dalam program tersebut. Hanya pada program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan kegiatan informal dalam masyarakat terdapat kesetaraan antara ARL dan ARP, sementara pada program pembangunan yang tergolong domain reproduktif (PKK dan Posyandu) ARP dominan berpartisipasi. Manfaat atau pendapatan tertinggi yang diperoleh rumahtangga petani dalam setahun terakhir diperoleh ketika lahan mereka berbentuk kebun tanaman muda (sekitar Rp 27,5 juta), dan yang terendah diperoleh pada lahan berbentuk darak (sekitar Rp 9,9 juta). Berdasar jenis kelaminnya, manfaat tertinggi yang diperoleh ARP diperoleh dari kebun damar muda (sekitar Rp 7,8 juta), sementara yang terendah diperoleh dari darak (sekitar Rp 3,1 juta) atau berturut-turut sekitar 42 % dan 26 % terhadap total pendapatan rumahtangga per tahun. Di samping itu, terdapat kecenderungan bahwa keberlanjutan pengelolaan repong damar didukung oleh ketersediaan pendapatan ARP yang berasal dari kegiatan non pertanian, karena semakin rendah jumlah ARP yang bekerja di luar sektor pertanian, semakin rendah juga tingkat akses ARL dalam pengelolaan repong damar, dan juga sebaliknya. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi rumahtangga petani pengelola repong. Penelitian ini menemukan kecenderungan bahwa semakin meningkat fase produktif dan/atau tipe lahan repong semakin menurun pendapatan rumahtangga petani pengelola repong, kecuali pada tahap kebun tanaman muda. Relatif tidak adanya program penyuluhan tanaman perkebunan bagi ARP dan ARL pengelola repong dan adanya ketidakpastian hak petani untuk menggarap Taman Nasional Bukit Barisan (TNBBS), bersamaan dengan masih relatif tingginya ratarata jumlah ARP pengelola repong diduga akan menurunkan kualitas hidup anggota rumahtangga. Mengingat kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam pengelolaan repong damar belum sepenuhnya terwujud, dan bahwa akar permasalahannya terutama dari masih kuatnya budaya patriarkhi pada masyarakat Krui, diperlukan upaya penyadaran gender yang partisipatif dan berkelanjutan dengan menyertakan semua pemangku kepentingan, seperti tokoh-tokoh masyarakat adat Krui (lokal), pemerintah daerah serta pemangku kepentingan, seperti Asosiasi Masyarakat Adat Nasional (AMAN).