KAJIAN TENTANG PELUANG DAN TANTANGAN PROGRAM SERTIFIKASI PUSTAKAWAN DI INDONESIA

Abstract

Tahun 2007 merupakan momen yang sangat penting bagi perpustakaan dan pustakawan Indonesia, karena pada tahun tersebut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ditetapkan. Terbitnya undang-undang tersebut menumbuhkan harapan baru bagi pustakawan atau tenaga perpustakaan di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut pustakawan didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan fasilitas layanan perpustakaan. Kata kuncinya adalah kompetensi. Seseorang dapat menjadi pustakawan asal memiliki kompetensi dan bekerja di perpustakaan, baik perpustakaan negeri maupun perpustakaan swasta. Peluang ini seharusnya menjadi pendorong semangat bagi tenaga perpustakaan untuk meningkatkan kompetensinya, sehingga dapat memenuhi kompetensi yang diperlukan untuk menjadi pustakawan. Sedangkan bagi pustakawan pegawai negeri sipil memiliki peluang mengembangkan karirnya. Dengan demikian, akan semakin memperkuat dunia perpustakaan dan kepustakawanan di Indonesia. Program sertifikasi pustakawan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam rangka menuju terwujudnya pengakuan terhadap kompetensi dan profesionalisme pustakawan di Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang terkait dengan isu dan permasalahan program sertifikasi pustakawan di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengkaji secara deskriptif bagaimana gambaran kondisi, isu dan permasalahan program sertifikasi pustakawan di Indonesia; (2) menganalisis bagaimana kondisi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang pelaksanaan sertifikasi pustakawan di Indonesia; serta (3) memberikan rekomendasi bagi penentu kebijakan tentang program sertifikasi pustakawan di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode survei yang dilakukan terhadap seluruh stakeholder yang terkait dengan program sertifikasi pustakawan di Indonesia, iii antara lain para pustakawan, peneliti, dosen, tenaga ahli bidang perpustakaan, pimpinan unit dan tenaga perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 200 orang, namun kuesioner yang memenuhi syarat untuk diolah hanya sebanyak 150 eksemplar. Pengumpulan data primer dilakukan dengan kuesioner yang dikirim kepada semua sampel baik secara langsung melalui proses tatap-muka, maupun melalui e-mail. Data yang dikumpulkan menyangkut berbagai isu dan permasalahan yang terkait dengan program sertifikasi pustakawan di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif dan analisis SWOT untuk memperoleh gambaran program sertifikasi pustakawan secara komprehensif. Selanjutnya melalui analisis SWOT dapat diketahui kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang pelaksanaan sertifikasi pustakawan di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis tersebut selanjutnya dapat direkomendasikan strategi yang perlu ditempuh dalam melaksanakan program sertifikasi pustakawan di Indonesia. Kegiatan penelitian dilaksanakan mulai bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Desember 2011. Berdasarkan hasil analisis data penelitian diperoleh gambaran secara deskriptif, isu dan permasalahan program sertifikasi pustakawan di Indonesia sebagai berikut. a. Sebanyak 84 persen responden belum memahami pengertian sertifikasi pustakawan secara tepat. b. Sebanyak 64 persen responden menilai bahwa sertifikasi pustakawan sangat diperlukan dan 36 persen menganggap bahwa sertifikasi pustakawan perlu dilakukan. c. Masih banyak pustakawan yang belum mengetahui manfaat sertifikasi pustakawan secara luas, oleh karena itu sosialisasi tentang program ini sangat diperlukan. d. Sebanyak 51 persen responden menginginkan sertifikasi berdasarkan jenjang jabatan, 17 persen berdasarkan lembaga perpustakaan, 7 persen hanya berlaku untuk PNS saja, dan 25 persen responden mengharapkan agar sertifikasi juga berlaku untuk tenaga perpustakaan di lembaga swasta. iv e. Kompetensi pustakawan yang diperlukan sebagai prasyarat sertifikasi pustakawan menurut responden adalah kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi lainnya. f. Responden berpendapat bahwa borang yang harus diisi sebagai persyaratan sertifikasi meliputi borang untuk penilaian oleh pimpinan, rekan sejawat, pemustaka dan asesor, serta deskripsi diri. g. Sebanyak 59 persen responden menghendaki pengisian borang dengan sistem online dan 41 persen dengan sistem manual. h. Responden mempercayakan kepada Perpustakaan Nasional dan lembaga lain yang terkait untuk menjadi asesor lisensi, sedangkan untuk asesor kompetensi adalah pustakawan yang memenuhi syarat. i. Untuk pengelolaan program sertifikasi pustakawan di Indonesia, responden memilih Perpustakaan Nasional sebagai pengelolanya yakni sebanyak 53 persen, lembaga masing-masing sebanyak 18 persen dan lembaga independen sebanyak 29 persen. Mengacu pada hasil analisis SWOT dapat diidentifikasi bahwa posisi strategi program sertifikasi pustakawan di Indonesia dengan nilai internal sebesar 0,240 dan nilai eksternal sebesar 0,089. Hasil analisis SWOT tersebut menunjukkan bahwa posisi strategi program sertifikasi pustakawan di Indonesia berada di kuadran 1 (S,O) yakni mendukung strategi agresif. Hal ini berarti bahwa dalam rangka melaksanakan program sertifikasi pustakawan di Indonesia memiliki kekuatan dan peluang yang lebih menonjol dibandingkan dengan kelemahan dan ancaman. Oleh karena itu, strategi program sertifikasi pustakawan di Indonesia yang harus dilakukan adalah berupaya menggunakan kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada. Analisis SWOT yang telah dilakukan menunjukkan bahwa rumusan strategi program sertifikasi pustakawan di Indonesia agar terlaksana dengan baik dapat diwujudkan melalui berbagai hal sebagaimana diuraikan berikut ini. (1) Mengupayakan realisasi program sertifikasi pustakawan dalam waktu dekat; v (2) Peningkatan kualitas SDM pustakawan melalui pendidikan dan pelatihan untuk menambah kemampuan, pengetahuan dan keterampilan; (3) Optimalisasi pembangunan kepustakawanan dengan dukungan peraturan perundangan yang berlaku; (4) Promosi keprofesian pustakawan kepada berbagai pihak untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang kehidupan manusia; (5) Peningkatan kualitas layanan perpustakaan melalui sinergitas dengan instansi dan stakeholders terkait.