Analisis Kebijakan Penghapusan Retribusi Pelelangan Ikan di PPN Pekalogan

Abstract

TPI PPN Pekalongan merupakan salah satu TPI yang memungut retribusi pelelangan ikan terhadap nelayan yang melakukan pelelangan ikan di TPI tersebut. PPN Pekalongan merupakan salah satu pelabuhan yang belum menerapkan kebijakan yang diusulkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhamad untuk menghapuskan retribusi perikanan termasuk retribusi pelelangan ikan. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan kajian terhadap pengalokasian dana retribusi pelelangan ikan di PPN Pekalongan, menganalisis dampak penghapusan retribusi pelelangan ikan tersebut terhadap pendapatan nelayan di PPN Pekalongan dan pengelolaan fasilitas di TPI PPN Pekalongan, serta melakukan analisis kebijakan penghapusan retribusi pelelangan ikan di TPI PPN Pekalongan dengan menggunakan PHA. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan satuan kasus kebijakan penghapusan retribusi di PPN Pekalongan. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan data yang disajikan bersifat kualitatif dan kuantitatif. Pemungutan retribusi pelelangan ikan di TPI PPN Pekalongan berdasarkan pada Perda No 12 tahun 2009 sebesar 3%, ditambah dengan pungutan retribusi pelelangan ikan yang merupakan kesepakatan bersama sebesar 2%. Dana retribusi pelelangan ikan dialokasikan baik secara rutin maupun insidental setiap tahunnya. Rata-rata nelayan yang mendaratkan ikan di TPI PPN Pekalongan merasakan manfaat dari retribusi pelelangan ikan yang mereka bayarkan, tetapi manfaat yang nelayan terima tidak sebanding dengan retribusi pelelangan ikan yang mereka bayarkan. Jika retribusi pelelangan ikan dihapuskan maka pendanaan untuk penyelenggaraan pelelangan ikan akan bergantung pada dana alokasi khusus dari pemerintah pusat dan pengahapusan retribusi pelelangan ikan juga akan mengurangi beban nelayan. Berdasarkan hasil dari PHA, menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak menghapuskan retribusi pelelangan ikan memiliki nilai lebih besar dibandingkan dengan keputusan untuk menghapuskan retribusi pelelangan ikan yaitu sebesar 0,67; ini berarti bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan retribusi pelelangan ikan tidak keberatan dengan adanya pungutan retribusi termasuk nelayan, meskipun hal itu sebenarnya memberatkan nelayan.