Policy development of sustainable management of upper Ciliwung Watershed, District Bogor

Abstract

It is estimated that 13% or 62 than 470 watersheds in Indonesia are in critical condition. Ciliwung is one of the critical watershed. The research was conducted in the upper Ciliwung watershed, Bogor Regency. The purpose of this research were (1) to determine the sustainability index of upper Ciliwung watershed management, (2) to analyze local arena actions, and (3) to formulate policies development for upper Ciliwung sustainable watershed management. Analysis used to determine sustainability index of watershed management was multidimensional scaling analysis (MDS). To analyze action arena was used content analysis, interpretative structural modeling and exploratory descriptive analysis. To formulate development of sustainable management policy was used prospective analyze and morphology analyze. The results showed that sustainability index of upper Ciliwung was 47,23 or less sustainable status. Partially analysis showed that two dimensions were quite sustainable (economic dimension, accessibility and conservation technology dimension) and three others were less sustainable (ecological, social, and institutional dimensions). Local institutions in upper Ciliwung watershed were ineffective. Government policy did not touch the main issue in the watershed upper Ciliwung ie. there is no clear arrangement of property rights of land. The arrangements regulate rights and duties of individuals, groups, and state owners over commons property. It was necessary conditions in the sustainable management of upper Ciliwung watershed. Strategy intervention scenarios most likely to be implemented was moderate scenario and it was sufficient conditions. The scenario could improve the sustainability index of 47.23 (less sustainable) to 51,84 (quite sustainable)

Daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung merupakan salah satu dari 470 DAS di Indonesia yang berada dalam kondisi kritis. DAS Ciliwung merupakan DAS nasional yang melintasi wilayah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Dalam pengelolaannya DAS Ciliwung terbagi ke dalam tiga wilayah pengelolaan yaitu Ciliwung Hilir, Ciliwung Tengah dan Ciliwung Hulu. DAS Ciliwung Hulu berada di dalam Kabupaten Bogor. Permasalahan teknis utama di DAS Hulu adalah fungsi DAS sebagai daerah tangkapan air (DTA) sudah tidak efektif lagi sebagai wilayah hulu yang diharapkan fungsinya untuk mencegah banjir pada musim hujan dan kekurangan suplai air bersih pada musim kemarau. Hal ini diakibatkan oleh menurunnya fungsi ekologi DAS Ciliwung Hulu yang diakibatkan oleh tidak terkendalinya alih fungsi lahan bervegetasi menjadi lahan terbangun, tersebarnya lahan gontai yang kurang mendukung berfungsi konservasi untuk sumberdaya air, dan pengelolaan lahan garapan tidak konservatif. Dengan tidak terkendalinya perubahan penutupan lahan dan alih kepemilikan lahan menjadi lahan permukiman maka sejak tahun 1960-an dan terakhir tahun 2008, pemerintah melalui Perpres 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur, telah memprioritaskan pengelolaan DAS Ciliwung Hulu. Wilayah ini diharapkan berfungsi sebagai wilayah penyangga ibukota DKI Jakarta sehingga tata ruangnya perlu dikelola lebih intensif. DAS Ciliwung Hulu diharapkan berfungsi sebagai daerah tangkapan air dan berfungsi lindung bagi wilayah di hilirnya.