Akses nelayan terhadap sumberdaya pesisir di kawasan pertambangan (studi kasus Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah)

Abstract

The establishment of the area, which is established by determining boundaries that can be used to organize natural resources owenership, is a way to avoid natural resources conflict. The purposes of this study are: 1) to analyze the participation of fishers in determining coastal zones at Kelurahan Cilacap, 2) to analyze the impact of coastal zoning on fishers natural resoruces access in Cilacap Village, and 3) to analyze the relationship between change of fisher’s natural resources access and resource conflict in Cilacap Village. The results of this study conclude that: 1) there is lack of fishers participation in determining coastal zoning, 2) there are some impacts of zoning which influence fishers' natural resources access, and 3) the factor that causing conflicts in Cilacap Village was coastal pollution from tanker ship accidents. The conflicts in Cilacap Village, which are caused by coastal pollution from tanker ship accidents, give both negative and positive impacts for fishers. Some of the negative impacts are decreasing trust, escalating moral problems, and decreasing productivity. On the other hand, the positive impacts are reinforcment bonds within fishers group, fishers are capable to adapt within the environment, and improvement of fisheres’ knowledge improved.

Perairan di wilayah Cilacap merupakan salah satu kawasan yang penting bagi kebupaten tersebut. Perairan tersebut dimanfaatkan untuk tiga kegiatan utama, yaitu sebagai daerah tangkap bagi nelayan, sebagai jalur pelayaran internasional, dan sebagai tempat pariwisata. Beragam kepentingan yang berbeda dalam suatu sumberdaya ini dapat memicu konflik kepemilikan. Untuk menghindari konflik atas sumberdaya alam salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menentukan suatu batasan-batasan yang dapat mengatur kepemilikannya. Hal ini dilakukan karena sering kali terdapat lebih dari satu aktor yang memanfaatkan suatu sumberdaya alam tersebut. Dengan adanya zonasi yang jelas diharapkan tidak ada konflik yang terjadi dalam hal pemanfaatan sumberdaya alam. Pembentukan zonasi tidak sama dalam setiap wilayah. Hal ini dipengaruhi oleh jenis sumberdaya alam yang terdapat di suatu wilayah serta aktor yang memanfaatkan sumberdaya alam tersebut. Selain itu proses pembentukan zonasi ini juga berbeda di setiap wilayah. Ada pembentukan zonasi yang melibatkan masyarakat sekitar bersama dengan aktor lain yang terlibat dan ada pula yang ditentukan oleh pemerintah. Namun ketentuan untuk pembentukan zonasi tersebut telah diatur dalam beberapa undang-undang. Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan, penelitian ini memiliki tiga tujuan. Pertama, untuk menganalisis peran keterkaitan akses politik nelayan dalam menentukan zonasi wilayah pesisir. Kedua, untuk menganalisis pengaruh zonasi wilayah pesisir terhadap akses sumberdaya alam nelayan. Ketiga, untuk menganalisis perubahan akses sumberdaya alam nelayan terhadap konflik yang terjadi.