Pengembangan institusi pengelolaan hutan tanaman rakyat pola agroforestri (studi kaksus lamban sigatal, Kabupaten Sarolangun - Jambi)

Abstract

This research was due to the current policy of People’s Plantation Forest (HTR) that imposed by the Government to meet the public demand for forest management. The main purpose of this research is to formulate the institutional development for HTR management on agroforestry system that can improve the welfare of society mainly the community manager of jernang plant. Data collection methods used in this study include techniques of observation, structured interviews, in-depth interviews and documentation study. The sampling technique applied in this study consisted of a deliberate sampling (purposive sampling), and snowball sampling. The methods of analysis using the framework of institutional analysis development (IAD) to describe the characteristics of biophysical conditions, characteristics of community, rules in used, understanding of arena action and patterns of interaction. It is include the public analysis, policy analysis, analysis of the Jernang trading system and marketing margins, financial feasibility analysis of Jernang Rubber Agroforestry, decent living needs analysis, analysis policy issues, and synthesis is done using the analysis of strategic planning and focus group discussions (FGD).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang diberlakukan pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pemanfaatan hutan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk merumuskan (mendesain) pengembangan institusi pengelolaan HTR pola agroforestri yang mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pengelola tanaman rotan jernang. Tujuan utama dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut: (1) Mengetahui karakteristik sumber daya hutan, kelompok masyarakat pemanfaat sumber daya hutan dan aturan-aturan yang digunakan dalam pemanfaatan sumber daya hutan serta interaksi antar kelompok masyarakat dan dengan sumber daya. (2) Mengetahui respon pemerintah dan inisiasi masyarakat terkait kebijakan Hutan Tanaman Rakyat (3) Menemukan permasalahan dalam institusi pembangunan HTR dari sisi kepastian hak pemilikan masyarakat, kapasitas masyarakat dan efisiensi pasar.