Tata kelola wisata di dataran tinggi dieng provinsi Jawa Tengah

Abstract

Perkembangan wisata di Indonesia tidak terlepas dari peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Dataran Tinggi Dieng merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang ada di Indonesia. Banyak stakeholder dengan beragam kepentingan yang berbeda-beda terlibat dalam pengelolaan Dataran Tinggi Dieng. Sehingga perlu diketahui mekanisme hubungan para stakeholder dalam tata kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng. Metode pengambilan data yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur berdasarkan panduan wawancara kepada informan yang mewakili stakeholder. Data yang diambil adalah identitas stakeholder, besarnya pengaruh dan kepentingan masing-masing stakeholder, keterlibatan masyarakat, kebijakan yang berkaitan dan berita atau isu yang berkaitan dengan Dataran Tinggi Dieng. Data dianalisis menggunakan analisis stakeholder dan analisis isi. Hasil identifikasi menunjukkan terdapat 12 stakeholder yang terlibat dalam tata kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng. Stakeholder yang termasuk ke dalam key player adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) "Dieng Pandhawa", Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Wonosobo, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banjarnegara dan Paguyuban Pengemudi Dieng Batur (PPDB). Stakeholder yang termasuk dalam kuadran subject adalah Tim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD), Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Dispertan) Wonosobo, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan (Dispertan) Banjarnegara, Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Wonosobo, Dishutbun Banjarnegara dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Jawa Tengah. Stakeholder yang termasuk ke dalam kuadran crowd adalah Asosisasi Pedagang Carica (APC) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola wisata di Dataran Tinggi Dieng adalah Keputusan Bersama No. 485 Tahun 2002 dan No. 17 Tahun 2002 Bupati Banjarnegara dengan Bupati Wonosobo tentang Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Dataran Tinggi Dieng dan Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Kawasan Dataran Tinggi Dieng. Hubungan kerjasama antar stakeholder hanya dilakukan oleh stakeholder yang memiliki kepentingan yang sama. Stakeholder yang telah melaksanakan prinsip-prinsip good governance adalah Pokdarwis "Dieng Pandhawa".