Model Dinamik Pengaturan Hasil Hutan Tidak Seumur dan Kontribusinya Terhadap Ekonomi Daerah (Studi Kasus IUPHHK PT. Bina Balantak Utama Kabupaten Sarmi, Papua)

Abstract

Pengelolaan hutan di Papua (Propinsi Papua) sudah berjalan kurang lebih tiga dekade dan kini mengarah pada pengelolaan hutan bekas tebangan. Dengan tujuan mengejar laju pertumbuhan ekonomi pemerintah telah memberikan ijin hak pengusahaan hutan kepada kurang lebih 54 perusahaan untuk mengelola hutan Papua yang luasnya kira-kira mencapai 31 juta hektar. Sejalan dengan perkembangan pemanfaatan hutan tersebut, pemerintah maupun masyarakat sebagai pemilik sumberdaya hutan belum mendapatkan manfaat yang optimal. Kontribusi yang diberikan sektor kehutanan terhadap ekonomi Papua selama tahun 1993-2003 hanya mencapai 6,7% (Pawitno 2003). Kebijakan-kebijakan baru pengelolaan hutan diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan aspek-aspek pengelolaan yang lestari. Salah satu bentuk pengelolaan hutan yang lestari adalah pengaturan hasil hutan melalui penentuan jatah produksi tahunan (AAC, Annual Allowable Cutting) yang ditetapkan pemerintah. Namun penetapan tersebut sering tidak sesuai dengan kondisi spesifik lokal, sehingga menimbulkan pengelolaan hutan yang tidak lestari.