Kecamatan di era otonomi daerah : status dan wewenang serta konflik sosial

Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/45069

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Kinseng, Rilus A.
dc.date.accessioned	2011-05-10T07:25:46Z
dc.date.available	2011-05-10T07:25:46Z
dc.date.issued	2008
dc.identifier.uri	http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/45069
dc.description.abstract	Keberadaan kecamatan di wilayah studi masih sangat diperlukan. Ada banyak alasan yang dikemukakan, misalnya terbatasnya kemampuan kabupaten untuk menangani permasalahan dan mengawasi desa yang begitu banyak, perlunya penajaman pembangunan berbasis wilayah, kemampuan desa yang terbatas, alasan historis, hingga masalah habisnya waktu bupati untuk melantik para kepala desa di wilayahnya jika hal itu harus dilakukan oleh bupati seperti yang diamanatkan dalan UU 32/2004	en
dc.publisher	IPB (Bogor Agricultural University)
dc.title	Kecamatan di era otonomi daerah : status dan wewenang serta konflik sosial	en
Appears in Collections:	Center for Agriculture and Rural Development Studies (CARDS)

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
Kecamatan di Era otonomi Daerah Status dan Wewenang Serta Konflik Sosial.doc	publikasi	22 kB	Microsoft Word	View/Open
Kecamatan di Era otonomi Daerah Status dan Wewenang Serta Konflik Sosial.pdf	publikasi	4.9 kB	Adobe PDF	View/Open

DSpace JSPUI