Desentralisasi pengelolaan dan sistem tata pemerintahan sumberdaya alam daerah aliran Sungai Citanduy

Abstract

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu sistem ekologi yang tersusun atas komponen-komponen biofisik dan sosial (human systems) yang hendaknya dipandang sebagai satu kesatuan.Namun demikian wilayah DAS habis dibagi dalam satuan wilayah administratif kabupaten dan kota. Kondisi ini menyebabkan penanganan DAS menjadi tersekat-sekat. Banyak program pemerintah yang dilakukan untuk menyelamatkan kondisi DAS dari kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin bertambah parah yang justru memicu penajaman potensi konflik diantara stakeholder yang ada di dalamnya. terlebih setelah adanya UU No. 22 tahun 1999 dan No. 5 tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah, jarak kepentingan antar daerah administrasi semakin terasa dan kepentingan terhadap sumberdaya DAS yang terdapat di wilayahnya semakin tajam. Akhirnya pengelolaan terhadap DAS juga semakin terpecah-pecah dan dilakukan menurut kepentingan masing-masing pemangku otoritas wilayah administratif yang dilalui DAS tersebut. Akibat kelemahan integritas (kesatuan) penanganan DAS disetiap wilayah administrasi menyebabkan penanganan kerusakan sumberdaya alam memasuki memasuki wilayah yang sulit untuk direalisasikan.