Masalah Kelembagaan dan Arah Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Abstract

Kajian ini dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan mengenai masalah kelembagaan dan arah kebijakan rehabilitasi hutan dan lahan yang semestinya dapat ditetapkan. Telah ditunjukan oleh banyak referensi bahwa kionerja pembangunan kehutanan ditentukan oleh kapasitas kelembagaan. Dari hasil di dua kasus dapat ditunjukan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, belum disertai oleh upaya penguatan kelembagaan. Lemahnya kelembagaan terbukti diikuti oleh kegagalan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuannya. Kesulitan pembaruan kebijakan bersumber dari narasi kebijakan dan diskursus yang telah melekatdalam keyakinan para pembuat kebijakan.