Model Kebijakan Untuk Pengendalian Pencemaran Deposisi Asam Di Provinsi DKI Jakarta

Abstract

Peningkatan kualitas hidup ditandai dengan peningkatan kebutuhan energi. Di Indonesia, dan di DKI Jakarta khususnya, sebagian besar kebutuhan energi dipenuhi melalui pembakaran BBF (bahan bakar fosil). Selain menghasilkan energi pembakaran BBF mengemisikan berbagai polutan ke udara, antara lain berupa gas SOx dan NOx yang menyebabkan polusi deposisi asam. Sebagai upaya menjaga kualitas udaranya pemerintah provinsi DKI Jakarta telah mengembangkan berbagai kebijakan. Namun kebijakan ini belum berfungsi secara maksimal, hal ini dibuktikan dengan data dan studi yang telah dilakukan terhadap kualitas udara di DKI Jakarta. Data dan studi mengenai konsentrasi ambien gas SOx dan NOx memperlihatkan kecenderungan peningkatan konsentrasi polutan tersebut. Sementara itu sebagian penduduk DKI Jakarta menggunakan BBF secara berlebihan atau boros.