Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Perikanan Pantai: Kasus Kabupaten Subang, Jawa Barat

Abstract

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, di mana 65 persen penduduknya, termasuk nelayan, hidup di wilayah pesisir. Perbandingan persentase penduduk perempuan dan lelaki hampir sama, maka potensi perempuan dapat dijadikan modal pembangunan. Perempuan banyak berperan dalam kegiatan perikanan, seperti pedagang ikan, pengolah ikan dan pengelola keuangan, tetapi peran perempuan belum terdokumentasikan sehingga mereka tidak dilibatkan dalam pembangunan perikanan. Produksi perikanan Kabupaten Subang yang berasal dari laut adalah lima puluh persen dari jumlah total produksi perikanan. Pendaratan ikan laut tangkapan banyak dilakukan di dua pelabuhan perikanan pantai (PPP) yang terletak di Kecamatan Blanakan yaitu PPP Blanakan dan PPP Ciasem. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kesetaraan gender dalam pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Subang saat ini, (2) menganalisis sikap masyarakat pesisir terhadap kesetaraan gender dalam perikanan pantai, dan (3) menyusun alternatif program pembangunan perikanan pantai yang responsif gender. Analisis data yang digunakan adalah kombinasi analisis gender (Gender Analysis Pathway dan analisis Moser), analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) dan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Kesimpulan yang diperoleh adalah (1) Pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Subang saat ini belum responsif gender. Dalam lingkup keluarga, istri bertanggungjawab dan lebih dominan sebagai pengambil keputusan dalam urusan rumahtangga dan keluarga serta keuangan. Suami bertanggungjawab dan pengambil keputusan yang dominan dalam kegiatan produksi dan urusan kemasyarakatan bersifat politik. (2) Sikap masyarakat pesisir terhadap kesetaraan gender dalam perikanan pantai dipengaruhi oleh faktor ekonomi berupa adanya peluang kerja dan faktor budaya berupa sosialisasi gender melalui pendidikan keluarga. (3) Program pembangunan perikanan pantai yang responsif gender dan yang paling berpeluang serta dianggap penting oleh pelaku (Pemda, KUD Mina dan nelayan) untuk dilaksanakan adalah program pengembangan sumberdaya manusia (SDM) masyarakat lelaki dan perempuan