Analisis model vessel monitoring system ( Vms ) dalam pengawasan kapal penangkap ikan di Indonesia

Abstract

Sumber daya perikanan dinilai bersifat “mampu pulih” (renewable), namun keberadaannya bukan tidak terbatas. Agar sumber daya ikan tetap lestari maka upaya penangkapan harus dijaga melalui pengawasan. Sistem yang dapat memantau seluruh kapal sekaligus dengan kemampuan wilayah pemantauan tidak terbatas adalah VMS . Sebagai Negara anggota FAO yang memiliki sumberdaya ikan cukup besar maka selayaknya Indonesia bertanggung jawab melakukan pengawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah dalam penerapan sistem pengawasan kapal ikan dengan menggunakan model VMS, merumuskan strategi penerapan model VMS yang cocok bagi pemerinah dan pengusaha ditinjau dari aspek manfaat dan biaya, dilakukan dengan metode analisis SWOT dan AHP (Analytical Hierarchy Process) serta Game Theory kepada lima pakar dan praktisi kelautan - perikanan. Melalui beberapa indikator evaluasi terhadap kebijakan penerapan VMS dapat disimpulkan bahwa Penerapan VMS di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil atau belum efektif, terutama berkaitan dengan: (1) Kemampuan teknologi VMS belum optimal, (2) Infrastruktur penunjang dan SDM belum lengkap, (3) Adanya penolakan dari pengusaha. Masih terdapat perbedaan persepsi antara pengusaha dan Pemerintah ( DKP) terhadap kebijakan penerapan VMS. Target 1500 kapal yang ikut VMS tidak tercapai, dan dari 1323 yang ikut VMS hanya 39,9% atau sebanyak 528 kapal saja yang dapat di monitor. Prioritas terhadap kapal dengan alat tangkap Pukat Ikan dan Pukat Udang juga belum optimal. Pengusaha berpendapat kebijakan penerapan VMS tidak bermanfaat dan justru merugikan. Setelah dilakukan analisis AHP, ternyata terdapat pilihan prioritas model strategi yang berbeda bagi pengusaha dan pemerintah. Prioritas model strategi yang paling sesuai bagi pengusaha dari segi manfaat dan biaya adalah model Strategi Sistem Pembebanan Biaya VMS, dengan nilai skor paling tinggi dibanding dua strategi lainnya (3,9636), dan strategi yang paling sesuai bagi Pemerintah adalah model Strategi Penegakan Hukum dan Kemampuan Pengawasan. (skor 0,5663). Hasil analisis ”Game Theory” menunjukkan bahwa Model Strategi Sistem Pembebanan Biaya VMS memberikan hasil yang maksimal bagi pemerintah dan pengeluaran biaya yang minimal bagi pengusaha. Dibanding dengan negara Peru, maka pungutan biaya usaha perikanan di Indonesia termasuk mahal. Di Peru untuk seluruh biaya (Izin, Alat VMS, Airtime, dan pemeliharaan) adalah sebesar $200, karena itu pilihan model strategi sistem pembebanan Biaya VMS yang dapat meringankan pengusaha perlu dipertimbangankan.