Pengelolaan Perikanan Karang Skala Kecil Dengan Pendekatan Knowledges-Attitudes-Practices (KAP): Studi Kasus Pulau Gangga, Provinsi Sulawesi Utara.

Abstract

Perikanan skala kecil menyumbang ±80% nelayan di Pulau Gangga, Kabupaten Minahasa Utara dan menjadi sektor penggerak utama (primé mover) perekonomian masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan. Aktivitas nelayan di wilayah ini bercirikan penangkapan multi-spesies dengan multi-alat tangkap di wilayah pesisir yang memiliki yang memiliki multi-ekosistem, multi-pengguna, multi-kewenangan, multi-tatakelola dan multi-kebijakan. Kompleksitas ini menjadikan perikanan sebagai suatu sistem yang dinamis dan saling terkait. Berdasarkan fakta tersebut, pendekatan Social-Ecological Systems (SES) relevan digunakan untuk memahami kompleksitas tersebut, khususnya melalui analisis perilaku dengan kerangka Knowledges-Attitudes-Practices (KAP) dalam konteks menghadapi perubahan. Studi ini bertujuan untuk: (a) memetakan SES perikanan karang; (b) menganalisis dinamika partisipasi dan kepatuhan dalam konteks pengelolaan perikanan karang; dan (c) merumuskan pengelolaan adaptif perikanan karang. Penelitian dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pengumpulan data lapangan pada Februari 2024 dan pengumpulan data expert judgement pada November 2024. Data lapangan diperoleh melalui obeservasi dan wawancara terstruktur menggunakan 95 pertanyaan kepada 112 rumah tangga perikanan karang dengan teknik snowball sampling. Data tersebut mencakup aspek KAP dan kepatuhan dalam kontek sosial-ekologi perikanan karang. Social-Ecology Network Analysis (SENA) digunakan untuk memahami dan mengkaji konektivitas SES secara deskriptif. Data expert judgement dikumpulkan melalui kuesioner dengan teknik purposive sampling yang melibatkan regulator, praktisi, dan akademisi. Pendekatan Analytic Network Process (ANP) yang diolah menggunakan SuperDecisions software Version 2.10 digunakan untuk mengidentifikasi prioritas penilaian terhadap permasalahan dan solusi dalam membangun konsensus prioritas dalam pengelolaan adaptif perikanan karang di Pulau Gangga. Hasil analisis SENA menunjukkan aktivitas penangkapan ikan (AkTangkap) menjadi node yang berperan penting dalam jaringan SES. Node ini memiliki interaksi dengan hasil tangkap (HasTang) yang ditunjukkan dengan nilai centrality betweenness 533,5 dan 245,5. Analisis KAP dari konteks tindakan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih rendah dengan nilai 0,47, sementara tingkat kepatuhan nelayan relatif lebih tinggi di angka 0,65 karena faktor penegakan hukum. Analisis ANP terhadap 12 responden menghasilkan tingkat inconsistency antara 0,00123-0,00864. Terdapat 3 (tiga) prioritas solusi pengelolaan yang diidentifikasi berdasarkan nilai rater agreement (W) tertinggi yaitu: (a) pengelolaan penangkapan kontrol input-output (W 0.37); (b) perlindungan habitat penting (W 0.36); dan (c) penjaminan stabilitas produksi dan permintaan (W 0.29). Selanjutnya, hasil konfigurasi SES melalui DAPSI(W)R(M) yang dipadukan dengan aspek solusi ANP menghasilkan rekomendasi pengelolaan adaptif dengan sedikitnya 5 (lima) elemen kunci meliputi: (a) kepastian ruang pengelolaan yang dilindungi sebagai ABMTs; (b) pelibatan masyarakat (co-management) dan kelompok yang efektif; (c) inklusi keuangan dan pasar; (d) data untuk pengambilan keputusan; dan (e) kebijakan dan tata kelola.

Small-scale fisheries account for approximately 80% of fishers in Gangga Island, North Minahasa Regency, and serve as the primary driver of coastal communities’ economic development, where fishing is their main livelihood. These activities are characterized by multi-species catches using diverse fishing gears in coastal zones that encompass multiple ecosystems, users, authorities, governance systems, and policies—forming a highly complex system. Based on this context, the Social-Ecological Systems (SES) approach is considered relevant for understanding such complexity, particularly through behavioral analysis using the Knowledge-Attitudes-Practices (KAP) framework in the context of change. This study aims to: (a) map the SES structure of coral reef fisheries; (b) analyze the dynamics of participation and compliance in coral reef fisheries management; and (c) formulate adaptive management strategies for coral reef fisheries. The research was carried out in two phases: field data collection in February 2024 and expert judgement in November 2024. Field data were obtained through observation and structured interviews consisting of 95 questions administered to 112 coral reef fishing households using the snowball sampling technique. These data captured aspects of KAP and compliance within the socio-ecological context of coral reef fisheries. Social-Ecology Network Analysis (SENA) was applied to examine SES connectivity descriptively. Expert judgement data were collected through questionnaires using purposive sampling, involving regulators, practitioners, and academics. The Analytic Network Process (ANP), processed with SuperDecisions software version 2.10, was employed to identify priority issues and solutions in order to build consensus on adaptive management of coral reef fisheries in Gangga Island. The SENA analysis indicated that fishing activity (AkTangkap) is a key node within the SES network, strongly interacting with catched fish (HasTang), as reflected by betweenness centrality values of 533.5 dan 245.5. The KAP analysis in terms of practice revealed that community participation remains low, with a score of 0,47, whereas fishers’ compliance was relatively higher at 0.65, largely due to law enforcement. The ANP analysis of 12 respondents showed inconsistency levels ranging from 0.00123 to 0.00864. Three top management priorities based on rater agreement (W) values: (a) input–output control of fishing practices (W=0.37); (b) protection of critical habitats (W=0.36); and (c) ensuring production and market stability (W=0.29). Furthermore, SES configuration using the DAPSI(W)R(M) framework, integrated with the ANP results, produced adaptive management recommendations consisting of at least five key elements: (a) securing spatial management areas designated as ABMTs; (b) strengthening community involvement through co-management and effective fisher groups; (c) promoting financial inclusion and market access; (d) enhancing data availability for decision-making; and (e) developing adaptive policies and governance structures.