Analisis Faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan Pertanian Melalui Pendekatan Keruangan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, Studi Kasus: Kabupaten Bogor

Abstract

Sebagai wilayah penyangga metropolitan Jakarta, Kabupaten Bogor menghadapi tekanan pembangunan yang tinggi dan secara langsung memicu alih fungsi lahan pertanian produktif sehingga mengancam ketahanan pangan regional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan dampak pertumbuhan penduduk dengan dinamika ketahanan pangan, menganalisis pola dan laju alih fungsi lahan secara spasial, serta mengkaji pengaruh kebijakan tata ruang terhadap keberlanjungan lahan pertanian. Dalam rentang enam tahun (2016–2022), Kabupaten Bogor kehilangan lebih dari 5.100 hektare lahan persawahan produktif. Laju alih fungsi lahan sawah meningkat signifikan dari rata-rata 316,3 hektare/tahun pada periode 2016–2019 menjadi 1.387,3 hektare/tahun pada periode 2019–2022. Konsekuensi dari penurunan luas lahan dan produksi padi ini menyebabkan Kabupaten Bogor mengalami defisit produksi padi pada Tahun 2022, mengindikasikan adanya ancaman serius terhadap ketahanan pangan. Penelitian ini menggunakan analisis spasial berbasis pemodelan multi-layer perceptron artificial neural network (MLP-ANN) dan cellular automata (CA) untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan memprediksi perubahan lahan. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa faktor pendorong paling dominan terhadap alih fungsi lahan sawah adalah akses jaringan jalan dengan nilai korelasi tertinggi sebesar 0,76. Berdasarkan model proyeksi CA, laju alih fungsi lahan pertanian diperkirakan mencapai 5,75% dalam rentang 12 tahun (2022 s/d 2034). Perubahan luas lahan sawah menjadi non-sawah diprediksi seluas 7.151,5 Ha pada periode tersebut. Kecamatan dengan laju perubahan alih fungsi lahan terbesar adalah Pamijahan (8,5%) dan Sukamakmur (4,8%). Hasil simulasi terhadap kebijakan tata ruang daerah dan provinsi menunjukkan adanya ketidakselarasan antara perencanaan dan realitas alih fungsi lahan. Perubahan sawah menjadi non-sawah pada proyeksi Tahun 2034 terjadi secara substansial pada kawasan yang seharusnya dipertahankan sebagai pertanian. Secara spesifik, perubahan sawah menjadi non-sawah terjadi pada Kawasan Pertanian seluas 4.721 Ha (berdasarkan RTRW Provinsi) dan pada Kawasan peruntukan tanaman pangan seluas 2.681,9 Ha (berdasarkan RTRW Kabupaten). Kondisi ini diperburuk dengan tingginya alih fungsi ke peruntukan permukiman perkotaan (1.894,9 Ha). Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa alih fungsi lahan dipengaruhi beberapa faktor pendorong infrastruktur fisik. Ketentuan alih fungsi lahan perlu ditinjau kembali pengendaliannya pada rencana tata ruang wilayah berdasarkan kesesuaian peruntukan lahannya.