Analisis Implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 Terhadap Kualitas Air Sungai Citarum

Abstract

Sungai Citarum memiliki nilai sejarah dan fungsi strategis penting berdasarkan aspek potensi sumber daya air, fungsi sosial ekonomi dan budaya. Sungai Citarum juga mendukung sektor pertanian, energi dan sumber air baku bagi masyarakat. Selama tiga dekade terakhir Sungai Citarum lebih dikenal dengan sekumpulan permasalahan dan tekanan pencemaran dan kerusakan. Laju pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat seiring dengan laju eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan. Sepanjang aliran sungai menjadi tempat pembuangan sampah industri dan rumah tangga yang tidak terkontrol. Kondisi ini dalam waktu yang lama dikhawatirkan tidak dapat mendukung upaya pembangunan ekosistem yang berkelanjutan. Tahun 2018 ditengarai sebagai titik balik semua pihak yang berkomitmen untuk mempercepat pengendalian pencemaran dan kerusakan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen politik yang kuat dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Perpres ini diaktualisasikan dalam program Citarum Harum yang memiliki ultimate goal meningkatnya Indeks Kualitas Air (IKA) sampai dengan angka 40,86 pada tahun 2025. Selain itu kolaborasi lintas sektor dengan garis komando keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi kekhasan dalam implementasi Perpres ini. Penelitian ini bertujuan; 1) menganalisis perubahan kualitas air Sungai Citarum setelah implementasi Perpres Nomor 15 Tahun 2018; 2) menganalisis persepsi masyarakat terhadap implementasi Perpres Nomor 15 Tahun 2018 berdasarkan konsep manajemen perubahan dalam Teori U; 3) menganalisis pengaruh dan kepentingan stakeholder terhadap implementasi Perpres Nomor 15 Tahun 2018. Perubahan kualitas air sungai Citarum dianalisis menggunakan metode Indeks Pencemaran (IP) dengan parameter fisika, kimia dan biologi yang diuji. Beberapa parameter yang diuji dalam penelitian ini adalah Total Suspended Solid (TSS), Dissolved Oxygen (DO), Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Fosfat, Nitrat, Fecal Coliform, dan Total Coliform. Pengambilan sampel air dilakukan dengan metode grab sample pada tiga titik lokasi penelitian di Cisangkan Hilir, Cibeureum Hilir dan Cimahi Leuwigajah untuk selanjutnya dianalisis di laboratorium lingkungan BINALAB. Sementara data series kualitas air sejak tahun 2016 hingga tahun 2024 diperoleh dari data sekunder yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum. Selanjutnya persepsi masyarakat dianalisis dengan menggunakan landasan Teori U oleh Otto Scharmer. Teori U dapat digunakan untuk menganalisis bentuk-bentuk perubahan perilaku masyarakat setelah implementasi program Citarum Harum. Pengaruh dan kepentingan stakeholder dianalisis menggunakan analisis stakeholder. Hasil uji kualitas air dibandingkan dengan baku mutu air yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Kelas II. Indeks pencemaran pada ketiga titik lokasi penelitian berkisar antara 2 sampai dengan 8 yang termasuk status mutu tercemar ringan hingga sedang pada tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022. Ketiga tahun ini merupakan tahun dimana program Citarum Harum aktif dilaksanakan. Status mutu air pada tahun 2024 dan 2025 dimana program Citarum Harum tidak aktif dilaksanakan termasuk kategori tercemar ringan hingga berat. Konsep perubahan perilaku masyarakat dalam implementasi program Citarum Harum jika dianalisis lebih jauh berdasarkan Teori U sudah berada pada gerakan Co-creating yaitu menciptakan kebijakan dan inovasi berbasis partisipasi kolektif. Bentuk-bentuk perubahan perilaku masyarakat antara lain; 1) Perilaku masyarakat mulai tertib membuang sampah pada titik-titik lokasi penampungan yang telah disiapkan; 2) Masyarakat sekitar sungai mulai proaktif melaporkan kepada aparat TNI jika melihat adanya oknum perseorangan maupun industri yang membuang sampah sembarangan atau limbah ke sungai; 3) Interaksi masyarakat dengan aparat TNI berjalan dengan baik terutama pada aspek pengawasan; 4) Masyarakat di sekitar sungai merasakan manfaat langsung dari program berupa septic tank komunal dan perbanyakan TPS (Tempat Penampungan Sementara); 5) Munculnya berbagai bentuk inisiatif inovasi pengolahan sampah di tingkat tapak oleh masyarakat antara lain pembangunan rumah pengelolaan sampah berbasis RT, penguraian sampah lokal dengan budidaya maggot, dan penggunaan alat insenerator. Hasil analisis stakeholder menunjukkan bahwa pemetaan stakeholder yang terlibat dalam program Citarum Harum terdiri atas empat kategori yaitu key player, subject, crowd, dan context setter. Key players (pemain kunci) merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi terhadap perumusan dalam kebijakan maupun implementasi dari kebijakan tersebut. Key player dalam program Citarum Harum adalah Tim Pengarah, Satgas, Gubernur Jawa Barat, Panglima III Siliwangi, Komandan Sektor, dan BBWS. Subject adalah stakeholder yang memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah. Yang termasuk sebagai subject adalah DLH Provinsi Jawa Barat, DLH Kabupaten Kota, Bappeda Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan RT/RW. Crowd merupakan stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah. Karena kepentingan dan kekuasaan para stakeholder ini dapat berubah seiring berjalannya waktu Tim Ahli, Perguruan Tinggi, Komunitas Peduli Sungai, Kelompok Tani Hutan dan Bank Sampah Induk termasuk dalam kategori crowd. Context setter merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh yang tinggi tetapi kepentingannya rendah. Stakeholder yang termasuk dalam kategori ini harus dipantau, karena dalam kondisi tertentu kategori dapat menjadi key player. Kapolda Jawa Barat dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) termasuk kategori context setter. Pemerintah telah menyediakan regulasi, fasilitas, dan progress pendampingan terhadap upaya pemulihan DAS Citarum. Pelibatan Kementerian Dalam Negeri dalam penguatan peran pemerintah kabupaten/kota disertai dengan perubahan perilaku masyarakat dapat meningkatkan aksi nyata program Citarum Harum. Dukungan terhadap pembentukan dan penguatan komunitas lokal sebelum masa transisi program Citarum diperlukan untuk menjamin keberlanjutan program pemulihan sungai.

The Citarum River holds historical significance and serves a vital strategic function in terms of its water resource potential, as well as its socio-economic and cultural roles. It supports key sectors including agriculture, energy, and the provision of raw water for communities. However, over the past three decades, the Citarum River has become more widely recognized for its severe pollution and environmental degradation. Rapid population growth has paralleled unsustainable exploitation of natural resources and the environment. The river has been used as a dumping ground for uncontrolled industrial and domestic waste. Prolonged environmental degradation threatens the river's ability to sustain a healthy and sustainable ecosystem. The year 2018 marked a turning point when various stakeholder committed to accelerating pollution control and environmental restoration across the Citarum River Basin (DAS Citarum). The Indonesian Government demonstrated strong political will by issuing Presidential Regulation Number 15 of 2018 concerning the Acceleration of Pollution and Environmental Degradation Control in the Citarum River Basin. This regulation was operationalized through the Citarum Harum program, which aims to increase the Water Quality Index (Indeks Kualitas Air/IKA) to a target value of 40.86 by the year 2025. A distinctive feature of this program is the cross-sectoral collaboration under the command of the Indonesian National Armed Forces (TNI). This study aims to: (1) analyze changes in water quality in the Citarum River following the implementation of Presidential Regulation Number 15 of 2018; (2) assess public perceptions of the implementation of this regulation through the lens of change management using Otto Scharmer’s Theory U; and (3) analyze the roles and interactions of stakeholder in the governance of the policy's implementation. Water quality changes were analyzed using the Pollution Index (Indeks Pencemaran/IP) method, based on physical, chemical, and biological parameters. Parameters examined include Total Suspended Solids (TSS), Dissolved Oxygen (DO), Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), total phosphate, nitrate, fecal coliform, and total coliform. Water sampling was conducted using the grab sampling method at three locations: Cisangkan Hilir, Cibeureum Hilir, and Cimahi Leuwigajah, and laboratory analysis was carried out at BINALAB Environmental Laboratory. Time-series data on water quality from 2016 to 2024 were obtained from secondary sources, including the Cimahi City Environmental Agency and the Citarum River Basin Authority (BBWS Citarum). Community perceptions were analyzed using the framework of Theory U, which helps interpret behavioral change dynamics following the implementation of the Citarum Harum program. The roles and interactions among stakeholder were analyzed through stakeholder analysis. Water quality test results were compared to the Class II water quality standards established in Government Regulation Number 22 of 2021 on Environmental Protection and Management. The Pollution Index at the three study sites ranged from 2 to 8, indicating water quality status from lightly to moderately polluted during 2020, 2021, and 2022—years when the Citarum Harum program was actively implemented. In contrast, in 2024 and 2025— when the program was inactive—the water quality status declined, ranging from lightly to heavily polluted. Behavioral changes among community members related to the implementation of the Citarum Harum program are aligned with the "Cocreating" phase of Theory U, where collective participation leads to policy and innovation development. Observed behavioral changes include: (1) the gradual shift from direct household waste disposal into the river to the use of designated waste collection points; (2) community members becoming proactive in reporting illegal dumping of waste or effluents by individuals or industries to the TNI; (3) positive cooperation between the community and TNI officers, especially in monitoring activities; (4) tangible benefits experienced by the community such as the provision of communal septic tanks and additional Temporary Disposal Sites (TPS); (5) the emergence of local waste management innovations such as neighborhood-based waste facilities, maggot cultivation for organic waste breakdown, and the use of incinerators. Stakeholder analysis revealed four categories of actors involved in the Citarum Harum program: key players, subjects, crowd, and context setters. Key players are those with high influence and high interest—including the Steering Committee, Task Force, Governor of West Java, Commander of Military Regional Command III/Siliwangi, Sector Commanders, and the River Basin Authority (BBWS) of Citarum. Subjects, with high interest but low influence, include the Provincial and Municipal/District Environmental Agencies, Regional Development Planning Agencies (Bappeda), village/urban ward governments, and neighborhood associations (RT/RW). The crowd category— actors with both low influence and low interest—includes expert teams, universities, river care communities, forest farmer groups, and central waste banks, whose status may evolve over time. Context setters, who hold high influence but low direct interest, must be closely monitored as they could become key players under certain circumstances. These include the West Java Regional Police Chief and the Indonesian Employers Association (APINDO). The government has provided regulations, facilities, and ongoing assistance to support the restoration of the Citarum watershed. The involvement of the Ministry of Home Affairs in strengthening the role of district and municipal governments, accompanied by behavioural changes within local communities could enhance the tangible implementation of the Citarum Harum Program. Support for the establishment and empowerment of local communities prior to the programs transition phase is essential to ensure the river restoration efforts under the Citarum Harum program.