Komunikasi Organisasi Pemerintah Kabupaten Bogor dalma Program Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa

Abstract

Untuk mendukung program Sustainable Development Goals (SDGs) nomor sembilan tentang infrastruktur dan inovasi desa, pemerintah Kabupaten Bogor yang memiliki 40 kecamatan dengan 416 desa menjalankan program pembangunan bantuan keuangan infrastruktur desa atau lebih dikenal dengan nama Satu Miliar Satu Desa (Samisade). Program Samisade menambah dan memperbaiki infrastruktur di Kabupaten Bogor dan mampu memperlancar kegiatan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat desa. Beberapa hasil penelitian menyebutkan, bahwa terdapat sejumlah permasalahan, di antaranya; pengerjaan jalan yang kurang memenuhi standar, pemindahan objek pembangunan hingga masalah mis communication di antara pelaksana kegiatan dengan tim verifikasi kecamatan serta mis comunication antara kepala desa dengan dinas teknis. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis arah aliran komunikasi organisasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bogor dalam program Samisade. Adapun tujuan penelitian ada tiga, (1) arah aliran komunikasi antar organisasi antar (dinas teknis, kecamatan, desa dan pihak ketiga) dalam program Samisade, (2) Aliran komunikasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program Samisade, (3) merumuskan strategi komunikasi pembangunan yang dijalankan kepada masyarakat desa penerima bantuan keuangan infrastruktur Samisade. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Bogor. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei hingga Agustus 2024. Metode yang digunakan studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam ke informan-informan kunci serta melibatkan peneliti sebagai partisipan. Analisis data yang digunakan deskriptif dengan menelusuri urutan peristiwa, hubungan antar aktor, menarasikan informasi kritis serta dokumen pendukung. Proses analisis mencakup membaca, mendengarkan, membandingkan data dengan teori, dan melakukan interpretasi atas fenomena komunikasi organisasi yang ditemukan. Hasil penelitian mengungkapkan (1) Setiap tahapan program Samisade melibatkan proses komunikasi yang terstruktur dan dinamis, dari perencanaan hingga evaluasi program. Pada tahap perencanaan program Samisade, komunikasi ke bawah oleh bupati kepada dinas teknis berupa instruksi kerja yang diteruskan kepada dinas terkait, kecamatan hingga desa. Komunikasi ke bawah dinas dijadikan bahan para kepala desa dan bersifat partisipatif melalui musyawarah desa (Musdes) dilanjut dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). (2) Pada tahap pelaksanaan di desa, aliran komunikasi ke atas, berupa usulan kegiatan pembangunan program Samisade dan fokus kepada koordinasi teknis usulan yang diverifikasi melalui Sistem Informasi Penerimaan Daerah (SIPD). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan arahan teknis terkait regulasi, spesifikasi konstruksi, serta lokasi pekerjaan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Komunikasi horizontal saat perencanan kegiatan program Samisade terjadi antara kepala dinas, antara camat dan antara kepala desa. Komunikasi diagonal ke berbagai arah berupa saling tukar informasi, termasuk mendiskusikan persoalan yang ditemukan saat pelaksanaan program Samisade. Setelah pengerjaan program Samisade, camat sebagai tim monitoring evaluasi dan inspektorat melakukan komunikasi ke bawah dan meminta para kepala desa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), mitra pelaksana menyiapkan laporan hasil pembangunan program Samisade. Kegiatan menyusun dan melaporkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pelaksanaan program Samisade menjadi kewajiban setiap desa. Para kepala desa menjalin komunikasi ke atas dengan DPMD dan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) untuk menjamin keberlanjutan program di tahun berikutnya. Ada empat bentuk strategi komunikasi pembangunan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bogor pada program Samisade. Pertama; Strategi Media (Media-Based Strategy) dengan memanfaatkan berbagai media cetak, media elektronik dan media sosial sebagai strategi komunikasi untuk menyebarkan informasi Samisade. Kedua; Strategi Desain Instruksional, yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan rutin kepada operator dan bendahara desa mengenai pengelolaan keuangan dan teknis pelaporan Samisade. Ketiga; Strategi Pemasaran, dilakukan dengan pendekatan kultural dan sosial, seperti program BOling (Rabo Keliling) dan JUM’Ling (Jumat Keliling) untuk menyosialisasikan dan lounching proyek-proyek pembangunan yang dibiayai Samisade. Keempat; Strategi Partisipatori, yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Musdes, Musrenbangdes, hingga Musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten. Strategi komunikasi yang dijalankan pemerintah Kabupaten Bogor tersebut mampu mewujudkan program Samisade yang mengubah wajah infrastruktur desa lebih baik. Rekomendasi penelitian adalah meningkatkan kapasitas aparatur desa, mengoptimalkan teknologi komunikasi, evaluasi partisipatif, dan penguatan peran pengawas lintas aktor untuk menjaga integritas pelaksanaan program pembangunan di desa. Pemerintah Kabupaten Bogor dapat mereplikasi praktek komunikasi ini untuk program lain dan menumbuhkan kebijakan yang adaptif terhadap tantangan sosial dan geografis Kabupaten Bogor.