Komunikasi Lingkungan Kebijakan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Ijobalit Kabupaten Lombok Timur

Abstract

Permasalahan sampah di Indonesia terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, pola konsumsi, dan gaya hidup modern. Kebijakan perluasan TPA Ijobalit di Lombok Timur senilai Rp23,5 miliar bertujuan mengatasi overkapasitas dan membangun infrastruktur pengolahan sampah, namun mendapat resistensi masyarakat akibat minimnya sosialisasi, keterbatasan pelibatan organisasi lingkungan, dan ketiadaan ruang partisipatif. Kondisi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan prinsip SDGs, sekaligus mencerminkan kegagalan komunikasi dua arah yang inklusif, sehingga masyarakat lebih diposisikan sebagai objek daripada subjek kebijakan. Tujuan penelian ini adalah untuk melihat proses komunikasi kebijakan perluasan TPA, bentuk retorika kritis dan kampanye serta padangan masyarakat terkait kebijakan perluasan TPA Ijobalit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian embedded single case study. Data yang dikumpulkan berupa observasi, wawancara mendalam dan analisa dokumendokumen yang berkaitan dangan penelitian. Wawancara mendalam lebih bersifat fleksibel dengan susunan pertanyaan dan kata-kata yang dapat diubah saat wawancara berlangsung dan menyesuaikan dengan situasi. Data tersebut mencakup tentang pelaksanaan kebijakan perluasan TPA di Ijobait Kabupaten Lombok Timur. Hasil penelitian menunjukkan proses komunikasi dalam kebijakan perluasan TPA Ijobalit cenderung satu arah, dengan sosialisasi terbatas dan minim dialog, sehingga masyarakat tidak dilibatkan secara bermakna dalam perencanaan maupun evaluasi. Hal ini memicu kesenjangan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong organisasi lingkungan menggunakan retorika kritis dan kampanye advokasi melalui forum publik, media sosial, hearing, hingga aksi simbolik seperti blokade, “Adi Pura-Pura,” dan Trash Art Project untuk menekan pemerintah mengelola sampah secara berkelanjutan. Pandangan masyarakat lingkar TPA umumnya kritis, menilai perluasan dilakukan tanpa transparansi, tanpa kajian ekologis partisipatif, dan tanpa perbaikan nyata pada sistem pengelolaan sampah, bahkan dinilai menurunkan kualitas hidup mereka. Secara keseluruhan, komunikasi lingkungan menjadi solusi strategis bagi permasalahan kebijakan perluasan TPA Ijobalit karena mampu menjembatani kesenjangan antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan melalui dialog yang partisipatif, transparan, dan inklusif. Pendekatan ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun pemahaman bersama, mengintegrasikan perspektif lokal, serta mengakomodasi kekhawatiran ekologis dan sosial yang dirasakan masyarakat lingkar TPA.