Kebijakan Strategis Pemanfaatan Jasa Ekosistem Ibu Kota Negara Di Provinsi Kalimantan Timur

Abstract

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia ke Provinsi Kalimantan Timur membuka peluang besar untuk menciptakan sebuah kota berkelanjutan yang dapat mengintegrasikan pengelolaan lingkungan dengan pembangunan infrastruktur. Salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan IKN adalah pemanfaatan jasa ekosistem yang ada di kawasan tersebut, seperti penyediaan air bersih, pengaturan iklim, pemurnian udara, dan pencegahan bencana. Jasa-jasa ini berperan penting dalam mendukung keberlanjutan kota dan kualitas hidup penduduknya. Namun, pemanfaatan jasa ekosistem di IKN menghadapi berbagai tantangan, mulai dari degradasi lahan hingga perbedaan kepentingan antara berbagai aktor yang terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan IKN. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jasa ekosistem yang kritis bagi IKN, menganalisis variabel kunci yang memengaruhi pemanfaatannya, serta merumuskan kebijakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di IKN. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi dan memetakan jasa ekosistem utama yang berperan dalam keberlanjutan pembangunan IKN, (2) menganalisis variabel kunci yang memengaruhi kualitas dan keberlanjutan jasa ekosistem di IKN, (3) merumuskan kebijakan berbasis jasa ekosistem yang dapat mendukung pembangunan IKN yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dan (4) menganalisis peran dan pengaruh stakeholder utama dalam implementasi kebijakan pemanfaatan jasa ekosistem. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Focus Group Discussions (FGD) yang melibatkan pakar geologi, hidrologi, ekologi, dan kebijakan lingkungan, untuk mengidentifikasi dan memberi bobot pada variabel kunci yang memengaruhi pemanfaatan jasa ekosistem di IKN. Selain itu, digunakan pula metode MICMAC (Matrix Impact Cross-Impact Multiplication) untuk menganalisis hubungan antar variabel dan MULTIPOL (Multiple Policy Modeling) untuk mengevaluasi dampak dari berbagai kebijakan yang diusulkan. Data sekunder berupa peta bentang alam, peta vegetasi, dan peta tutupan lahan juga digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan kondisi eksisting jasa ekosistem di IKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 17 jasa ekosistem utama yang berperan penting di IKN, dengan 9 jasa ekosistem memiliki status tinggi, termasuk pengaturan iklim, pemurnian air, dan pencegahan bencana. Namun, penyediaan air bersih menjadi satu-satunya jasa ekosistem yang memiliki status rendah, yang menandakan adanya keterbatasan sumber daya air yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk di IKN. Selain itu, hasil analisis menggunakan MICMAC menunjukkan bahwa beberapa variabel, seperti pengaturan tata aliran air, pengolahan limbah, dan sumber daya air, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberlanjutan ekosistem di IKN. Analisis MULTIPOL juga mengidentifikasi bahwa kebijakan berbasis infrastruktur hijau yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan adalah skenario kebijakan yang paling efektif untuk menjaga keberlanjutan jasa ekosistem. Pemetaan stakeholder melalui Matrix ConvergenceDivergence mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan kepentingan yang signifikan antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal, yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan terkait pengelolaan jasa ekosistem. Namun, analisis ini juga menunjukkan bahwa dengan pendekatan kolaboratif dan inklusif, kebijakan yang mengintegrasikan peran aktif masyarakat lokal dan sektor swasta dapat menciptakan sinergi dalam pengelolaan sumber daya alam di IKN. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan jasa ekosistem memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan IKN. Penyediaan air bersih yang memiliki status rendah, perlu menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan infrastruktur IKN. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah pusat dan daerah memperkuat kebijakan pengelolaan air bersih dan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Selain itu, kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur hijau, seperti konservasi air tanah dan pengelolaan limbah, sangat diperlukan untuk meningkatkan ketahanan IKN terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Rekomendasi kebijakan dari penelitian ini adalah: 1. Pembangunan infrastruktur hijau: memperkuat kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur hijau, seperti sistem pengelolaan air hujan dan penyerapan air alami, untuk meningkatkan ketahanan IKN terhadap bencana dan perubahan iklim. 2. Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan: mengimplementasikan kebijakan yang berbasis pada prinsip pengelolaan air berkelanjutan, dengan fokus pada efisiensi penggunaan air dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. 3. Pendekatan inklusif dalam pengelolaan sumber daya alam: mengintegrasikan masyarakat lokal dan sektor swasta dalam perencanaan dan implementasi kebijakan terkait pengelolaan jasa ekosistem untuk menciptakan sinergi dan mendukung keberlanjutan ekosistem di IKN.