Peran Gerakan Masyarakat Sipil Dalam Kebijakan Transisi Energi

Abstract

Emisi gas rumah kaca (GRK), penyebab krisis iklim, terus meningkat. Berbagai bencana ekologi akibat krisis iklim ini pun telah terjadi di berbagai penjuru dunia. Salah satu penyebab utamanya adalah penggunaan energi fosil. Terkait dengan itulah muncul desakan internasional agar negara-negara di dunia segera melakukan transisi energi. Indonesia juga menjadi bagian dari negara-negara yang perlu melakukan transisi energi.

Pada COP ke-26 tahun 2021 di Glasgow, Inggris, muncul inisiatif pendanaan transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP). Skema pendanaan itu dimotori negara Perancis, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Dalam COP 26 itu, skema pendanaan JETP untuk Afrika Selatan diluncurkan. Setahun kemudian, tahun 2022, skema JETP diluncurkan untuk Indonesia di sela-sela KTT G20 di Bali. Saat peluncuran JETP di Bali, terjadi peristiwa penyempitan ruang sipil bagi partisipasi publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkonstruksikan secara kritis peran dan strategi gerakan masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan transisi energi. Untuk mengkontruksikan peran dan strategi gerakan masyarakat sipil itu, peneliti menganalisis pertarungan wacana (diskursus) tentang transisi energi dalam JETP dikalangan para aktor yang terlibat.

Peneliti menggunakan tools Discourse Network Analysis (DNA) untuk menganalisis aktor dan wacana di 12 media massa online. Dari DNA di media online ditemukan wacana kunci yang sering diperdebatkan. Peneliti kemudian melakukan menganalisisnya dengan menggunakan software Micmac. Analisis ini digunakan untuk menentukan relasi antar variabel wacana$$. Dalam waktu yang hampir bersamaan, peneliti melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan dari pemerintah, bisnis dan organisasi masyarakat sipil.

Dari analisis DNA, Micmac dan wawancara mendalam, peneliti menemukan variabel wacana yang berpengaruh yaitu keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan JETP. Sementara dari wawancara mendalam dan studi literatur dokumen JETP, peneliti menemukan aktor-aktor yang dominan dalam kebijakan transisi energi. Aktor dari Bank Dunia dan ADB menjadi aktor dominan,yang berasal dari luar negeri. Sementara Kemenkomarves dan Kementerian ESDM menjadi aktor dominan yang berasal dari Indonesia.

Berpijak dari analisis tersebut, peneliti mengkonstruksikan strategi dan peran gerakan masyarakat sipil kedepan. Konstruksi strategi dan peran dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Dari analisis itu, muncul beberapa langkah untuk memperkuat peran gerakan masyarakat sipil dalam transisi energi.