PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DIGITALISASI PENGELOLAAN USAHA KECIL DI DESA DIGITAL

Abstract

MOHAMAD IMAM KAMALUDIN, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Digitalisasi Pengelolaan Usaha Kecil di Desa Digital. Dibimbing oleh LALA M KOLOPAKING dan RATRI VIRIANITA. Penelitian ini mengkaji terkait proses pemberdayaan masyarakat melalui digitalisasi pengelolaan usaha kecil yang berada di Desa Sindangheula, yang telah diresmikan sebagai Desa Digital. Konsep Desa Digital diterapkan sebagai solusi inovatif untuk memperluas akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis digitalisasi pemberdayaan usaha kecil (2) mengidentifikasi hambatan digitalisasi dalam mempercepat pemberdayaan usaha kecil (3) menganalisis dampak transformasi digital terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan usaha kecil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif meliputi observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberdayaan masyarakat melalui digitalisasi usaha kecil di Desa Sindangheula dilakukan dengan penyediaan infrastruktur digital, pengembangan situs web desa, layanan pembuatan akun media sosial, serta fasilitas pemasaran produk melalui e-commerce. Program Desa Digital masih bersifat top-down dan dilaksanakan tanpa terlebih dahulu memetakan kebutuhan nyata masyarakat desa. Adopsi digitalisasi tidak berjalan optimal karena masyarakat belum sepenuhnya siap, baik dari sisi keterampilan digital maupun kesadaran manfaat teknologi. Hambatan utama dalam percepatan digitalisasi usaha kecil adalah kuatnya ketergantungan masyarakat pada sistem tradisional yang melibatkan tengkulak. Tengkulak masih dianggap memberikan manfaat praktis, terutama dalam penyediaan modal cepat, akses distribusi, dan jaminan pasar. Kebergantungan ini membuat masyarakat tidak merasa perlu beralih sepenuhnya pada teknologi digital. Digitalisasi yang dilakukan sebatas penambah teknologi tanpa perubahan sistemik yang signifikan, sehingga manfaatnya lebih banyak dirasakan oleh kelompok atas yang memiliki modal, jaringan, dan literasi digital lebih baik. Transformasi digital di desa juga menimbulkan dampak kesenjangan. Tengkulak memperoleh keuntungan lebih besar dibandingkan para pengrajin, sementara usaha kecil menghadapi tantangan keberlanjutan. Usaha paving blok mengalami stagnasi dan tidak dapat bertahan pasca Covid-19, sedangkan usaha sapu lidi sempat bangkit tetapi terancam tidak berkelanjutan karena keterbatasan modal dan bahan baku. Kondisi ini memperlihatkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya mampu menjadi solusi keberlanjutan usaha kecil. Rekomendasi strategis untuk mempercepat digitalisasi usaha kecil di Desa Digital Sindangheula tidak hanya berhenti pada penyediaan infrastruktur teknologi, tetapi harus menyentuh aspek sumber daya manusia, kelembagaan, hingga pola interaksi sosial yang sudah mengakar. Upaya yang paling mendasar adalah penguatan pelatihan berkelanjutan yang diberikan kepada masyarakat, baik dalam bentuk literasi digital, keterampilan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan usaha kecil. Pelatihan dasar dapat difokuskan pada kemampuan menggunakan perangkat digital, seperti telepon pintar, aplikasi media sosial, hingga platform e-commerce. Pentingnyaa pelatihan berkelanjutan pada pengelolaan keuangan digital, strategi pemasaran berbasis data, serta penggunaan teknologi digital untuk pengembangan produk. iii Diharapkan mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang nyata. Peningkatan kapasitas individu, dibutuhkan sinergisitas antar-stakeholders yang melibatkan Pemerintah Desa, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), Pemerintah Kabupaten, serta sektor swasta. Kolaborasi ini penting agar digitalisasi tidak berjalan secara parsial, melainkan terintegrasi dalam kerangka pembangunan desa yang lebih luas. Pemerintah Desa memiliki peran dalam menggerakkan masyarakat dan menyediakan dukungan regulasi, BPMD dapat berfungsi sebagai fasilitator pemberdayaan dan pendampingan usaha kecil, sementara Pemerintah Kabupaten berperan dalam menyusun kebijakan yang mendukung keberlanjutan digitalisasi. Dukungan dari sektor swasta, baik perusahaan teknologi maupun lembaga keuangan, juga sangat dibutuhkan untuk memastikan ketersediaan infrastruktur, akses modal, serta jejaring pasar yang lebih luas. Sinergi multipihak inilah yang akan memperkuat ekosistem digitalisasi agar tidak hanya bermanfaat bagi kelompok tertentu, tetapi dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Edukasi dan peningkatan kesadaran digital perlu dijalankan secara intensif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap tengkulak. Pandangan masyarakat terhadap tengkulak dianggap memberi keuntungan praktis dalam hal modal dan distribusi, tetapi keberadaannya seringkali melemahkan posisi tawar pengrajin kecil. Melalui literasi digital yang memadai, masyarakat dapat diarahkan untuk membangun kemandirian usaha dengan memanfaatkan teknologi, misalnya memasarkan produk langsung kepada konsumen melalui platform digital tanpa perantara, menggunakan aplikasi keuangan untuk pencatatan transaksi, serta memanfaatkan jaringan komunikasi untuk memperoleh bahan baku dan informasi pasar yang lebih transparan. Edukasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga harus menyentuh aspek mindset, yakni membangun kesadaran bahwa digitalisasi dapat membuka peluang kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sistem lama yang cenderung eksploitatif. Penelitian ini juga menegaskan bahwa digitalisasi tidak boleh hanya dipahami sebagai persoalan teknis penyediaan infrastruktur dan perangkat teknologi, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka perubahan sistemik yang berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat. Proses digitalisasi harus diawali dengan pemetaan kebutuhan, keterampilan, dan potensi lokal sehingga program yang dirancang sesuai dengan kondisi nyata masyarakat. Kebutuhan utama bukan hanya akses internet, tetapi juga keterhubungan dengan pasar bahan baku, akses modal usaha, serta saluran distribusi yang lebih adil. Kelompok masyarakat yang sudah memiliki akses modal, keterampilan, dan jaringan akan semakin diuntungkan, sementara kelompok kecil yang lemah secara ekonomi justru semakin tertinggal. Jika dibiarkan, keberlanjutan usaha kecil di desa semakin terancam, dan digitalisasi justru berbalik arah menjadi faktor penghambat alih-alih pendorong pemberdayaan. Digitalisasi perlu ditempatkan sebagai gerakan kolektif yang melibatkan masyarakat desa sebagai subjek utama, dengan dukungan sistemik dari pemerintah dan sektor swasta.