Analisis Pemahaman Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Rumah Warung Makan di Kota Bogor

Abstract

Sertifikasi halal menjadi kewajiban bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 bahwa kewajiban sertifikat halal produk pangan paling lambat 17 Oktober 2026. Kota Bogor menjadi salah satu daerah yang mendukung pengembangan UMK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman dan kesiapan pelaku usaha rumah warung makan di Kota Bogor terhadap sertifikasi halal serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Metode penelitian dilakukan dengan penyebaran kuesioner skala Guttman kepada 45 pelaku usaha di enam kecamatan, serta analisis data dengan uji validitas, reliabilitas, dan Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pemahaman pelaku usaha masih sebesar 45,27% yang menunjukkan rendahnya pemahaman. Selain itu, tingkat kesiapan sebesar 37,16%. Hasil tersebut menunjukkan kendala utama yang dirasakan adalah kurangnya sosialisasi, minimnya literasi administrasi, dan persepsi bahwa sertifikasi halal hanya untuk usaha besar.

Halal certification is mandatory for micro and small enterprises (MSEs) in Indonesia, as stipulated in Government Regulation Number 42 of 2024. This regulation requires the implementation of halal certification for food products by October 17, 2026, at the latest. Bogor City is one of the regions supporting MSE development. This study aims to analyze the level of understanding and readiness of food stall business owners in Bogor City regarding halal certification and identify the obstacles they face. The research method was carried out by distributing a Guttman scale questionnaire to 45 business owners in six sub-districts, and analyzing the data using validity, reliability, and Chi-Square tests. The results showed that the level of understanding among business owners was still at 45.27%, indicating low understanding. In addition, the level of readiness was 37.16%. These results indicate that the main obstacles perceived were a lack of socialization, minimal administrative literacy, and the perception that halal certification is only for large businesses.