Relasi Kuasa dan Resistensi Petani Sawit di Kawasan Hutan (Studi Kasus: Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat)

Abstract

Konflik penguasaan sumber daya hutan sering terjadi akibat benturan antara kebijakan negara dan praktik lokal. Di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, pemerintah memberikan konsesi seluas 1.590 hektar kepada koperasi melalui skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) selama 35 tahun. Namun, masyarakat telah lebih dahulu mengakses dan mengelola lahan tersebut berdasarkan mekanisme adat Siliah Jariah dari tokoh adat (Datuk). Proses ini berlangsung secara sosial dan kultural dalam bentuk pewarisan lahan ulayat yang dilembagakan secara lokal. Akibatnya, terjadi dualisme klaim: secara hukum formal, lahan merupakan bagian dari konsesi koperasi; sementara secara sosial, masyarakat menganggap lahan tersebut sebagai bagian dari wilayah kelola adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Pigogah Patibubur. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 11 informan kunci yang dipilih secara purposive, observasi langsung, serta dokumen seperti SK menteri, peta kehutanan, arsip desa, dan laporan instansi kehutanan. Analisis tematik digunakan untuk menelusuri pola akses dan penguasaan berbasis hukum dan sosial. Terdapat tiga temuan utama dalam penelitian relasi kuasa dan resistensi di Pigogah Patibubur. Pertama, konflik dipicu oleh tumpang tindih klaim antara koperasi pemegang izin legal dengan masyarakat pendatang Mandailing dan Jawa yang mengklaim hak atas lahan melalui mekanisme adat. Kedua, relasi kuasa dalam penguasaan sumber daya menunjukkan dominasi struktural pihak yang memiliki legalitas, khususnya koperasi, terbatas pada pendatang suku Mandailing dan suku Jawa. Ketiga, ketidakberdayaan masyarakat pendatang tersebut dalam mempertahankan akses terhadap sumber daya bukan disebabkan oleh ketiadaan perlawanan, melainkan karena ketidaksetaraan dukungan struktural dan ketimpangan akses sumber daya. Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya desain kebijakan yang transformatif, yang mampu menjembatani legalitas negara dan legitimasi masyarakat melalui pengakuan sebagian atas hak adat, dialog lintas-aktor, serta pendekatan tata kelola yang mengakui pluralitas hukum dan dinamika sosial di tingkat lokal. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam memahami konflik agraria berbasis hutan serta menjadi masukan praktis bagi penguatan program perhutanan sosial yang lebih adil dan partisipasi.