Strategi Peningkatan Efektivitas Digitalisasi Pembayaran Iuran dalam Keaktifan Segmen Peserta PBPU

Abstract

Penggunaan autodebit sebagai salah satu bentuk digitalisasi dalam pembayaran wajib bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dalam membayar iuran JKN merupakan strategi manajemen BPJS Kesehatan untuk menjaga dan meningkatkan keaktifan peserta PBPU yang telah diimplementasikan sejak Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang administrasi kepesertaan ditetapkan. Namun, sampai dengan 31 Agustus 2023, sebanyak 32.456.829 masyarakat Indonesia telah terdaftar sebagai peserta PBPU, di mana 47,9 persen berstatus nonaktif karena menunggak iuran dengan total tunggakan Rp 20,1 triliun. Pada periode 31 Juli 2022 sampai dengan 31 Agustus 2023, tingkat keaktifan peserta PBPU rata-rata hanya 48–50 persen dari target keaktifan 53,67 persen pada Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Kesehatan 2023. Meskipun pembayaran iuran telah diwajibkan autodebit bagi peserta PBPU melalui penetapan suatu regulasi, namun pertumbuhan tingkat keaktifan PBPU belum memenuhi sebagaimana target RKAT BPJS Kesehatan yang ditetapkan setiap tahunnya. Hal ini berdampak terhadap meningkatnya angka tunggakan iuran peserta PBPU. Kepatuhan dan keputusan peserta PBPU untuk mempertahankan atau tidak mempertahankan status kepesertaannya dengan menggunakan autodebit dalam pembayaran iuran JKN dipengaruhi sikap perilaku dan niat yang dikategorikan sebagai motivasi (motivation) yakni pendorong utama individu dalam berperilaku. Kuat atau lemahnya motivasi sangat bergantung pada sejauh mana individu memiliki kemampuan (ability) serta merasakan adanya kesempatan (opportunity) untuk bertindak. Kemampuan merujuk pada internal individu, seperti tingkat pengetahuan dan kebiasaan. Sementara kesempatan mencerminkan faktor eksternal atau situasional yang mempengaruhi seseorang akan melakukan suatu tindakan. Semakin tinggi tingkat motivasi (motivation), kemampuan (ability) dan kesempatan (opportunity) individu maka semakin besar kemungkinan individu menerima dan merespon informsai yang diterima. Motivasi (motivation) dalam penelitian ini memiliki pengaruh langsung terhadap pemrosesan informasi, sementara pengaruh tersebut dapat dikuatkan atau dilemahkan oleh tingkat kemampuan (ability) dan kesempatan (opportunity) yang dimiliki individu. Pemrosesan informasi yang efektif akan menghasilkan pembentukan sikap individu untuk menerima dan merespon informasi yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor- faktor sosiodemografi, motivasi, kemampuan, dan peluang yang memengaruhi peserta PBPU dalam memutuskan penggunaan digitalisasi dalam pembayaran iuran JKN. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan rumusan strategi prioritas perbaikan kinerja agar kewajiban penggunaan autodebit efektif dalam meningkatkan keaktifan PBPU. Pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif, crosstabulation, analisis SEM, serta matriks prioritas/kinerja dengan diagram kartesius yang diadaptasi dari IPA digunakan dalam penelitian ini. Analisis statistik yang digunakan adalah SEM (Structural Equation Modeling) dengan

menggunakan SmartPLS (Partial Least Square). Data primer dikumpulkan melalui wawancara menggunakan kuesioner oleh kader JKN kepada 300 responden peserta PBPU yang dipilih secara simple random sampling dengan kriteria: usia minimal 18 tahun, menikah/belum menikah, berstatus aktif dan nonaktif, menggunakan atau tidak menggunakan autodebit dalam pembayaran iuran JKN, memiliki KTP, dan berdomisili di Kabupaten Bogor serta terdaftar sebagai peserta PBPU di BPJS Kesehatan KC Cibinong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel motivasi, kemampuan, dan peluang (MAO) berpengaruh signifikan terhadap penggunaan autodebit dalam pembayaran iuran. Dari empat indikator valid pada variabel motivasi, yaitu MO1 (kemudahan pembayaran iuran), MO2 (status kepesertaan PBPU tetap aktif), MO3 (prosedur penggunaan BPJS Kesehatan di RS mudah dipahami), dan MO6 (puas terhadap penjelasan dokter), indikator MO2 paling berpengaruh signifikan. Implikasi manajerial adalah kampanye tematik dengan menekankan manfaat penggunaan autodebit oleh peserta PBPU, yaitu status tetap aktif dan terhindar dari sanksi denda layanan akibat lupa membayar iuran. Pada variabel kemampuan, dari empat indikator valid yaitu AB1 (mengetahui membayar iuran wajib autodebit) , AB2 (mengetahui wajib mendaftarkan satu keluarga dalam satu KK), AB4 (mengetahui arti digitalisasi dalam pembayaran iuran), dan AB6 (mengetahui mendaftar Program JKN pada BPJS Kesehatan wajib), indikator AB1 (mengetahui kewajiban autodebit saat mendaftar) paling berpengaruh signifikan. Implikasinya adalah pentingnya uji literasi pengetahuan peserta PBPU tentang Program JKN. Pada variabel peluang, dari dua indikator valid yaitu OP1 (kemudahan akses informasi tentang JKN) dan OP2 (mengetahui informasi pembayaran iuran JKN wajib autodebit saat ke BPJS Kesehatan), indikator OP2 (mengetahui kewajiban autodebit saat ke BPJS Kesehatan) paling berpengaruh signifikan. Implikasinya adalah pentingnya penggunaan media sosialisasi dengan pendekatan komunikasi dan edukasi langsung dalam membangun enggagement dan kearifan lokal dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai agent informasi.

The use of auto-debit as a form of digitalization in payment of contributions for Non-Employee Participants (PBPU) in the National Health Insurance (JKN) program is a management strategy of BPJS Kesehatan to maintain and increase the activeness of PBPU participants. This strategy has been implemented since the issuance of BPJS Kesehatan Regulation No.6 of 2018 on participation administration. However, the number of PBPU participants has reached 32,456,829 as of August 31, 2023, with 47.9% of them being inactive due to unpaid contributions, resulting in total arrears of Rp 20.1 trillion. Between July 31, 2022, and August 31, 2023, the activeness rate of PBPU participants averaged only 48- 50%, falling short of the target of 53.67% set in the 2023 Annual Budget Plan (RKAT) of BPJS Kesehatan. Despite the mandatory use of auto-debit payment, the growth rate of PBPU activeness has not met the target set by BPJS Kesehatan each year, leading to an increase in unpaid contributions. The compliance and decision of PBPU participants to maintain or not maintain their participation status using auto-debit payment are influenced by behavioral attitudes and intentions, which can be categorized as motivation. The strength or weakness of motivation depends on the individual's ability and opportunity to act. Ability refers to internal factors such as knowledge and habits, while opportunity reflects external or situational factors that influence an individual's actions. The higher the level of motivation, ability, and opportunity, the more likely an individual is to receive and respond to information. In this study, motivation has a direct impact on information processing, which can be strengthened or weakened by the individual's ability and opportunity. Effective information processing leads to the formation of an individual's attitude to receive and respond to information. This study aims to identify and analyze the sociodemographic factors, motivation, ability, and opportunity that influence PBPU participants' decision to use digitalization in payment of JKN contributions. Additionally, this study seeks to provide strategic recommendations to improve the effectiveness of auto-debit payment in increasing PBPU activeness. A quantitative approach with descriptive analysis, crosstabulation, SEM analysis, and priority/performance matrix with a Cartesian diagram adapted from IPA is used in this study. The statistical analysis used is SEM (Structural Equation Modeling) with SmartPLS (Partial Least Square). Primary data were collected through interviews using a questionnaire administered to 300 PBPU participants selected through simple random sampling with criteria such as age, marital status, active or inactive status, use or non-use of auto-debit payment, possession of a KTP, and residency in Bogor Regency. The results show that the variables of motivation, ability, and opportunity (MAO) have a significant effect on the use of auto-debit in contribution payments. From four valid indicators on the motivation variable, namely MO1 (ease of contribution payment), MO2 (PBPU participation status remains active), MO3

(procedure for using BPJS Kesehatan at the hospital is easy to understand), and MO6 (satisfied with the doctor's explanation), the MO2 indicator has the most significant effect. The managerial implication is a thematic campaign emphasizing the benefits of using auto-debit by PBPU participants, namely maintaining active status and avoiding penalty sanctions for forgetting to pay contributions. On the ability variable, from four valid indicators, namely AB1 (knowing to pay mandatory auto-debit contributions), AB2 (knowing to register one family in one KK), AB4 (knowing the meaning of digitalization in contribution payments), and AB6 (knowing to register for the JKN program at BPJS Kesehatan is mandatory), the AB1 indicator (knowing the obligation of auto-debit when registering) has the most significant effect. The implication is the importance of testing the literacy knowledge of PBPU participants about the JKN program. On the opportunity variable, from two valid indicators, namely OP1 (ease of access to information about JKN) and OP2 (knowing information about mandatory auto-debit contribution payments when visiting BPJS Kesehatan), the OP2 indicator (knowing the obligation of auto-debit when visiting BPJS Kesehatan) has the most significant effect. The implication is the importance of using socialization media with a direct communication and education approach in building engagement and local wisdom by involving religious leaders and community leaders as information agents.