Strategi Pengembangan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Haji

Abstract

Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia tentunya mempunyai tantangan dalam pelaksanaan ibadah, yaitu ibadah umroh dan haji. Untuk dapat mengelola dana haji dengan lebih efektif, pada tahun 2017 pemerintah membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pada tahun ketujuh perjalanan dari BPKH, lingkungan eksternal organisasi semakin menuntut pengelolaan haji dan pengelolaan keuangan haji yang lebih cermat. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis faktor strategik internal dan eksternal BPKH, merumuskan strategi alternatif yang dapat dikembangkan dan merumuskan strategi prioritas yang dapat diterapkan oleh BPKH dengan menggunakan data hasil dari analisa kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan ancaman (Threats) atau yang lebih dikenal dengan Analisa SWOT dan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode penelitian campuran (mixed methods), yaitu gabungan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif digunakan secara berurutan (sequential). Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan factor strategik internal dan eksternal organisasi dan merumuskan strategi alternatif. Pendekatan kuantitatif kemudian digunakan untuk dapat menentukan strategi prioritas. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan situasi saat ini, BPKH memiliki 14 faktor strategik internal yang terdiri atas 7 faktor kekuatan dan 7 faktor kelemahan. Selain itu, BPKH juga memiliki 17 faktor strategik eksternal, yang terdiri dari 9 faktor peluang dan 8 faktor ancaman. Atas situasi strategik internal dan eksternal tersebut teridentifikasi 10 pilihan strategi yang bisa menjadi pilihan alternatif strategi untuk pengembangan organisasi BPKH. Namun demikian, pendekatan yang sudah dilakukan dalam penelitian ini juga menghasilan rekomendasi tentang pentingnya BPKH melakukan penguatan pendekatan perumusan strategi yang dilakukan saat ini mengingat BPKH sebagai organisasi publik yang menjalankan fungsi sebagai wakil pemerintah untuk mengelola keuangan haji di Indonesia.

Indonesia, as the world's largest Muslim country, naturally faces challenges in carrying out religious obligations, one of them namely Hajj pilgrimages. To manage Hajj funds more effectively, the government established the Hajj Financial Management Agency (BPKH) in 2017. In its seventh year, the organization's external environment increasingly demands more careful Hajj management and Hajj financial management. This study aims to analyze BPKH's internal and external strategic factors, formulate alternative strategies that can be developed, and formulate priority strategies that can be implemented by BPKH using data from the SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) analysis and the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. This research was designed using mixed methods, a combination of quantitative and qualitative approaches. The qualitative and quantitative approaches were used sequentially. The qualitative approach was used to answer questions about the organization's internal and external strategic factors and formulate alternative strategies. The quantitative approach was then used to determine priority strategies. The results of this study concluded that, based on the current situation, BPKH has 14 internal strategic factors, consisting of 7 strengths and 7 weaknesses. Furthermore, BPKH also has 17 external strategic factors, consisting of 9 opportunities and 8 threats. Based on these internal and external strategic situations, 10 strategic options were identified as potential alternatives for BPKH's organizational development. However, the approach used in this study also resulted in recommendations regarding the importance of BPKH strengthening its current strategic formulation approach, given that BPKH is a public organization that functions as a government representative in managing Hajj funds in Indonesia.