Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Secara Terpadu Di Kota Kendari Sulawesi Tenggara

Abstract

WANDIRA AGUS SAKAWUNA. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Secara Terpadu Di Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Dibimbing oleh BUDI INDRA SETIAWAN dan PERDINAN. Banjir perkotaan merupakan bencana yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kota Kendari memiliki topografi yang rendah sehingga sangat rentan terhadap limpasan air dari dataran tinggi di sekitarnya, terutama pada musim hujan yang umumnya dipengaruhi oleh kombinasi faktor geografis, struktural, serta perilaku manusia. Selama periode 1999 hingga 2024, Kota Kendari mengalami 127 kejadian banjir yang terjadi dibeberapa kecamatan. Kerugian ekonomi akibat banjir ini juga diperkirakan mencapai Rp42,7 miliar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab banjir, menganalisis tata kelola pemerintah dan mendapat gambaran partisipasi masyarakat serta merumuskan strategi penanggulangan banjir secara terpadu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan spasial, analisis deskriptif, wawancara terstruktur, SWOT dan QSPM. Penentuan responden menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data wawancara berdasarkan kuesioner yang berisi 4 parameter, yaitu 1) pengetahuan dan sikap, 2) rencana tanggap darurat, 3) sistem peringatan dini dan 4) mobilisasi sumber daya berdasarkan indeks gabungan LIPI-UNESCO/ISDR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat delapan faktor penyebab banjir yang memiliki pengaruh besar, yakni curah hujan (0,25) dan penggunaan lahan (0,22), pengaruh sedang kelerengan (0,15), elevasi (0,12) dan jarak dari sungai (0,10) dan pengaruh kecil yakni tingkat kerapatan sungai (0,08), indeks kebasahan topografi (0,04) dan jenis tanah (0,04). Skoring pada peta kerawanan menghasilkan 5 kelas rawan banjir yaitu, kelas sangat rendah, kelas rendah, kelas sedang, kelas tinggi dan kelas sangat tinggi. Luas rawan banjir mencapai 7.776,56 ha dengan kelas rawan banjir tinggi hingga sangat tinggi berada pada lokasi yang berlereng datar di Kecamatan Kambu, Kecamatan Baruga dan Kecamatan Kadia. Pada tata kelola banjir oleh pemerintah terdapat 6 pemangku kepentingan yang yang terlibat dengan 22 program penanggulangan banjir dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Di lain pihak, partisipasi masyarakat pada kesiapsiagaan di kecamatan Baruga berada pada kategori sedang (74.60%), sementara di Kecamatan Kambu (57.42%) dan Kecamatan Kadia (59.58%) dengan kategori rendah. Evaluasi matriks IFAS dan EFAS menghasilkan 12 strategi alternatif dengan prioritas utamanya, yaitu perlunya percepatan drainase terintegrasi (6,36) dan melakukan aplikasi model di Kecamatan Baruga direplikasi di Kecamatan lainnya (6,20).