Sensemaking Dalam Komunikasi Kepemimpinan Untuk Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya dinamika sosial ekonomi, keterbatasan anggaran, kecemburuan sosial, serta perubahan regulasi yang menciptakan situasi ambigu dalam proses penyaluran KPM BLT-DD. Dengan fokus pada dua desa yaitu Desa Karangtengah di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah sebagai representasi wilayah rural dan Desa Rawapanjang di Kabupaten Bogor Jawa Barat sebagai representasi wilayah semi urban. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus dan didasarkan pada paradigma konstruktivis. Penelitian ini menggunakan teori sensemaking sebagai landasan utama, yang terdiri dari tujuh dimensi seperti Grounded in Identity Construction, Retrospective, Enactive of Sensible Environments, Social, Ongoing, Focused on and by Extracted Cues, dan Driven by Plausibility rather than Accuracy. Selain itu, delapan prinsip komunikasi kepemimpinan digunakan untuk mengkaji efektivitas kepemimpinan dalam pengelolaan BLT-DD. Integrasi kedua konsep teoriini menjadi kerangka analisis untuk menilai bagaimana pemimpin desa mampu mengelola kompleksitas, ketidakpastian, membangun konsensus, dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan warga. Penelitian ini menemukan, di Desa Karangtengah, sensemaking diterapkan secara mendalam dan reflektif oleh Kepala Desa dan Ketua RT. Salah satu inovasinya adalah pengembangan indikator lokal kemiskinan yang lebih kontekstual dari indikator nasional. Komunikasi kepemimpinan di desa ini bersifat partisipatif dua arah dengan keterlibatan aktif masyarakat dan perangkat desa dalam proses pengambilan keputusan melalui forum Musyawarah Desa Khusus. Pendekatan ini menghasilkan distribusi bantuan yang lebih tepat sasaran dan mengurangi potensi konflik sosial. Para Ketua RT turut serta dalam verifikasi lapangan, mengandalkan informasi langsung dari warga serta memperkuat mekanisme seleksi melalui observasi dan diskusi terbuka. Sebaliknya, Desa Rawapanjang pendekatan sensemaking dan komunikasi kepemimpinan lebih terpusat pada Kepala Desa. Koordinasi lebih banyak dilakukan melalui teknologi komunikasi seperti WhatsApp Group, namun keterlibatan Ketua RT dan masyarakat masih terbatas. Meskipun Kepala Desa menunjukkan kemampuan retrospektif dan adaptif dalam merespons dinamika sosial, seperti memberikan bantuan tetap kepada kelompok sangat miskin, tantangan dalam membangun komunikasi horizontal dan legitimasi sosial masih menjadi hambatan dalam efektivitas kebijakan. Perbedaan ini mencerminkan pentingnya pelibatan semua pihak dalam proses pemaknaan bersama sebagai bagian dari pembangunan sosial yang inklusif. Analisis lintas kasus menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan BLT-DD ditentukan oleh kemampuan pemimpin desa dalam membangun makna bersama secara partisipatif dan kontekstual. Sensemaking memungkinkan kebijakan menjadi fleksibel dan responsif terhadap realitas lapangan. Namun, pendekatan ini juga memiliki risiko seperti subjektivitas penilaian dan potensi bias sosial. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sensemaking dan komunikasi kepemimpinan adalah faktor kunci dalam membantu perekonomian warga miskin dan rentan di desa melalui program BLT-DD. Desa Karangtengah lebih unggul dalam menerapkan kedua pendekatan tersebut secara menyeluruh, dengan partisipasi kolektif dan sistem pengambilan keputusan yang transparan dan adaptif. Sementara itu, Desa Rawapanjang menunjukkan kebutuhan untuk memperkuat komunikasi horizontal dan meningkatkan pelibatan ketua RT serta warga dalam proses pengambilan keputusan. Dari sisi teoretis, penelitian ini memperluas cakupan teori sensemaking dalam konteks kebijakan sosial di perdesaan. Penelitian ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan di desa tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Kontribusi ini menawarkan kerangka baru dalam studi komunikasi pembangunan, yaitu model community-based decision-making berbasis pada interpretasi kolektif dan komunikasi partisipatif. Implikasi praktis dari penelitian ini meliputi pentingnya penguatan kapasitas pemimpin desa dalam komunikasi kepemimpinan dan pemaknaan situasional. Diperlukan kebijakan yang mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih luas, serta sistem verifikasi yang berbasis pada realitas lokal. Penelitian ini juga membuka ruang bagi studi lanjutan yang mengeksplorasi pendekatan serupa di konteks kebijakan sosial lainnya atau di wilayah yang berbeda. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung pembangunan sosial inklusif dan peningkatan efektivitas tata kelola bantuan di wilayah perdesaan. Disertasi ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pembangunan perdesaan, khususnya pada aspek penyaluran BLT-DD berbasis partisipatif dan juga mendorong penerapan pendekatan komunikasi pembangunan dalam pembangunan sosial inklusif untuk mencapai tujujuan pembangunan berkelanjutan SGDs 1, yang menekankan aspek struktural kepemimpinan, kebijakan, pendanaan, interaksi sosial, dan budaya lokal sebagai landasan dalam penghapusan kemiskinan di perdesaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses pengelolaan BLT-DD tidak dapat dilepaskan dari kerangka komunikasi pembangunan yang menekankan dialog, partisipasi, dan pemberdayaan sebagai elemen utama. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Servaes (2008) dan Mefalopulos (2008) yang melihat komunikasi sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang bermakna dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, komunikasi pembangunan tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membangun kesepahaman kolektif, mendorong keterlibatan warga, dan memastikan bahwa program bantuan sosial benar-benar menjawab kebutuhan kelompok rentan.

This research is motivated by socio-economic dynamics, budget constraints, social synchronization, and regulatory changes that create an ambiguous situation in distributing KPM BLT-DD, with a focus on two villages, namely Karangtengah Village in Banyumas Regency, Central Java, as a representation of rural areas, and Rawapanjang Village in Bogor Regency, West Java, as a representation of the semi-rural regions. This study uses a qualitative descriptive approach with a case study method based on a constructivist paradigm. This study uses sensemaking theory as the primary foundation, which consists of seven dimensions such as Grounded in Identity Construction, Retrospective, Enactive of Sensible Environments, Social, Ongoing, Focused on and by Extracted Cues, and Driven by Plausibility rather than Accuracy. In addition, the eight principles of leadership communication are used to examine the effectiveness of leadership in managing BLT-DD. The integration of these two theoretical concepts becomes a framework for analysis to assess how village leaders can manage complexity, coordinate, build context, and adjust policies to the needs of residents. This study found that in Karangtengah Village, sensemaking was applied deeply and reflectively by the Village Head and RT Head. One of the innovations was the development of local poverty indicators that were more contextual than national indicators. Leadership communication in this village was participatory in two directions, with the active involvement of the community and village officials in the decision-making process through the Special Village Deliberation forum. This approach resulted in a more targeted aid distribution and reduced the potential for social conflict. The RT Heads participated in field verification, utilizing direct information from residents and strengthening the selection mechanism through observation and open discussion. In contrast, the Rawapanjang Village Sensemaking approach and leadership communication were shorter for the Village Head. Coordination was mostly done through communication technology like WhatsApp Group, but the RT Head and community involvement were still limited. Although the Village Head demonstrated retrospective and adaptive abilities in responding to social dynamics, such as providing regular assistance to inferior groups, challenges in building horizontal communication and social legitimacy were still obstacles to policy effectiveness. This difference reflects the importance of involving all parties in the process of shared meaning as part of inclusive social development. The comprehensive case analysis shows that the success of BLT-DD management is primarily determined by the ability of village leaders to build shared meaning in a participatory and contextual manner. Sensemaking allows policies to be flexible and responsive to field realities. However, this approach has risks, such as subjective assessments and potential social bias. The conclusion of this study shows that sensemaking and leadership communication are key factors in helping the economy of poor and vulnerable village residents through the BLT-DD program. Karangtengah Village is superior in implementing both approaches comprehensively, with collective participation and a transparent and adaptive decision-making system. Meanwhile, Rawapanjang Village shows the need to strengthen horizontal communication and increase the involvement of RT heads and residents in the decision-making process. From a theoretical perspective, this study expands the scope of sensemaking theory in the context of social policy in rural areas. This study emphasizes that village decision-making cannot be separated from local social, economic, and cultural aspects. This contribution offers a new framework for developing communication: a community-based decision-making model based on collective creativity and participatory communication. The practical implications of this study include the importance of strengthening the capacity of village leaders in terms of leadership communication and situational meaning. Policies that encourage broader community involvement are needed, as well as verification systems that are based on local realities. This study also opens up space for further studies exploring similar approaches in other social policy contexts or regions. Thus, the results of this study are expected to support inclusive social development and improve the effectiveness of aid governance in rural areas. This dissertation provides theoretical and practical contributions in rural development, particularly in the aspect of participatory-based BLT-DD distribution and also encourages the application of a development communication approach in inclusive social development to achieve the sustainable development goals of SGDs 1, which emphasizes the structural aspects of leadership, policy, funding, social interaction, and local culture as a foundation in eliminating poverty in rural areas. The study results also show that the BLT-DD management process cannot be separated from the development communication framework, emphasizing dialogue, participation, and empowerment as the main elements. This approach aligns with Servaes (2008) and Mefalopulos (2008), who view communication as a tool to create meaningful and sustainable social change. In this context, development communication is used to convey information and build collective understanding, encourage citizen involvement, and ensure that social assistance programs truly address the needs of vulnerable groups.