Integrated Area Development Berbasis Perhutanan Sosial Dalam Perencanaan Pengembangan Wilayah Rendah Karbon Pada Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya tekanan terhadap kawasan hutan di Indonesia, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, yang memiliki luas tutupan hutan dan lahan gambut signifikan serta berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim nasional. Sebagai wilayah prioritas pengurangan emisi karbon, provinsi ini menghadapi masalah tumpang tindih tata ruang, konversi hutan menjadi perkebunan skala besar, laju deforestasi yang tinggi, serta kemiskinan masyarakat desa di sekitar kawasan hutan. Pemerintah memperkenalkan konsep Integrated Area Development berbasis Perhutanan Sosial sebagai pendekatan terpadu untuk mengelola kawasan hutan secara inklusif, meningkatkan kesejahteraan, dan mendukung pembangunan rendah karbon. Tujuan utama penelitian ini adalah merumuskan pendekatan pengembangan kawasan terpadu berbasis perhutanan sosial yang menggabungkan analisis spasial, proyeksi perubahan tutupan lahan, perhitungan potensi emisi karbon, dan pengembangan model bisnis kelompok usaha perhutanan sosial di Provinsi Kalimantan Tengah. Metodologi penelitian ini memadukan pendekatan spasial dan analisis ekonomi berbasis wilayah. Tahapan penelitian meliputi pemetaan lokasi aktual pengembangan kawasan terpadu berbasis perhutanan sosial dalam kerangka rencana tata ruang wilayah provinsi, analisis perubahan tutupan lahan dengan proyeksi sepuluh tahun ke depan, perhitungan potensi emisi karbon di kawasan hutan yang menjadi lokasi kajian, serta evaluasi model bisnis kelompok usaha perhutanan sosial menggunakan desain kanvas model bisnis. Analisis dilakukan pada tingkat kabupaten hingga desa yang telah memiliki izin pengelolaan perhutanan sosial. Pendekatan ini berlandaskan teori pembangunan wilayah rendah karbon yang inklusif, mengintegrasikan kapital alam, kapital manusia, dan kapital fisik secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2013–2020, deforestasi di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai lebih dari 328 ribu hektar, yang berdampak pada pelepasan karbon skala besar dan degradasi fungsi ekologis. Analisis spasial mengidentifikasi bahwa lokasi pengembangan kawasan terpadu berbasis perhutanan sosial masih menghadapi ancaman konversi lahan dan kebakaran hutan, terutama di wilayah dengan akses terbatas terhadap infrastruktur dan pasar. Perhitungan potensi emisi karbon memperlihatkan kontribusi signifikan dari kawasan hutan dan gambut terhadap penurunan emisi apabila dikelola secara berkelanjutan. Evaluasi terhadap kinerja kelompok usaha perhutanan sosial menunjukkan dominasi izin berorientasi produksi dengan kapasitas pengelolaan yang masih rendah; lebih dari 90 persen berada pada kategori awal atau menengah, sementara hanya sebagian kecil yang telah memiliki akses pasar luas dan model bisnis yang mapan. Diskusi hasil menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pengelolaan ruang, penguatan kapasitas kelembagaan kelompok usaha, dan pengembangan pasar. Pendekatan pengembangan kawasan terpadu berbasis perhutanan sosial terbuktipotensial untuk mengintegrasikan upaya konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan klaster agroforestri, diversifikasi produk hasil hutan, serta peningkatan nilai tambah melalui pengolahan lokal dinilai sebagai strategi kunci. Dari sisi kebijakan, harmonisasi rencana tata ruang kehutanan dan provinsi diperlukan untuk mencegah tumpang tindih izin dan konflik tenurial. Integrasi antara perlindungan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi menjadi prasyarat keberhasilan implementasi pembangunan rendah karbon di wilayah studi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan kawasan terpadu berbasis perhutanan sosial di Provinsi Kalimantan Tengah mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Temuan ini memberikan implikasi kebijakan yang kuat bagi perencanaan pembangunan wilayah rendah karbon, dengan menempatkan perhutanan sosial sebagai instrumen utama. Implementasi yang efektif memerlukan dukungan lintas sektor, peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi model bisnis, serta keterlibatan aktif pemangku kepentingan lokal. Model integrasi analisis spasial, proyeksi lingkungan, dan strategi bisnis yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa untuk mempercepat pencapaian target mitigasi perubahan iklim dan pengentasan kemiskinan secara bersamaan.