Pendekatan Kesesuaian Lahan dan Faktor Konversi Lahan Pertanian untuk Strategi Mitigasi di Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes

Abstract

Konversi lahan pertanian di Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, menjadi permasalahan krusial yang disebabkan oleh tekanan pembangunan, pertumbuhan penduduk, dan praktik pertanian intensif yang tidak memperhatikan kesesuaian lahan. Kondisi ini mengakibatkan penurunan produktivitas lahan dan mempercepat degradasi lingkungan. Kompleksitas masalah semakin meningkat dengan keterbatasan infrastruktur, rendahnya regenerasi petani muda, dan meningkatnya kebutuhan pangan nasional. Posisi strategis Kecamatan Larangan sebagai simpul logistik dan pusat pertumbuhan ekonomi baru turut mendorong potensi konversi lahan pertanian ke nonpertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesesuaian lahan aktual dan potensial pertanian untuk komoditas bawang merah, padi sawah irigasi, dan jagung, mengidentifikasi pola konversi lahan pertanian dan faktor-faktor yang memengaruhinya, serta merumuskan strategi mitigasi konversi lahan pertanian yang efektif dengan rekomendasi zona perlindungan lahan pertanian pangan. Metode penelitian yang digunakan meliputi pengambilan sampel tanah, analisis sifat fisika dan kimia tanah di laboratorium, sebaran sifat tanah melalui analisis spasial Inverse Distance Weighting (IDW), kesesuaian lahan komoditas pertanian dan zonasi dengan matching dan overlay, identifikasi faktor berpengaruh melalui analisis MICMAC, dan penyusunan strategi mitigasi dengan analisis MULTIPOL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Larangan menunjukkan variasi kesesuaian lahan aktual dimana bawang merah memiliki 39,31% atau 6.284,99 ha kelas tidak sesuai (N) dengan faktor pembatas utama curah hujan (wa). Padi sawah irigasi menunjukkan kondisi terbaik dengan 10,69% atau 1.708,74 ha kelas sesuai marginal (S3) dengan faktor pembatas kemiringan lereng (eh). Jagung memiliki 39,31% atau 6.284,99 ha kelas tidak sesuai (N) dengan faktor pembatas curah hujan (wa). Zonasi lahan menunjukkan zona utara optimal untuk bawang merah dan padi sawah irigasi dengan jagung sebagai alternatif, zona tengah potensial untuk padi sawah irigasi, namun juga dapat dilakukan rotasi ketiga komoditas, dan zona selatan terbatas untuk padi sawah irigasi. Evaluasi kesesuaian lahan potensial menunjukkan bawang merah dan jagung dapat diperbaiki dari kelas N(wa) menjadi S3(wa) melalui sistem irigasi, sedangkan padi sawah irigasi dari S3(eh) menjadi S2(eh) melalui konservasi tanah. Tutupan lahan di Kecamatan Larangan periode 2012-2022 menunjukkan sawah menjadi tutupan lahan dominan dengan peningkatan 93,35 ha, mengonfirmasi karakteristik wilayah sebagai daerah agraris. Zona utara mengalami tekanan konversi tertinggi dengan penurunan sawah dari 2.167,67 ha menjadi 2.134,50 ha peningkatan pertanian lainnya dari 137,54 ha menjadi 170,58 ha, non-vegetasi lainnya tetap stabil tinggi sekitar 259 ha, akibat kedekatan dengan kawasan perkotaan di Kabupaten Brebes. Zona tengah menunjukkan stabilitas sebagai wilayah transisi pertanian dengan sawah yang relatif stabil dari 5.218,14 menjadi 5.231,45 ha, pertanian lainnya mengalami sedikit penurunan dari 1.478,86 ha menjadi 1.454,41 ha, non-vegetasi lainnya stabil sekitar 381 ha, dan zona selatan mengalami penguatan fungsi pertanian dengan peningkatan sawah paling konsisten dari 2.736,88 ha menjadi 2.849,87 ha, pertanian lainnya relatif stabil dengan fluktuasi dari 2.257,25 menjadi 2.148,40 dan 2.187,36 ha dan non-vegetasi lainnya mengalami sedikit penurunan dari 121,95 ha menjadi 116,51 ha yang mengindikasikan adanya konservasi atau rehabilitasi lahan hutan. Faktor utama yang memengaruhi konversi lahan pertanian adalah perubahan kebijakan tata ruang, produktivitas lahan, pertumbuhan penduduk dan pemukiman, ketersediaan air irigasi, dan usia petani. Strategi mitigasi konversi disusun melalui tiga kebijakan prioritas yaitu perlindungan hukum lahan pertanian, pengelolaan hulu-hilir, dan peningkatan modal pemasaran yang diimplementasikan melalui skenario pemerintah, petani, dan swasta. Rekomendasi zona perlindungan dibagi menjadi tiga prioritas yaitu tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan kelas kesesuaian lahan dan tingkat kerentanan konversi, didukung instrumen insentif yakni, keringanan pajak, subsidi input, jaminan harga dan disinsentif yakni, pajak konversi tinggi, pembatasan kredit yang terintegrasi dengan RTRW 2019 Kabupaten Brebes untuk menciptakan tata kelola ruang yang berkelanjutan.

The conversion of agricultural land in Larangan District, Brebes Regency, has become a critical issue caused by development pressures, population growth, and intensive agricultural practices that do not take into account land suitability. This situation has led to a decline in land productivity and accelerated environmental degradation. The complexity of the issue is further exacerbated by inadequate infrastructure, low rates of young farmer regeneration, and increasing national food demand. Larangan District strategic position as a logistics hub and new economic growth center further drives the potential for converting agricultural land to non-agricultural use. This study aims to analyze the actual and potential suitability of agricultural land for shallot, irrigated rice fields, and maize crops, identify patterns of agricultural land conversion and the factors influencing them, and formulate effective mitigation strategies for agricultural land conversion with recommendations for food crop land protection zones. The research methods used include soil sampling, laboratory analysis of soil physical and chemical properties, spatial distribution of soil properties through Inverse Distance Weighting (IDW) analysis, crop suitability and zoning through matching and overlay, identification of influencing factors through MICMAC analysis, and mitigation strategy formulation through MULTIPOL analysis. The research results indicate that Larangan District shows variations in actual land suitability, where shallot have 39,31% or 6.284,99 ha classified as unsuitable (N) with the main limiting factor being rainfall (wa). Irrigated rice fields show the best conditions with 10,69% or 1.708,74 ha classified as marginally suitable (S3), with slope gradient (eh) as the primary limiting factor. Maize has 39,31% or 6.284,99 ha classified as unsuitable (N), with rainfall (wa) as the primary limiting factor. Land zoning indicates the northern zone as optimal for shallot and irrigated rice fields with maize as an alternative, the central zone as potential for irrigated rice fields, but also allows for crop rotation of all three commodities, and the southern zone as limited for irrigated rice fields. The evaluation of potential land suitability shows that shallot and maize can be improved from class N(wa) to S3(wa) through irrigation systems, while irrigated rice fields can be improved from S3(eh) to S2(eh) through soil conservation. Land cover in Larangan District from 2012 to 2022 shows that rice fields are the dominant land cover with an increase of 93,35 ha, confirming the area's characteristics as an agricultural region. The northern zone experienced the highest conversion pressure, with a decrease in rice fields from 2.167,67 ha to 2.134,50 ha, an increase in other agricultural land from 137,54 ha to 170,58 ha, and other non-vegetation areas remaining stable at around 259 ha, due to its proximity to urban areas in Brebes Regency. The central zone shows stability as a transitional agricultural area with relatively stable rice fields from 5.218,14 to 5.231,45 ha, other agricultural land experienced a slight decrease from 1.478,86 ha to 1.454,41 ha, other non-vegetation areas remained stable at around 381 ha, and the southern zone saw a strengthening of agricultural functions with the most consistent increase in rice fields from 2.736,88 ha to 2.849,87 ha, other agriculture remained relatively stable with fluctuations from 2.257,25 to 2.148,40 and 2.187,36 ha, and other non-vegetation experienced a slight decrease from 121,95 ha to 116,51 ha, indicating land conservation or forest rehabilitation. The main factors influencing agricultural land conversion are changes in spatial planning policies, land productivity, population growth and settlement, availability of irrigation water, and farmer age. Mitigation strategies for land conversion are developed through three priority policies, such as legal protection of agricultural land, upstream-downstream management, and capital marketing enhancement, implemented through government, farmer, and private sector scenarios. Protection zone recommendations are divided into three priorities high, medium, and low based on land suitability class and conversion vulnerability levels, supported by incentive instruments such as tax relief, input subsidies, price guarantees, and disincentives such as high conversion taxes, credit restrictions integrated with the 2019 Brebes District Spatial Plan (RTRW) to create sustainable spatial management.