Pengaruh Dana Desa dan Dana Otonomi Khusus terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua Barat

Abstract

Kemiskinan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional, terutama di wilayah timur Indonesia yang relatif tertinggal seperti Provinsi Papua Barat. Pada September 2024, tingkat kemiskinan di provinsi ini mencapai 21,09%, lebih dari dua kali lipat rata-rata nasional sebesar 8,57%. Secara absolut, jumlah penduduk miskin tercatat 108,28 ribu jiwa dengan garis kemiskinan Rp 816.613 per kapita per bulan, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kondisi ini mencerminkan tingginya biaya hidup, hambatan logistik, keterbatasan infrastruktur, dan tantangan layanan dasar. Selama 2015–2024, penurunan kemiskinan di Papua Barat hanya sebesar 6,62% poin (dari 30,47% menjadi 23,85%), jauh tertinggal dibandingkan capaian nasional. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menyalurkan dua instrumen fiskal utama: Dana Desa yang mulai digulirkan pada 2015 dan Dana Otonomi Khusus yang berlaku sejak 2002. Alokasi Dana Desa meningkat dari Rp 449,32 miliar pada 2015 menjadi Rp 1,40 triliun pada 2024, sementara Dana Otonomi Khusus mencapai Rp 1,79 triliun pada 2024. Keduanya diharapkan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, layanan publik, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, data menunjukkan bahwa kenaikan alokasi tidak selalu diikuti penurunan kemiskinan yang signifikan dan merata antar kabupaten. Sebagian daerah tetap mencatat tingkat kemiskinan di atas 29% meski menerima tambahan dana besar, sedangkan beberapa kabupaten dengan alokasi lebih rendah mampu menurunkan kemiskinan secara relatif lebih baik. Penelitian ini bertujuan: (a) menganalisis pengaruh Dana Desa dan Dana Otonomi Khusus tahun berjalan terhadap rasio penduduk miskin (%) dan jumlah penduduk miskin (jiwa) di Papua Barat; (b) menguji efek tertunda (lag t–1) dari kedua dana terhadap kedua indikator kemiskinan; dan (c) mengidentifikasi perbedaan pengaruh antar kabupaten serta memetakan kinerjanya secara spasial. Variabel kontrol meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rasio Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan inferensial berbasis data panel 12 kabupaten periode 2015–2024. Dua indikator kemiskinan dianalisis: rasio penduduk miskin (%) dan jumlah penduduk miskin (jiwa). Pemilihan model terbaik melalui Chow Test, Hausman Test, dan Breusch–Pagan LM Test menghasilkan Random Effect Model (REM) untuk rasio kemiskinan dan Fixed Effect Model (FEM) untuk jumlah penduduk miskin. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan model memenuhi kriteria BLUE, dengan robust standard error digunakan untuk mengatasi potensi pelanggaran asumsi. Hasil menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan pada tahun berjalan maupun efek tertunda. Pada model tahun berjalan, setiap tambahan Rp 1 miliar Dana Desa menurunkan rasio kemiskinan sebesar 0,006% poin dan mengurangi jumlah penduduk miskin sekitar 9 jiwa. Efek tertunda menunjukkan penurunan rasio kemiskinan sebesar 0,012% poin dan pengurangan 11–12 jiwa pada tahun berikutnya. Sebaliknya, Dana Otonomi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap kedua indikator, baik pada tahun berjalan maupun efek tertunda. Variabel kontrol memperlihatkan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap rasio kemiskinan, sementara Rasio Gini berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. TPT dan PDRB tidak signifikan, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pasar kerja belum inklusif bagi rumah tangga miskin dalam jangka pendek. Analisis spasial berbasis FEM mengungkap heterogenitas antar kabupaten. Untuk Dana Desa, Kabupaten Manokwari, Sorong, Teluk Bintuni, dan Fakfak memiliki fixed effect tertinggi, menandakan beban kemiskinan absolut lebih besar setelah mengontrol variabel model. Sebaliknya, Tambrauw, Manokwari Selatan, dan Sorong Selatan memiliki fixed effect negatif, mencerminkan jumlah penduduk miskin relatif lebih rendah dari rata-rata provinsi. Heterogenitas juga terlihat pada Dana Otonomi Khusus. Kabupaten dengan alokasi tinggi seperti Sorong dan Teluk Bintuni tidak selalu menunjukkan kinerja penurunan kemiskinan yang memadai, sementara Raja Ampat dan Kaimana mampu mencatat kinerja lebih baik meskipun alokasinya tidak tertinggi. Hal ini menegaskan bahwa besarnya alokasi belum otomatis efektif, dan efektivitas sangat dipengaruhi fokus program, kapasitas kelembagaan, serta tata kelola. Pemetaan kuadran Dana Desa–kemiskinan dan Dana Otonomi Khusus–kemiskinan menghasilkan empat kategori kinerja: kuadran I (alokasi tinggi–kemiskinan tinggi), kuadran II (alokasi rendah–kemiskinan tinggi), kuadran III (alokasi rendah–kemiskinan rendah), dan kuadran IV (alokasi tinggi–kemiskinan rendah). Pergeseran posisi kabupaten antar kuadran menunjukkan bahwa kinerja tidak linier dan dipengaruhi faktor non-fiskal seperti aksesibilitas wilayah, kualitas belanja publik, serta efektivitas penyaluran program. Penelitian ini menegaskan bahwa Dana Desa lebih efektif dibandingkan Dana Otonomi Khusus dalam mengurangi kemiskinan di Papua Barat, dengan efek tertunda yang konsisten. Ketidakefektifan Dana Otonomi Khusus diduga terkait desain block grant yang kurang terarah pada rumah tangga miskin, lemahnya tata kelola, dan terbatasnya kapasitas birokrasi. Implikasi kebijakan meliputi peningkatan alokasi Dana Desa berbasis jumlah penduduk miskin dan kinerja, penguatan program pemberdayaan ekonomi lokal, serta reformasi tata kelola Dana Otonomi Khusus untuk memperjelas fokus pro-poor dan memperketat pengawasan.