Faktor-Faktor Kesuksesan Kerjasama Pemerintah Swasta (Kps) Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia

Abstract

Pemerintah Indonesia telah menetapkan tujuan pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang salah satu instrumennya adalah melalui infrastruktur. Namun, kemampuan finansial pemerintah sangat terbatas sehingga tidak dapat mendanai seluruh proyek infrastruktur yang dicanangkan. Oleh karena itu pemerintah perlu mengundang partisipasi pihak swasta dalam pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia yang dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Setiap tahun, pemerintah melalui Bappenas mengeluarkan daftar proyek infrastruktur yang siap untuk dibangun dengan skema KPS. Penelitian ini menggunakan analisis ekonometrika (analisis regresi logistik) untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesan KPS untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia dalam rentang waktu 2009-2015. Dari hasil analisis berhasil diidentifikasi bahwa bahwa faktor dukungan pemerintah, analisis cost-benefit (khususnya financial internal rate of return), dan sektor infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan skema KPS, dengan dukungan pemerintah menjadi faktor yang paling signifikan di antara faktor-faktor lainnya. Beberapa studi kasus terkait pembangunan infrastruktur di Indonesia dan negara lain melalui skema KPS juga disajikan dengan tujuan untuk memperkaya hasil yang telah diperoleh. Proyek yang disajikan pada studi kasus merepresentasikan faktor signifikan berdasarkan analisis data dan beberapa permasalahan yang muncul dalam skema KPS seperti alokasi risiko dan pembebasan lahan. Berdasarkan temuan dari hasil analisis dan tinjauan literatur terkait studi kasus, beberapa saran diusulkan untuk meningkatkan implementasi pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan skema KPS. Implikasi dari penelitian ini lebih menekankan kepada kebijakan publik yang dapat dihasilkan. Pemerintah perlu memastikan keberadaan dan jenis dukungan atau insentif yang diberikan kepada pihak swasta. Pemerintah juga perlu mendorong keterlibatan BUMN khusus infrastruktur untuk terus berpartisipasi mengembangkan KPS. Kredibilitas dan validitas studi kelayakan proyek juga perlu ditingkatkan, terutama analisis mengenai imbal balik yang dihasilkan. Keterlibatan konsultan independen yang berpengalaman mungkin diperlukan untuk menganalisis kelayakan proyek. Pemilihan sektor infrastruktur, regulasi, dan cara pendekatan kepada pemangku kepentingan juga perlu dibenahi, sehingga implementasi KPS dapat lebih efektif.