Dampak Reformasi Birokrasi Pada Budaya Organisasi Di Perwakilan Bpkp Provinsi Dki Jakarta

Abstract

Berbagai perubahan lingkungan strategis seperti terjadinya pergeseran peran negara dari operator menjadi regulator dan fasilitator, tuntutan masyarakat akan terwujudnya good governace dan perbaikan pelayanan publik telah memaksa sektor publik untuk segera melakukan perubahan yang kemudian dikenal dengan reformasi birokrasi. Kebijakan dalam reformasi birokrasi diharapkan memberikan konsekuensi terhadap terjadinya perubahan budaya organisasi yang diyakini menjadi faktor penting bagi kesuksesan organisasi yang berarti pula kesuksesan kinerja reformasi birokrasi. Namun sampai saat ini, kinerja reformasi birokrasi khususnya di bidang pengawasan belum sepenuhnya optimal. Indikator belum optimalnya kinerja reformasi birokrasi khususnya di bidang pengawasan terlihat dari Corruption Perception Index (CPI) dan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) yang masih harus terus ditingkatkan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu lembaga pengawasan internal pemerintah yang memiliki peran dalam meningkatkan kinerja reformasi khususnya di bidang pengawasan. Dalam era reformasi, BPKP merupakan lembaga pemerintah yang juga mengalami dampak dari terjadinya perubahan eksternal. Dampak tersebut terlihat dari pergeseran peran BPKP dari watchdog menjadi in house consultant. Untuk menjalankan peran tersebut, reformasi birokrasi yang dilakukan BPKP diharapkan dapat mengubah budaya organisasi menjadi lebih berorientasi eksternal sesuai dengan perubahan nilai organisasi yang ditetapkan, yaitu perubahan nilai organisasi dari PRIMA (Profesionalisme, Integritas, dan Kepentingan Bersama) menjadi PIONIR (Profesional, Integritas, Orientasi Pengguna, Nurani dan Akal Sehat, Independen, Responsibel). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perubahan budaya organisasi yang telah terjadi dan mengetahui apakah perubahan tersebut telah sesuai dengan budaya organisasi yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan budaya organisasi. Penelitian ini menggunakan metode competing values framework, yaitu suatu metode yang memiliki asumsi dasar bahwa suatu organisasi memiliki beberapa kombinasi budaya. Kelebihan dari metode ini adalah mampu menangkap kombinasi budaya organisasi tersebut secara bersamaan, melihat budaya yang dominan, serta mampu mengidentifikasi terjadinya perubahan budaya organisasi, baik besar maupun arah perubahannya. Penelitian dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan menggunakan kuesioner dari Organisational Culture Assessment Instrument (OCAI) yang terdiri dari sub variabel karakter dominan, kepemimpinan, manajemen SDM, penguat ikatan organisasi, penekanan strategi, dan kriteria keberhasilan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis perubahan budaya organisasi. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara secara mendalam untuk melihat kesesuaian perubahan yang terjadi dengan perubahan yang diharapkan, sekaligus untuk menggali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran budaya organisasi dari budaya yang berorientasi internal yaitu budaya hierarchy menjadi budaya yang berorientasi eksternal yaitu budaya market. Pergeseran ini menunjukkan bahwa budaya organisasi setelah reformasi birokrasi telah sesuai dengan budaya yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi. Budaya organisasi yang sebelumnya lebih menekankan pada terciptanya stabilitas dan kontrol kini mulai bergeser menjadi budaya yang lebih berorientasi pada hasil dan pemenuhan kebutuhan stakeholder. Pergeseran budaya organisasi tampak belum sepenuhnya optimal dan belum kongruen karena pada 2 sub variabel budaya organisasi yaitu manajemen SDM dan penekanan strategi, peningkatan budaya market masih belum mampu menggeser budaya hierarchy dalam organisasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa peningkatan budaya market disebabkan oleh pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi yang berkaitan dengan strategi perubahan sistem insentif, struktur kekuasaan, dan strategi budaya organisasi. Implementasi kebijakan dan strategi tersebut tertuang dalam kebijakan reformasi birokrasi yaitu pada program penataan manajemen SDM aparatur, program penguatan dan penataan organisasi, dan program manajemen perubahan. Selain itu beberapa kendala juga ditemukan sebagai faktor yang menghambat terjadinya perubahan. Faktor tersebut antara lain masih terdapat perbedaan persepsi antara manajemen dan pegawai terkait berbagai kebijakan manajemen SDM dan tujuan pelaksanaan tugas, serta belum optimalnya peran role model dalam kelompok budaya kerja. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap terhadap kegiatan komunikasi dan kebijakan pemilihan role model dalam kelompok budaya kerja yang merupakan bagian dari kebijakan reformasi birokrasi di bidang manajemen perubahan.