Kajian Implementasi Rencana Aksi Kebijakan Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit Indonesia

Abstract

Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia memiliki industri hilir kelapa sawit belum berkembang. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengaji implementasi rencana aksi kebijakan yang terdapat pada Permenperind No 13 Tahun 2013, (2) menganalisis faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi rencana aksi kebijakan dan (3) menentukan strategi implementasi rencana aksi dalam pengembangan industri hilir kelapa sawit. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian tersebut adalah pendekatan analisis proses kebijakan, analisis kesenjangan kebijakan dan analytic network process (ANP) yang ditunjang dengan studi pustaka dan wawancara mendalam dengan responden ahli. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi rencana aksi kebijakan menunjukan rata-rata masih berada di bawah garis layanan efisien. Terdapat tujuh indikator keberhasilan rencana aksi yang saat ini kondisinya sudah di atas rata-rata tetapi masih di bawah harapan dan 26 indikator keberhasilan rencana aksi lainnya menunjukan keberhasilan implementasi kebijakan masih jauh dari harapan dan dan kinerja masih di bawah rata-rata. Berdasarkan kerangka analisis enam aspek evaluasi kebijakan Dunn (2011) implementasi kebijakan pengembangan industri hilir kelapa sawit masih memiliki kesenjangan yang besar lebih dari 30% dari kesenjangan terbesar yaitu kriteria efesiensi (42,9%), ketepatan (41,5%), perataan (39,9%), kecukupan (39,2%), responsivitas (38,5%) dan kesenjangan terkecil adalah efektivitas (36,8%). Hasil analisis menggunakan ANP menunjukan faktor yang memiliki pengaruh paling besar dalam keberhasilan implementasi rencana aksi kebijakan adalah proses infrastruktur dan investasi (38,75%), proses klasterisasi (27,5%), penelitian dan pengembangan (17%), sumber daya manusia (9,49%), dan dinamika pasar (7,23%). Pemangku kepentingan yang memiliki peran paling besar bagi keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan IHKS adalah pemerintah pusat (41,16%), swasta (24,24%), pemerintah daerah (22,9%), perguruan tinggi serta lembaga penelitian dan pengembangan (11,7%). Rekomendasi implementasi rencana aksi kebijakan pengembangan industri hilir kelapa sawit di Indonesia adalah memprioritaskan program pembangunan infrastruktur (39%), selanjutnya pembentukan pusat koordinasi (28%), penguatan teknologi, penelitian dan pengembangan serta SDM (16,85%) dan terakhir adalah melakukan restrukturisasi kebijakan fiskal dan moneter (16,2%). Pemerintah disarankan untuk mengevaluasi kebijakan yang menghambat proses infrastruktur dan memperbaiki proses interaksi antar lembaga kementrian dalam pembangunan infrastruktur