Pengelolaan Lanskap Pekarangan untuk Agrowisata Berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara

Abstract

Agrowisata yang dikembangkan serta dikelola secara tepat dapat memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas pemiliki rumah. Penelitian pengelolaan lanskap pekarangan untuk agrowisata berkelanjutan ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik pekarangan, menganalisis aktivitas daya tarik agrowisata, menganalisis stakeholders dan menyusun rekomendasi pengelolaan pekarangan untuk agrowisata berkelanjutan. Penelitian ini dilaksanakan di 3 (tiga) desa di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki struktur sosial masyarakat yang berbeda, yaitu masyarakat Suku Dayak di Desa Ritan Baru, masyarakat Suku Kutai di Desa Kahala, dan masyarakat Suku Jawa di Desa Sumber Sari. Metode penelitian ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Data dikumpulkan dengan studi pustaka (kajian literatur), survei tapak (observasi), menyebarkan kuesioner dan indepth interview. Hasil penelitian ini menunjukan karakteristik pekarangan Desa Kahala (Suku Kutai) memiliki karakteristik pekarangan dengan ciri khas masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai memanfaatkan pekarangan untuk pengolahan hasil perikanan dan menanam buah-buahan, Desa Sumber Sari (Suku Jawa) dengan bentang alamnya yang luas memanfaatkan pekarangan untuk pertanian hortikultura dan perikanan sedangkan Desa Ritan Baru (Suku Dayak) memanfaatkan pekarangan untuk ritual dan kegiatan kebudayaan serta menanam tanaman obat dan buah. Obyek daya tarik Desa Kahala terletak pada wisata alam, Desa Sumber Sari terletak pada wisata pertanian dan Desa Ritan Baru terletak pada wisata budaya. Terdapat 3 (tiga) kelompok stakeholders dalam pengelolaan pekarangan yaitu kelompok Pemerintah Daerah, Kelompok Swasta dan masyarakat/komunitas. Rekomendasi pengelolaan aspek menjadikan tujuan dan rumusan dalam pengelolaan menjadi tepat sasaran, terencana dan keberlanjutan. Berdasarkan hasil analisis pengolahan data menggunakan metode AHP, diperoleh bahwa prioritas utama adalah modal dan peran kelembagaan dalam mendukung agrowisata yang berbasis pekarangan dengan bobot 0.298. Selanjutnya, prioritas kedua adalah kemitraan dalam mengelola agrowisata berbasis pekarangan dengan bobot 0.265. Sementara itu, prioritas ketiga adalah jumlah masyarakat yang memanfaatkan pekarangan serta tenaga kerja dalam pengelolaan pekarangan dengan bobot 0.257. Selanjutnya prioritas ke empat adalah keberadaan nilai lokal dan persepsi masyarakat terhadap agrowisata dengan bobot 0.245. Sedangkan prioritas terakhir atau kelima adalah keberadaan dan kualitas aktivitas daya tarik agrowisata dengan bobot 0.216.