Analisis Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Untuk Mendukung Ekonomi Kreatif Di Provinsi Banten

Abstract

Studi berjudul Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan untuk Mendukung Ekonomi Kreatif di Provinsi Banten merupakan kajian yang belum banyak dilakukan secara menyeluruh di Indonesia. Sebagian besar studi sebelumnya hanya membahas salah satu aspek, yaitu pariwisata berkelanjutan atau ekonomi kreatif saja, tanpa melihat keterkaitan antara keduanya. Padahal, integrasi kedua sektor ini memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar destinasi wisata, serta berkontribusi terhadap peningkatan devisa, Produk Domestik Bruto (PDB), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Provinsi Banten sendiri memiliki kekayaan alam dan budaya yang unik, serta potensi ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan dari berbagai sudut pandang seperti lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi. Namun demikian, pengembangan pariwisata berkelanjutan di Banten masih menghadapi berbagai kendala, baik internal maupun eksternal. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan destinasi, infrastruktur yang belum memadai seperti akses jalan menuju lokasi wisata, sarana transportasi, akomodasi, serta fasilitas umum yang belum memenuhi standar. Selain itu, minimnya koordinasi antara pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, dan komunitas lokal, serta kurangnya promosi dan pemasaran baik secara nasional maupun internasional menyebabkan rendahnya visibilitas destinasi wisata di Provinsi Banten. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penambahan anggaran terhadap perekonomian melalui pendekatan Input-Output, mengidentifikasi faktor penggerak utama pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui metode MICMAC, serta merumuskan kebijakan strategis melalui pendekatan MULTIPOL. Penelitian menggunakan metode campuran (mixed method) dengan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dari tahun 2019 hingga Juni 2025. Hasil analisis Input-Output menunjukkan sektor dengan nilai Indeks Keterkaitan ke Depan (IKDN) tertinggi adalah angkutan udara, diikuti jasa informasi dan komunikasi serta angkutan darat. Sektor-sektor ini memiliki keterkaitan ke hilir yang kuat dan berkontribusi pada pertumbuhan sektor pendukung lainnya seperti akomodasi, makanan dan minuman, serta jasa lainnya. Sedangkan untuk Indeks Keterkaitan ke Belakang (IKBL), sektor angkutan rel mencatat nilai tertinggi, disusul angkutan udara dan pergudangan. Artinya, sektor-sektor ini memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi di sektor hulu. Dari 52 sektor usaha yang dianalisis, sebanyak 11 sektor terkait langsung dengan pariwisata, dan sektor transportasi tercatat sebagai penyumbang nilai ekonomi terbesar, diikuti oleh sektor penyediaan akomodasi dan makanan-minuman. Lima sektor utama yang tergolong pro-growth dan pro-job adalah transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi makan dan minum, jasa perusahaan, informasi dan komunikasi, serta jasa lainnya. Penambahan anggaran pada sektor-sektor ini mampu meningkatkan output, pendapatan, dan serapan tenaga kerja secara signifikan. Dampak tambahan anggaran pariwisata Provinsi Banten tahun 2022 sebesar Rp 1,6 miliar misalnya, memberikan efek output sebesar Rp 1.843,6 juta untuk sektor transportasi dan pergudangan. Sektor jasa perusahaan dengan anggaran Rp 1.500 juta memberikan output Rp 1.528,1 juta, dan jasa lainnya Rp 1.519,3 juta. Sektor informasi dan komunikasi serta penyediaan makan dan minum juga menunjukkan peningkatan output yang signifikan. Pendapatan yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerja yang terserap akibat tambahan anggaran ini menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi daerah yang sangat besar. Misalnya, sektor jasa lainnya dapat menyerap hingga 49,7 juta orang tenaga kerja, jauh lebih tinggi dibanding sektor lainnya. Melalui analisis MICMAC ditemukan sepuluh variabel utama sebagai faktor penggerak pengembangan pariwisata berkelanjutan di Provinsi Banten yaitu sumber daya manusia, kelembagaan, teknologi, infrastruktur, kerja sama internasional, koordinasi antar lembaga, tata kelola, peningkatan pendapatan, atraksi budaya, dan keindahan alam. Variabel-variabel ini berada pada kuadran I dan memiliki tingkat pengaruh serta ketergantungan yang tinggi. Variabel relay seperti pertumbuhan ekonomi kreatif, promosi, anggaran, dan investasi juga menjadi bagian penting dalam pengembangan sektor parekraf. Pengelolaan sampah dan modal merupakan variabel dengan pengaruh terbatas, namun tetap perlu diperhatikan dalam kebijakan jangka panjang. Strategi yang disarankan mencakup peningkatan kualitas produk pariwisata, pengurangan pencemaran lingkungan, penyediaan sekolah vokasi parekraf, serta kemudahan perizinan investasi bagi pelaku usaha parekraf lokal. Analisis kebijakan menggunakan MULTIPOL menunjukkan bahwa teknologi merupakan prioritas utama dalam program pengembangan, diikuti oleh perbaikan sarana, pelestarian lingkungan, kemudahan akses, pengembangan usaha, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas, pengelolaan data, promosi, dan ketertarikan investor. Kebijakan perizinan dan sosial menjadi prioritas utama berdasarkan peta sensitivitas. Pemerintah diarahkan untuk memimpin perbaikan infrastruktur dan membentuk jaringan teknologi informasi yang mendukung promosi destinasi. Sementara itu, komunitas lokal diarahkan untuk berperan dalam membangun modal sosial dan penyediaan pendidikan vokasi. Modal sosial yang kuat mencerminkan nilai-nilai kepercayaan, norma, dan kerja sama di antara komunitas pelaku usaha dan masyarakat, serta menjadi fondasi penting dalam pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, disarankan agar para pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat, maupun akademisi berkolaborasi dalam pengembangan produk pariwisata berkualitas, pengurangan pencemaran, pembangunan modal sosial, serta perbaikan infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor parekraf. Para investor juga diharapkan memprioritaskan investasi pada sektor-sektor strategis seperti makanan dan minuman, transportasi dan pergudangan, serta informasi dan komunikasi. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan yang dapat diadaptasi oleh wilayah lain di Indonesia.

The study titled Sustainable Tourism Development to Support the Creative Economy in Banten Province is a topic that has yet to be fully explored in Indonesia. Existing research mostly focuses on either sustainable tourism or the creative economy as separate subjects. However, the integration of these two sectors holds great potential for creating new jobs, increasing community income especially for those living around tourist destinations and contributing to foreign exchange earnings, Gross Domestic Product (GDP), and regional economic growth. Banten, with its rich natural and cultural resources, offers significant potential for developing both tourism and the creative economy from ecological, social, cultural, and economic perspectives. Despite this potential, the development of sustainable tourism in Banten faces several internal and external challenges. These include a shortage of skilled human resources in tourism management, limited infrastructure such as road access, transportation, accommodations, and public facilities that do not yet meet proper standards. There is also weak coordination among key stakeholders local government, private sector, communities, and local organizations as well as insufficient promotion and marketing at national and international levels, which affects the visibility and competitiveness of Banten’s tourist destinations. This study aims to examine the impact of additional tourism funding on the economy using an Input-Output (IO) approach, identify key driving factors for sustainable tourism through MICMAC analysis, and formulate strategic policy recommendations using the MULTIPOL method. The research adopts a mixed-method approach, with data collected from both primary and secondary sources between 2019 until June 2025. The IO analysis reveals that the highest Forward Linkage Index is found in the air transportation sector, followed by information and communication services and land transportation. These sectors strongly influence downstream industries such as accommodation, food and beverage, corporate services, and logistics. The highest Backward Linkage Index appears in rail transport, followed by air transport and warehousing, indicating these sectors play a significant role in driving upstream economic activities. Of the 52 industries analyzed, 11 are closely related to tourism. Transportation emerges as the leading contributor to economic growth, followed by accommodation and food services. These five key sectors transportation and warehousing, accommodation and food services, corporate services, information and communication, and other services are shown to be both pro-growth and pro-job, generating economic value while creating employment. Additional tourism funding in 2022 amounting to IDR 1.6 billion, for instance, resulted in an output increase of IDR 1.8436 billion in the transport and warehousing sector. Other sectors such as corporate services, other services, information and communication, and food and beverage also experienced output growth. These funding allocations also led to notable income and employment increases. The other services sector showed the highest labor absorption potential, with 49.7 million individuals estimated to be positively impacted, underlining its strategic importance for inclusive growth. The MICMAC analysis identifies ten key variables as drivers of sustainable tourism development in Banten Province. These are human resources, institutional support, technology, infrastructure, international cooperation, inter-agency coordination, governance, income generation, cultural attractions, and natural beauty. These factors fall into quadrant I, indicating high influence and high dependence. Additional variables such as the growth of the creative economy, marketing and promotion, investment, and budget appear in quadrant II as relay variables. Waste management is positioned in quadrant IV as an autonomous variable, while capital sits in quadrant III. The strategy for sustainable tourism development should therefore focus on improving product quality, reducing environmental pollution, providing vocational education in the tourism and creative economy sector (parekraf), and easing investment licensing for parekraf businesses. The MULTIPOL analysis shows that technology ranks as the highest priority in terms of programs and policy recommendations, followed by infrastructure improvement, environmental sustainability, accessibility, enterprise development, training and education, service quality, data and analytics, advertising, and investor interest. Based on the sensitivity map, licensing and social programs are identified as the two most critical policy actions due to their high average scores and low standard deviations. The government is encouraged to lead infrastructure improvements and facilitate the development of digital information networks to support destination promotion. Meanwhile, communities are encouraged to engage in licensing processes and build social capital through vocational training and local partnerships. Social capital, in this context, includes shared trust, values, norms, and cooperation among tourism stakeholders and creative economy actors, forming a key foundation for sustainable and inclusive tourism development. Based on these findings, it is recommended that stakeholders including central and local governments, the private sector, civil society, and academia collaborate to develop high-quality tourism products, minimize environmental pollution, strengthen social capital, and improve supporting infrastructure. Investors are advised to prioritize sectors such as food and beverage, transportation and warehousing, and information and communication, as these sectors offer the highest economic and social returns. This study is expected to serve as a reference for designing sustainable tourism policies that support the creative economy, particularly in Banten Province, and potentially in other regions across Indonesia.